Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyebut aksi OPM yang menyerang dan menembak, sehingga menyebabkan meninggalnya Komandan Rayon Militer (Danramil) 1703-04 Aradide Letda Inf Oktovianus Sogalrey merupakan pelanggaran HAM berat.

Menurutnya, aksi OPM tersebut telah mencederai upaya untuk menciptakan perdamaian dan kedamaian, serta percepatan pembangunan di Papua. "Apa yang dilakukan OPM adalah pelanggaran HAM berat," kata Nugraha dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Oleh sebab itu, ia menjelaskan  saat ini TNI dan Polri sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku OPM tersebut. Adapun ia mengungkapkan bahwa TNI berduka atas gugurnya Oktovianus Sogalrey.

"Kejadian ini bermula saat almarhum keluar dari Makoramil 1703-04 Aradide pada Rabu sore, 10 April 2024. Namun, sampai Kamis pagi, 11 April 2024, almarhum belum kembali, sehingga dilakukan pencarian dan almarhum ditemukan tergeletak meninggal dunia di tengah jalan arah Kampung Pasir Putih akibat diserang dan ditembak oleh OPM," jelasnya.

Pada Rabu (17/4/2024), Nugraha menyikapi pernyataan OPM yang menyebut wilayah Paniani, Papua Tengah, sebagai zona perang. Dia menyatakan, Paniai merupakan daerah pemburuan pelaku yang bertanggung jawab atas gugurnya Danramil Aradide beberapa waktu lalu.

"Paniai adalah daerah yang ditengarai salah satu tempat di mana OPM melakukan aksinya. Dan TNI-Polri terus memburu OPM yang bertanggung jawab atas gugurnya Danramil Aradide beberapa waktu lalu," kata Nugraha kepada Republika.co.id, Rabu (17/4/2024).

Soal sebutan 'zona perang', Nugraha tak begitu banyak berkomentar. Dia membiarkan OPM membuat istilahnya sendiri. Sebab, kaya Nugraha, fokus TNI dan Polri saat ini adalah mengejar pelaku penembakan Letda Oktovianus Sogolrey yang merupakan Danramil Aradide beberapa waktu lalu.

"Penyebutan istilah suka-suka OPM saja. Fokus TNI-Polri mengejar pelaku penembakan Danramil Aradide," tegas Nugraha.