Kebijakan Israel terhadap Tepi Barat yang diduduki menghancurkan prospek solusi dua negara dengan Palestina, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Melalui langkah administratif dan hukum, Israel mengubah geografi Tepi Barat, kata Guterres dalam pernyataan yang dibacakan oleh kepala stafnya, Courtenay Rattray, dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu.

Perluasan pemukiman diperkirakan akan meningkat karena perampasan lahan dalam jumlah besar di kawasan strategis dan perubahan perencanaan, pengelolaan lahan, dan tata kelola, tambah Guterres. “Perkembangan terkini seperti menancapkan tombak ke jantung solusi dua negara,” kata Sekjen PBB tersebut. 

Serangan militer Israel, penangkapan warga Palestina dan kekerasan pemukim meningkat di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak Benjamin Netanyahu naik tampuk pada 2022. Sejak Netanyahu menjabat hingga 7 Oktober, penyerangan-penyerangan Israel terhadap kota-kota Tepi Barat menewaskan 181 warga Palestina. Angka itu adalah yang terbanyak sepanjang sejarah di Tepi Barat, melampaui gelombang pembunuhan oleh Israel sepanjang 2022 yang menewaskan 151 warga Tepi Barat.

Sejak Israel melancarkan perang terhadap Gaza pada Oktober jumlah warga Palestina yang dibunuh Israel di Tepi Barat melonjak. Merujuk catatan PBB, antara 7 Oktober 2023 hingga 8 Juli 2024, 553 warga Palestina, termasuk 131 anak-anak, syahid. Sementara sedikitnya 9.000 warga Palestina di Tepi Barat sejauh ini ditangkap dan ditahan tanpa prosedur hukum oleh Israel.

Sebanyak 12.855 unit pemukiman ilegal di Tepi Barat disetujui pembangunannya oleh pemerintah Israel pada 2023. Hal ini ditambah dengan persetujuan bagi 5.700 perumahan lagi pada Juni 2023. Jumlah ini jauh melampaui persetujuan tahunan yang biasanya merentang dari angka 1.000 sampai 8.500 unit.  

Bulan Juli ini, Israel dilaporkan telah menyita sekitar 2.370 hektare lahan di Tepi Barat yang diduduki sepanjang tahun ini saja. Angka itu merupakan perampasan lahan terbesar dalam lebih dari tiga dekade. Demikian menurut laporan pengawas pemukiman Israel.

Kelompok antipemukiman Peace Now melaporkan pada Rabu bahwa Israel telah mendeklarasikan 3.138 hektar tanah di Lembah Jordan sebagai “tanah negara” sehingga membuka jalan bagi pembangunan ratusan unit perumahan pemukiman.

Guterres mencatat bahwa Israel telah mengambil langkah-langkah hukuman terhadap Otoritas Palestina dan melegalkan lima pos terdepan Israel di Tepi Barat. Israel telah membangun pos-pos tersebut sebagai bagian dari pendudukannya di Tepi Barat sejak 1967.

“Kita harus mengubah arah. Semua aktivitas pemukiman harus segera dihentikan,” kata Guterres. Sekjen PBB juga mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata dalam perang Gaza dan membebaskan semua sandera.