Senada, pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan, pernyataan sikap oposisi Ganjar Pranowo akan bermakna bila PDIP juga mengamini atau mempunyai sikap yang sama.
“Untuk individu, seperti yang dilakukan oleh Ganjar, maka pernyataannya sebagai oposisi akan bermakna jika kemudian itu diamini dan diambil sebagai sebuah sikap oleh partai yang menaunginya, yaitu PDIP,” kata Ardli, Selasa.
Oleh sebab itu, Ardli menjelaskan, bahwa sikap Ganjar tersebut baru akan berpengaruh terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bila PDIP telah resmi menyatakan sikap politiknya ke depan. Menurutnya, pengaruh tersebut dapat terjadi karena PDIP merupakan salah satu partai yang berpengalaman menjadi oposisi yang efektif bagi pemerintahan kala itu.
“Bila kita merujuk pada pengertian oposisi dalam arti sempit, maka peran oposisi hanya bisa diambil oleh partai politik karena oposisi dalam konteks sebuah sistem demokrasi adalah sebuah posisi berlawanan dengan pemerintah, terutama dalam hal kebijakan, yang mana peran itu besar potensinya hanya bisa dilakukan oleh sebuah partai politik melalui pertarungan di parlemen,” jelasnya.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa Ganjar sebagai individu hanya bisa menjalankan perannya sebagai masyarakat sipil bila memutuskan menjadi oposisi selama pemerintahan 2024-2029.
“Tentunya juga memiliki akses untuk memberikan masukan atau melakukan kontrol, bahkan memberikan kritik kepada pemerintahan mendatang melalui saluran-saluran, baik formal maupun informal. Akan tetapi, dalam konteks demokrasi, peran oposisi akan efektif jika dilakukan oleh sebuah partai politik, bukan individu,” ujarnya.
Menurut pakar ilmu politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, sinyal sikap Ganjar Pranowo menjadi oposisi telah ada sejak perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). "Sebenarnya kan sinyal-sinyalnya itu sudah muncul ketika di MK, ya, dan ketika dia ditanya, diwawancarai wartawan juga soal masuk kabinet, dia terus menolak," kata Cecep saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Dengan Ganjar menyatakan menjadi oposisi pemerintahan 5 tahun ke depan, menurut dia, berdampak baik pada demokrasi di Tanah Air. Menurutnya, oposisi harus ada untuk mengawasi pemerintah dan menjadi penyeimbang.
“Jadi bagus, enggak semuanya masuk ke dalam pemerintahan, tetapi ada pihak-pihak yang di luar yang mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
