REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku heran dengan penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Kemensos, Salemba, Selasa (23/5/2023).
Menurut dia, penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan rasuah penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021 itu seharusnya hanya melibatkan pengelola anggaran.
Yakni, Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) selaku pengelola anggaran. Meski demikian, berdasarkan pengetahuannya, ada pegawai di Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang diduga terlibat.
“Jadi, kalau tanya masalahnya di mana saya ga tahu, hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta (staf Linjamsos), tapi kan saya ga tau case kejadiannya kayak apa, itu ya,” kata Risma saat ditemui di kantornya, Rabu (24/5/2023).