REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umun Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas menyesalkan para pemimpin di negeri ini termasuk para menteri yang sikap dan pandangannya tidak lagi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 tapi sudah jauh menyimpang dari itu. Karena, menurut dia, mereka mendukung dilanjutkannya konser Coldplay, band yang pro-LGBT.
"Inilah yang sangat kita sesalkan karena yang penting bagi mereka adalah bagaimana bisa mendapatkan uang dan uang dan mereka tidak peduli apakah kebijakan, tindakan dan perbuatan yang mereka lakukan itu sesuai apa tidak dengan Pancasila dan UUD 1945," ujar Buya Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (14/11/2023).
Menurut dia, cara bersikap dan berpandangan seperti itu tentu sangat disesalkan. Apalagi, kata dia, menteri itu menyatakan konser Coldplay harus jalan dan tidak boleh ada yang menghambat.
"Mereka sudah meminta pihak kepolisian bagi mengamankan jalannya konser tersebut, padahal kita tahu bahwa grup musik Coldplay tersebut adalah pendukung gerakan LGBT," ucap Ketua PP Muhammadiyah ini.
Dia melanjutkan perilaku LGBT tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa.
"Sebagaimana kita ketahui ada enam agama yang diakui oleh negara di negeri ini yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu . Dari keenam agama tersebut tidak ada satupun yang membolehkan dan mentoleransi praktik LGBT," kata Buya Anwar.
"Pertanyaan saya, dikemanakan oleh para pemimpin yang mengizinkan dan mendukung konser Coldplay tersebut pasal 29 ayat 1 dari UUD 1945?" jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan bahwa konser Coldplay masih sesuai dengan jadwal, yaitu akan diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (15/11/2023) mendatang.
"Jadi semuanya masih sesuai dengan target, Coldplay akan manggung di tanggal 15 November di hari Rabu ini," kata Sandi di Kantor Kemenparekraf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika