REPUBLIKA.CO.ID., ANKARA -- Finlandia dan Swedia harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah keamanan Turki, kata Ibrahim Kalin, juru bicara kepresidenan Turki pada Kamis (9/3/2023).

“Kami mengharapkan sekutu kami dan negara-negara sahabat lainnya untuk mengambil langkah serupa mengenai masalah keamanan Turki, sama seperti kami menangani masalah keamanan negara-negara anggota NATO lainnya," kata Kalin kepada wartawan di markas NATO di Brussels.

Pernyataan Kalin itu muncul setelah pertemuan trilateral antara Turki, Finlandia, dan Swedia untuk membahas perkembangan implementasi komitmen yang dibuat dalam MoU trilateral Juni 2022 di KTT NATO di Madrid.

Kalin mengatakan pertemuan tersebut diadakan dalam suasana "positif".

Beberapa langkah Finlandia dan Swedia di beberapa titik "memuaskan", yang disambut baik oleh Turki, kata Kalin, menambahkan, "Tentu saja, prosesnya belum selesai.”

"Kami juga menyatakan harapan kami bahwa langkah-langkah hukum, yudisial, administratif, dan intelijen yang diperlukan harus diambil, terutama untuk mencegah pendanaan teroris, perekrutan, propaganda terorisme, dan hasutan untuk melakukan kekerasan," tutur dia.

Juni lalu, Turki dan kedua negara Nordik menandatangani sebuah memorandum pada KTT NATO di Madrid untuk mengatasi masalah keamanan yang sah dari Ankara, membuka jalan bagi keanggotaan mereka dalam aliansi tersebut.

Kesepakatan tersebut membahas kekhawatiran Turki, termasuk tentang ekspor senjata dan perang melawan terorisme.

Hanya Hongaria dan Turki yang belum meratifikasi permintaan Swedia dan Finlandia untuk dimasukkan ke dalam NATO.

Undang-undang anti-teror baru Swedia akan menargetkan pembiayaan, bantuan, dan penyebaran kelompok teror. Bepergian ke luar negeri untuk bergabung atau membantu kelompok teror juga akan dihukum jika undang-undang tersebut berlaku.

Ankara telah menuntut Stockholm untuk mengambil tindakan nyata untuk memerangi kelompok teror PKK dan Organisasi Teroris Fetullah (FETO), kelompok di balik upaya kudeta yang berhasil dikalahkan tahun 2016 di Turki.

Swedia kemudian mengeluarkan undang-undang anti-teror pada November lalu, berharap Ankara akan menyetujui tawaran Stockholm untuk bergabung dengan NATO.

PKK terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, Uni Eropa, dan AS, dan bertanggung jawab atas kematian 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika