Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra masih optimistis akan masa depan partai Islam di Tanah Air. Bahkan, menurutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mempertimbangkan partai-partai Islam dalam membentuk koalisi.
"Bisa saja PDIP merekrut pasangan calon presiden dari partai-partai Islam, dan itu terbuka bagi tokoh-tokoh yang ada dari partai-partai Islam yang sekarang," ujar Yusril di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
PDIP diyakininya akan melakukan kerja sama politik dengan partai lain, meskipun mereka sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Lanjutnya, partai berlambang kepala banteng itu akan mempertimbangkan partai-partai Islam.
Ia berkaca pada Pilpres 2004, saat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menggandeng mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Hasyim Muzadi. Pola yang sama terjadi pada Pilpres 2019, ketika memasangkan Joko Widodo dengan KH Ma'ruf Amin.
Yusril sendiri mengamini bahwa peta koalisi jelang Pilpres 2024 masih sangat cair dan dinamis. Menurutnya, semua partai politik masih menunggu sikap dari PDIP, khususnya terkait capres yang akan diusung.
"PDIP itu yang memegang suara terbanyak di DPR kita sekarang, kemudian juga PDIP juga sedang memerintah sekarang. Oleh karena itu keputusan dari PDIP itu akan mendorong terbentuknya koalisi yang lain," ujar Yusril.
Ia sendiri mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada sebulan lalu. Nantinya, akan ada lagi rencana Yusril untuk menemui Megawati untuk membicarakan isu-isu ketatanegaraan.
"Sebulan yang lalu juga bertemu dengan Ibu Megawati, ngobrol-ngobrol walaupun sebentar dan memang sedang direncanakan ada pertemuan yang agak khusus dengan beliau, membahas masalah-masalah ketatanegaraan dan kebangsaan kita," ujar mantan Menteri Kehakiman, Hukum, dan HAM itu.
Adapun dalam kunjungannya ke Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ia mengatakan bahwa perpaduan antara partai politik nasionalis dan Islam dapat menjadi kekuatan besar dalam Pemilu 2024. Termasuk jika terbentuknya koalisi antara PBB, PPP, dan PDIP.
"Di Indonesia ada dua kekuatan politik besar, kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam, tidak bisa berkuasa sendiri. Musti ada gabungan antara keduanya itu dan kalau PDIP tetap menjadi inti dari kekuatan nasionalis," ujar Yusril di Kantor DPP PPP, Jakarta.
"Kalau PPP dan PPP sama-sama partai Islam menyatakan bergabung dengan satu koalisi dengan PDIP, sebenarnya lebih representatif mewakili kekuatan Islam," sambungnya.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono tak menampik bahwa pertemuanya dengan Yusril belum lama ini juga menjadi moementum ajakannya kepada PBB untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Ia mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto kerap melontarkan terbentuknya KIB 'plus-plus'. Salah satunya dengan mengajak PBB yang juga merupakan irisan dari partai berlambang Ka'bah itu.
"Termasuk (mengajak Partai) Bulan Bintang tentunya, yang sering disebut Ketua umum golkar disebutkan koalisi KIB plus plus. Ini kita masih terbuka masih menunggu jadi kemungkinan itu bisa saja, tidak tertutup," ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (13/3/2023).
Jelasnya, PPP dan PBB juga memiliki pengalaman kerja sama dalam mengusung Joko Widodo (Jokowi) dalam pilpres. Kerja sama tersebut kembali berpeluang terjadi jelang pesta demokrasi 2024 mendatang.
"Bahwa Partai Persatuan Pembangunan telah sudah mendaklarsikan kita bergabung dengan KIB. Kemudian KIB membuka diri untuk menambah koalisi lain, tanpa terkecuali," ujar Mardiono.
