REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan investigasi dan berdiskusi tentang berbagai persoalan terkait Al Zaytun belum dapat terlaksana. Tim MUI yang sudah turun ke lapangan justru ditolak atau tak diterima oleh pimpinan dan pengurus Ma'had Al Zaytun dengan alasan sibuk.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris MUI Pusat, KH Hammam Asy'ari, saat mengisi seminar dengan topik "Di Balik Polemik Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu" yang diselenggarakan oleh BEM UNUSIA pada Senin (19/06/2023) yang juga disiarkan langsung melalui kanal Youtube Padasuka TV. 

MUI sudah melakukan langkah konkret, sudah merekomendasikan beberapa orang untuk melakukan investigasi untuk menemukan fakta-fakta yang ada ataupun ajaran yang dilakukan oleh ponpes Al Zaytun ini, bahkan sudah turun ke lapangan tetapi belum diterimanya oleh pihak Pondok Pesantren dengan beberapa alasan yang ada.

"Alasannya masih sibuk, sibuk memperluaskan lahan-lahan Ponpes Al Zaytun ini. Dalam artian Al Zaytun ini sangat eksklusif, sangat tertutup," kata Kiai Hammam.

MUI menganggap Al Zaytun tidak kooperatif karena tidak merespons dan menerima tim MUI. Tak hanya MUI pusat, MUI Jawa Barat pun dipersulit untuk berkunjung ke Al Zaytun dalam rangka berdialog.

Kiai Hammam mengatakan, dalam mengeluarkan fatwa tentang Al Zaytun, MUI harus melalui prosedur. Salah satunya, yakni MUI harus bertemu dengan pihak Al Zaytun, terutama pimpinan Al Zaytun yakni Panji Gumilang. Ini dalam rangka bertabayyun atau berdialog dan menemukan fakta-fakta tentang berbagai polemik Al Zaytun. 

Kiai Hammam mengaku khawatir bila Al Zaytun akan terus-menerus membuat berbagai kontroversi yang membuat kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat karena bertentangan dengan ajaran Ahlussunah waljamaah.

Kiai Hammam juga mencatat pernyataan Panji Gumilang yang menuai kontroversi seperti bolehnya berzina asal ditebus, menyebut Indonesia tanah suci sama seperti tanah Haram Makkah, hingga mengakui diri komunis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika