Senin 10 Apr 2023 04:39 WIB

Keterlibatan Jokowi Justru Dinilai Jadi Titik Lemah Koalisi Besar, Ini Analisis Pengamat

Koalisi Besar dinilai terlalu gemuk dan akan sulit menentukan capres-cawapres.

Red: Andri Saubani
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Ahad (2/4/2023). Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB.
Foto:

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengakui, bahwa rencana pembentukan koalisi besar atau Koalisi Kebangsaan dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Zulhas usai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman sang jenderal di Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023).  

Zulhas awalnya mengatakan, negara besar seperti Indonesia tidak bisa diurus satu atau dua pihak saja. Perlu keterlibatan banyak partai politik untuk membuat sebuah koalisi besar atau "koalisi kebangsaan". 

"Karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Itulah salah satu (poin penting pertemuan hari ini). Tentu semuanya di bawah orkestra komando Pak Jokowi," kata Zulhas. 

 Zulhas menambahkan, dirinya dan Prabowo membahas bagaimana caranya memenangkan Indonesia atau memenangkan komitmen kebangsaan dalam gelaran Pilpres 2024. Peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Presiden selanjutnya harus berjalan mulus sehingga tidak membuat rakyat gaduh. 

Baca juga : Presiden Jokowi Didorong Terbitan Perppu Perampasan Aset

"Nah bagaimana Indonesia menang, tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, kebersamaan, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk majukan Indonesia," kata Menteri Perdagangan itu. 

Adapun, Prabowo Subianto mengatakan, pertemuannya bersama Zulhas selama sekitar satu jam itu mencari format untuk menghadapi Pilpres 2024. Prabowo ingin format koalisi yang menguntungkan semua pihak dan tidak menimbulkan perpecahan usai Pilpres. 

"Kita sekarang yang harus capek mencari format supaya rakyat itu tenang, supaya rakyat menghadapi peralihan (kekuasaan) ini dengan sejuk," kata Prabowo. 

"Ini yang kita inginkan jalan tengah. Kita ini suatu kesejukan kita ini suatu moderasi gak usah jor-joran kalau bersaing. Biasa-biasa saja," imbuh Menteri Pertahanan itu. 

Koalisi besar ini awalnya dibicarakan saat Ketua Umum Gerindra, PKB, Golkar, PAN, PPP menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN, Ahad (2/4/2033) lalu. Jokowi menyebut kelima partai itu 'cocok' bergabung.

Baca juga : Sekjen Gerindra: Prabowo Magnet Koalisi Besar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan mengklaim, sejumlah partai non-parlemen siap bergabung dengan koalisi besar yang akan dibentuk. Ia pun memastikan seluruh partai yang akan bergabung untuk membentuk koalisi besar dipastikan tetap solid. 

"Masih ada partai non-DPR siap bergabung dengan koalisi besar," ujarnya di sela-sela acara pelepasan fungsionaris Partai Golkar se Jawa Barat di Hotel Pullman, Ahad (9/4/2023). 

Ia mengatakan, sebanyak lima partai yang akan membentuk koalisi partai telah bertemu dan berbicara. Selain konsolidasi yang dilakukan, Airlangga memastikan bahwa seluruh anggota koalisi dalam kondisi solid. 

"Koalisi besar sudah bicara dengan lima partai, tentu kita konsolidasikan dulu. Koalisi besar tentu nanti di antara anggota semakin solid," katanya. 

 

photo
Infografis Koalisi Perubahan dan Perjalanan Pencapresan Anies Baswedan - (Republika.co.id)

 

 

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

  • Sangat tertarik
  • Cukup tertarik
  • Kurang tertarik
  • Tidak tertarik
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement