REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Koalisi Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jatuh ke dalam kekacauan pada Senin (27/3/2023), setelah protes massa semalam atas pemecatan Menteri Pertahanannya dan tekanan pada pemerintah untuk menghentikan rencana untuk merombak sistem peradilan.
Netanyahu diperkirakan akan membuat pernyataan di televisi pada Senin pagi untuk mengumumkan bahwa rencana itu telah ditangguhkan. Namun, di tengah laporan bahwa koalisi nasionalis-agama di pemerintahan Netanyahu berisiko pecah, stasiun TV Israel akhirnya mengatakan pernyataan itu ditunda.
Sebelumnya, sebuah sumber di partai Likud-nya dan sumber lain yang terlibat erat dalam undang-undang tersebut mengatakan Netanyahu akan menangguhkan perombakan tersebut, yang telah memicu beberapa demonstrasi terbesar Israel dan mengundang intervensi oleh kepala negara.
“Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya meminta Anda untuk segera menghentikan proses legislatif,” kata Presiden Isaac Herzog di Twitter.
Peringatan oleh Herzog, yang seharusnya berdiri di atas aktivitas politik dan yang fungsinya sebagian besar bersifat seremonial, memperkuat kekhawatiran yang ditimbulkan oleh perpecahan yang dipicu oleh usulan perombakan sistem peradilan tersebut.
Upaya perombakan terjadi setelah malam protes yang dramatis di kota-kota di seluruh Israel, dengan puluhan ribu massa membanjiri jalan di kota-kota Israel setelah pengumuman Netanyahu bahwa dia telah memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Sehari sebelumnya, Gallant telah membuat seruan di televisi agar pemerintah menghentikan perombakan utama sistem peradilan, memperingatkan bahwa perpecahan mendalam yang telah terbuka dalam masyarakat Israel, akan memengaruhi militer dan mengancam keamanan nasional.
Insiden kemarahan juga terlihat di parlemen Israel, Knesset pada Senin pagi, anggota parlemen oposisi menyerang Simcha Rothman, ketua komite yang menggiring RUU tersebut, dengan teriakan “Malu! Malu!" dan tuduhan yang membandingkan RUU itu dengan kelompok militan yang menginginkan penghancuran Israel.
“Ini adalah pengambilalihan yang bermusuhan atas Negara Israel. Tidak perlu Hamas, tidak perlu Hizbullah, ”seorang anggota parlemen terdengar mengatakan kepada Rothman ketika komite konstitusi menyetujui RUU kunci untuk maju untuk ratifikasi. “Hukumnya seimbang dan baik untuk Israel,” kata Rothman menimpali
Tiga bulan setelah mengambil alih kekuasaan, pemecatan Gallant telah menjerumuskan koalisi sayap kanan Netanyahu ke dalam krisis karena juga menghadapi keadaan darurat keamanan yang semakin keras di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel.
Sebagai tanda ketegangan dalam koalisi, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang mengepalai salah satu partai garis keras pro-pemukim dalam koalisi tersebut, menyerukan perombakan untuk dilanjutkan.
“Kita tidak boleh menghentikan reformasi peradilan dan tidak boleh menyerah pada anarki,” tweetnya.
Mata uang Israel, Shekel, yang telah mengalami fluktuasi terbesar selama beberapa pekan terakhir karena gejolak politik telah terjadi, turun 0,7 persen pada awal perdagangan, sebelum akhirnya pulih kembali karena ekspektasi tumbuh bahwa undang-undang itu akan dihentikan.
Saat oposisi menyebar, ketua serikat pekerja Histadrut, Arnon Bar-David, menyerukan pemogokan umum jika proposal tidak dihentikan. “Kembalikan kewarasan negara. Jika Anda tidak mengumumkan dalam konferensi pers hari ini bahwa Anda berubah pikiran, kami akan melakukan pemogokan,” katanya.
Media Israel melaporkan bahwa akibat ancaman pemogokan itu, aktivitas lepas landas dari Bandara Internasional Ben-Gurion Tel Aviv telah ditangguhkan.
Perombakan yudisial, akan memberi eksekutif lebih banyak kendali atas penunjukan hakim ke Mahkamah Agung. Termasuk memungkinkan pemerintah untuk mengesampingkan keputusan pengadilan berdasarkan mayoritas parlementer sederhana, telah menarik protes massa selama berminggu-minggu.
Sementara pemerintah mengatakan perombakan diperlukan untuk mengendalikan aktivitas hakim dan mengatur keseimbangan yang tepat antara pemerintah terpilih dan peradilan. Namun para penentang melihatnya cara ini merusak pemerintahan, check and balances hukum dan ancaman terhadap demokrasi Israel.
Sedangkan PM Netanyahu, menghadapi ancaman akan diadili atas tuduhan korupsi, yang walaupun ia telah membantahnya. Sejauh ini ia berjanji untuk melanjutkan proyek tersebut dan bagian utama dari paket perombakan, sebuah RUU yang akan memperketat kontrol politik atas penunjukan yudisial, akan dipilih di parlemen minggu ini.
Selain menarik tentangan dari perusahaan bisnis, proyek tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Israel. Amerika Serikat mengatakan sangat prihatin dengan peristiwa hari Ahad kemarin dan melihat kebutuhan mendesak untuk kompromi, sambil mengulangi seruan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi di Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika