REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Presiden Israel Isaac Herzog pada Ahad (15/1/2023) mengatakan, negaranya berada di tengah perpecahan di tengah rencana perombakan sistem hukum oleh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Puluhan ribu warga Israel menggelar protes di Tel Aviv pada Sabtu (14/1/2023) malam untuk memprotes rencana pemerintahan Netanyahu.
"Kami berada dalam cengkeraman perpecahan mendalam yang menghancurkan bangsa kami. Konflik ini sangat mengkhawatirkan saya, karena hal itu membuat banyak orang di Israel khawatir, termasuk Diaspora," kata Herzog dalam sebuah pernyataan di Twitter, dilaporkan Anadolu Agency, Ahad (15/1/2023).
Herzog mengatakan, pondasi demokrasi Israel, termasuk sistem peradilan adalah sakral dan harus dijaga ketat. "Kita harus menjaganya dengan ketat, bahkan pada saat terjadi argumen dan perdebatan mendasar tentang hubungan antara berbagai cabang pemerintahan,” ujar Herzog.
Presiden mendapat kecaman terkait sikapnya tentang reformasi peradilan yang diusulkan. Herzog mengatakan, dia saat ini fokus mencegah krisis konstitusional dan menghentikan keretakan di negaranya. Herzog menambahkan, dia telah berusaha menciptakan dialog di antara pihak-pihak terkait mengenai reformasi.
“Saya menghormati kritik terhadap saya, tetapi saya sekarang fokus pada dua peran penting yang saya percaya saya tanggung sebagai presiden saat ini, yaitu mencegah krisis konstitusional bersejarah dan menghentikan keretakan yang terus berlanjut di negara kita,” kata Herzog.
Reformasi sistem hukum diusulkan Menteri Kehakiman Yariv Levin. Jika perubahan hukum ini diterapkan, maka akan menjadi perubahan paling radikal dalam sistem pemerintahan di Israel.
Perubahan yang direncanakan yaitu membatasi kekuasaan Mahkamah Agung, dan memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk memilih hakim. Reformasi ini juga mengakhiri penunjukan penasihat hukum untuk kementerian oleh jaksa agung.
Pada Ahad (15/1/2023), Netanyahu, membela reformasi peradilan yang kontroversial. Netanyahu mengatakan, dia memiliki mandat dari jutaan pemilih untuk melaksanakan perubahan tersebut. Pemerintahan Netanyahu dilantik 29 Desember setelah pemilu pada November. Netanyahu menggandeng partai sayap kanan untuk membentuk koalisi pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika