REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam sepuluh tahun terakhir tak mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Esther menyampaikan tingkat kemiskinan hanya turun dua persen selama satu dekade pemerintahan Jokowi.
"Artinya kebijakan pengentasan kemiskinan itu belum efektif, seperti halnya pemberian bansos beratus-ratus miliar itu sebenarnya bukan solusi," ujar Esther saat diskusi publik Indef bertajuk "Evaluasi 10 Tahun Jokowi bidang Ekonomi" di Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Esther mengatakan pembangunan ibu kota nusantara (IKN) juga bukan jawaban atas upaya pengentasan kemiskinan Indonesia. Esther menyebut minimnya dampak IKN bagi masyarakat.
"Kebijakan itu lebih banyak untuk kepentingan oligarki, misalnya pembangunan IKN," lanjut Esther.
Esther menyampaikan pemerintah seharusnya meningkatkan sektor pendidikan untuk menekan tingkat kemiskinan. Esther mengatakan peningkatan sektor pendidikan terbukti berhasil meningkatkan kemajuan dan daya saing sejumlah negara.
"Secara teori maupun best practice yang namanya negara maju itu bisa maju karena dalam kurun waktu tertentu melakukan pembangunan SDM yang lebih difokuskan di sana," ucap Esther.
Esther mengatakan pemerintah harus membenahi skill gap atau kesenjangan kemampuan SDM. Esther menyebut investasi saat ini tidak ramah terhadap penciptaan lapangan pekerjaan.
"Artinya investasi yang masuk itu kurang bisa menyerap tenaga kerja karena adanya skill gap," kata Esther.