REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Deding Ishak mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus segera menjelaskan kepada publik terkait peningkatan impor Israel ke Indonesia.

"Karena kalau ini terjadi dan tetap berlangsung tentu ini sangat memilukan dan melukai bangsa sendiri dan pemerintah dinilai tidak konsisten," kata Prof Deding kepada Republika, Selasa (2/7/2024)

Deding mempertanyakan apakah impor barang dari Israel tanpa sepengetahuan dan izin pihak pemerintah? Apakah pemerintah tutup mata membiarkan impor tersebut? Menurut Deding, angka yang ditunjukkan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang peningkatan impor Israel ke RI  telah   menggerus kepercayaan umat dan rakyat kepada pemerintah dari presiden, menteri luar negeri,  panglima TNI. Padahal, rakyat Indonesia sudah gigih memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan membantu rakyat Palestina dengan berbagai upaya dan bantuan.

"Sangat ganjil dan menyakitkan, importir harus ditindak, karena tindakan ini telah melawan UUD 1945 dan kebijakan serta sikap pemerintah yang konsisten menentang Israel," ujar Prof Deding.

Data impor senjata, amunisi, dan bagiannya yang dicatat BPS pada periode Januari-April 2023 dan 2024. - (BPS)

Deding mengaku, pihaknya mengapresiasi ketegasan presiden dan pemerintah soal pertandingan sepakbola yang melibatkan Israel. Dia pun  menunggu sikap dan tindakan serupa dari pemerintah. Menurut dia, Komisi Hukum dan HAM MUI berkeyakinan bahwa pemerintah akan juga tegas menghadapi persoalan impor dari Israel.

Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Pengurus Besar Al Washliyah ini mengatakan, patut diduga bahwa impor barang dari Israel di tengah tindakan genosida Israel terhadap Palestina, dan juga rencana aksi kemanusiaan dari pemerintah dalam hal ini TNI, adalah sebuah kesengajaan dari pihak Israel untuk memecah belah soliditas umat, bangsa dan pemerintah Indonesia.

"Tindakan impor ini langsung atau tidak langsung telah melawan sikap dan kebijakan pemerintah termasuk sikap pandangan serta solusi yang ditawarkan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina yang telah mendapat pujian dan apresiasi dari kepala-kepala negara dan rakyat di dunia," jelas Deding.

Halaman selanjutnya...

Ikuti Whatsapp Channel Republika