REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi NasDem MPR RI mengingatkan pentingnya pembahasan konstitusi secara membumi. Nasdem memandang semua pihak wajib dilibatkan dalam pengkajian konstitusi. 

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari (Tobas) saat menggelar kuliah umum dan Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk ‘Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat & Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia’ pada Senin (30/9/2024). Adapun Ketua MK 2003-2008 Jimly Asshiddiqqie hadir sebagai pembicara kunci. 

“Ini adalah di pengujung penugasan kita sebagai pimpinan dari fraksi NasDem MPR RI dengan membuat kuliah umum ini sebagai bagian dari budaya diskusi budaya diskursus yang memang selalu dikembangkan oleh fraksi Nasden MPR RI terkait dengan konstitusi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” kata Tobas, Senin (30/9/24)

Tobas menyebut persoalan konstitusi tidak boleh hanya pembicaraan yang terjadi di kalangan elite-elite politik saja, tetapi harus melibatkan banyak pihak. 

“Hanya di kalangan elite penguasa tapi juga harus membumi, dibicarakan di berbagai tempat didiskusikan bersama, termasuk mengenai gagasan amandemen,” ujar Tobas. 

“Kita dalam rapat sidang paripurna memberikan 5 syarat bahwa ketika kita ingin melakukan amandemen harus dahulu dengan evaluasi yang menyeluruh yang melibatkan seluruh pihak,” ujar Tobas.

Sedangkan Prof Jimly dalam kuliah umumnya memberi berbagai perspektif tentang negara demokrasi dan prinsip negara hukum. Menurut Jimly ini harus terus dibangun kualitasnya dari waktu ke waktu. 

“Partai NasDem saya lihat punya potensi besar apalagi dalam waktu singkat, melesat. Sekarang sudah 69 kursi, dari 2019 lima puluh sembilan, naik sepuluh kursi. Ini artinya kepercayaan rakyat pada NasDem ini luar biasa,” ujar Jimly. 

BACA JUGA: Terungkap Begini Jalannya Operasi Pembunuhan Hassan Nasrallah Oleh Israel yang Brutal

Salah satu yang membuat orang percaya kepada NasDem bagi Jimly ialah karena ide-ide yang dibangunnya untuk pentingnya restorasi sekaligus pentingnya perubahan dan kesinambungan. 

“Saya rasa itu sunnatullah hukum alam diperlukan perbaikan sistem kenegaraan kita ke depan meskipun dalam kesinambungan dan apa yang kita diskusikan tadi itu saya meyakini begitu juga sikap Pak Ketua Umum (Surya Paloh),” ujar Jimly. Rizky Suryarandika. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika