Wajarlah bila Muhammadiyah termasuk yang kecewa dengan keputusan otoriter Bung Karno itu. Salah seorang tokoh Muhammadiyah yang turut menaruh concern akan hal ini ialah Buya Hamka.
Sebuah berita membuatnya terkejut pada 1960, yakni sesudah pembubaran-paksa Masyumi. Bung Karno dikabarkan menunjuk Moeljadi Djojomartono sebagai menteri koordinator kesejahteraan rakyat. Tak menunggu waktu lama, terjadilah perdebatan yang cukup sengit di internal Persyarikatan.
Sebagai catatan, Moeljadi adalah seorang tokoh Muhammadiyah. Ia telah aktif di persyarikatan ini sejak remaja di Solo, Jawa Tengah. Hingga tahun 1959, namanya tercatat dalam struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ada yang menolak masuknya Moeljadi ke dalam kabinet. Mereka menilai, Muhammadiyah terkesan bertekuk lutut di bawah rezim Bung Karno. Sebab, Moeljadi yang dianggap merepresentasikan tokoh Persyarikatan justru masuk di dalam pemerintahan. Hamka ikut golongan yang berpandangan demikian.
Namun, ada pula yang secara terbuka mendukung Moeljadi menjadi menko kesra. Seorang tokoh Muhammadiyah kelahiran Kauman Yogyakarta, Farid Ma'ruf, termasuk yang memberikan dukungan itu.
Sesungguhnya, antara Hamka dan Farid Ma'ruf bisa dibilang sebaya. Mereka sama-sama kelahiran tahun 1908. Polemik dimulai dengan tulisan Hamka di harian Abadi. Judulnya cukup hangat: "Maka Pecahlah Muhammadiyah".
Dalam tulisannya itu, tokoh berdarah Minangkabau tersebut menyatakan, ada dua golongan dalam PP Muhammadiyah akibat masuknya Moeljadi ke dalam kabinet. Kedua kelompok yang bertolak belakang itu: golongan istana dan luar istana.
Hamka juga menyebut bahwa Farid Ma'ruf termasuk golongan yang pertama karena berupaya "membawa Muhammadiyah ke Istana". Akibatnya, sesudah artikel itu terbit sebagian warga Muhammadiyah menyudutkan nama Farid Ma'ruf dan tentunya Moeljadi Djojomartono.
Keteladanan Buya Hamka dan Farid Ma'ruf ...
