REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Minimnya jumlah sekolah negeri, terutama tingkat SMP di Depok terus dikeluhkan dari tahun ke tahun oleh masyarakat Depok.  Dari sekitar 34 ribu lulusan sekolah dasar, 24 ribu di antaranya sudah dipastikan tidak bisa masuk SMP negeri karena jumlah sekolah yang minim.

Wakil Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Depok Icuk Pramana Putra yang menyebut, PSI akan terus mengawal masalah kelangkaan sekolah negeri di Kota Depok. Terutama jika Kaesang menjadi Wali Kota Depok tahun depan.

"Karena tujuan rakyat menunjuk Kaesang dan PSI sebagai Partai yang akan mengawal terus kebijakan Mas Kaesang untuk maju. Kami akan kawal pemerataan jumlah sekolah dan pengawasan menyeluruh di dunia pendidikan," jelas Icuk Pramana Putra, Jumat (14/7/2023).

Menurutnya, PKS sebagai partai yang memegang kursi DPRD Depok terbanyak tidak banyak memberikan perubahan, terutama terkait pendidikan. "Saat ini PKS 12 kursi tidak menunjukan sedikitpun niatan untuk perbaikan, penambahan jumlah sekolah," katanya.

Icuk juga mengatakan, minimnya jumlah sekolah negeri di Depok adalah karena pemimpin di Depok tidak agresif dalam menyelesaikan masalah ini. Belum lagi soal dugaan enggannya pemerintah kota dalam melakukan pembelian lahan baru untuk sekolah.

"Karena pemkot sangat mengharamkan pembelian tanah baru untuk sekolah, atau kepentingan lain. Yang jelas political will wali kota tidak ke sana," ujarnya.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok mengakui hanya memiliki daya tampung sebanyak 9.664 siswa dengan 302 Rombongan Belajar (Rombel) untuk SMP negeri. Padahal lulusan tingkat pendidikan dasar di Depok pada tahun 2023 ada 34.134 anak, sehingga ada 24.470 siswa yang sudah pasti tidak tertampung di sekolah negeri.

Kondisi ini terjadi karena sekolah negeri untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Depok masih minim. SMP negeri yang hanya berjumlah 33, disebut tidak mampu menampung puluhan ribu siswa dari sekitar 400 sekolah dasar negeri maupun swasta.