REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram mengetahui kasus viral yang menyeret sejumlah pejabat pajak akhir-akhir ini. Ia mengaku juga mengikuti kasus terkait pamer kekayaan para pejabat pajak dan bea cukai di media sosial.

Karena kasus itu, Jokowi pun memahami kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. "Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait rencana kerja pemerintah tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Jokowi mengatakan, pamer kekayaan dan kekuatan yang banyak dilakukan para pejabat ini dinilainya telah membuat masyarakat kecewa.  Jokowi menekankan perlunya reformasi birokrasi sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.

"Kalau seperti itu ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan, pamer kekayaan hedonis," ujar Jokowi.

Jokowi pun meminta seluruh jajarannya baik menteri dan kepala lembaga agar mendisiplinkan bawahannya. Ia juga meminta jajarannya kembali menjelaskan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan para pejabat pemerintahan.

"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para dibawahnya memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan," kata Jokowi.

Jokowi juga menekankan menterinya agar para pegawainya tidak lagi pamer kekuasaan dan kekayaan di media sosial. Menurut dia, sikap para pejabat pemerintahan itu sangat tidak pantas. "Saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan jangan pamer kekayaan, apalagi sampai di pajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat sangat tidak pantas," tegas Jokowi.

Hal ini, kata dia, juga berlaku di institusi Polri dan juga Kejaksaan Agung, serta aparat hukum lainnya. Presiden menginstruksikan agar jajarannya membersihkan dan membenahi institusi yang dipimpinnya.

"Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalam kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya," ucap Jokowi.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah mencopot jabatan struktural Rafael Alun Trisambodo di Direktorat Jenderal Pajak. Pencopotan jabatannya tersebut terkait informasi harta kekayaan dan kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya.

Selain Rafael, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto juga akan dicopot dari jabatannya di Kementerian Keuangan. Keputusan ini dilakukan setelah dirinya mendapatkan sorotan karena memamerkan harta di media sosial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika