REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah isu pengunduran dirinya dan sejumlah menteri dari kabinet. Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, membenarkan, Sri Mulyani menemui Presiden Jokowi pada Jumat (2/2/2024) hari ini. Menurut Ari, pertemuannya dengan Jokowi itu untuk membahas mengenai pelaksanaan APBN.

"Memang betul hari ini pukul 14.30, Bu Sri Mulyani diterima Pak Presiden untuk membicarakan hal-hal terkait pelaksanaan APBN," kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Ia pun membantah, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai isu pengunduran diri Menkeu Sri Mulyani. Selain Menkeu, dalam pertemuan ini juga dihadiri sejumlah menteri lainnya, di antaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif. "Oh tidak, kita bicarakan APBN, karena sudah mulai dilaksanakan," kata dia.

Menurutnya, kabinet pemerintahan Jokowi saat ini tetap berjalan baik. Seluruh menteri juga menjalankan tugasnya masing-masing dengan kompak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu menteri yang dikabarkan akan mengundurkan diri. Kabar tersebut menyusul langkah pengunduran diri Mahfud MD dari jabatannya Menko Polhukam.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya saat ini masih baik-baik saja meskipun Menko Polhukam Mahfud MD telah menyatakan mengundurkan diri. Menurutnya, tidak ada masalah di dalam kabinetnya saat ini. Ia menyebut, para menterinya juga masih tetap bekerja seperti biasa.

“Wong kabinet biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, kunjungan ke daerah,” ujar Jokowi usai menghadiri Kongres Nasional XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Begitu juga dengan dirinya. Jokowi mengaku masih bekerja seperti biasa, baik menghadiri berbagai rapat di Jakarta maupun di daerah, termasuk menghadiri acara undangan.

“Saya pun sama, saya rapat di Jakarta dan juga di daerah, ada undangan seperti pagi hari ini kongres ke-16 GP Anshor,” kata dia.

Menanggapi isu adanya ketidaknyamanan di kabinetnya di tahun politik ini, Jokowi menegaskan bahwa perbedaan politik merupakan bentuk dari demokrasi. Karena itu, menurutnya, hal itu tidak perlu dibesar-besarkan.

“(Kabinet) biasa saja, bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu dibesar-besarkan,” kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika