Senin 07 Oct 2024 18:35 WIB

Solusi Atas Kemacetan Jakarta dari Tiga Cagub dan Opini Pengamat Transportasi

Para cagub Jakarta memiliki gagasan berbeda saat ditanya cara mengatasi kemacetan.

Red: Andri Saubani
Tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta (dari kiri) Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, dan Pramono Anung-Rano Karno  mengikuti debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Ahad (6/10/2024). Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global.
Foto:

Sementara itu, cagub DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengungkapkan keinginannya untuk membangun sistem transportasi terintegrasi di Jabodetabek. Apalagi, akan dibentuk kawasan aglomerasi Jabodetabekjur. 

"Saya akan membebaskan kepada 15 golongan untuk naik transportasi gratis, baik itu dari Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, atau dari manapun. Supaya orang berkurang masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi," kata dia.

Adapun, Cagub DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menilai pendapat dari kedua lawannya itu tidak salah. Namun, menurut dia, harus ada skala prioritas dalam mengatasi kemacetan.

"Karena waktu kita hanya lima tahun. Kita tidak bisa beretorika dengan berangan-angan. Sementara pada saat kita turun, nantinya itu belum terlaksana," kata dia.

Menurut Dharma, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan optimalisasi manajemen transportasi yang sudah tersedia. Ia menilai, membuat program baru akan percuma apabila hal itu nantinya tak bisa terlaksana.

"Jangan sampai ada programnya, apalagi kalau tidak dilaksanakan. Jadi semua menjadi percuma ketika hanya jadi rencana tanpa eksekusi. Kita perlu segera eksekusi, bukan lagi berdiskusi," ujar dia.

Pengoptimalan manajemen transportasi publik yang sudah ada harus dilakukan dan dipastikan agar layanan yang didapatkan publik aman dengan penggunaan kendaraan yang nyaman, tidak bau dan pendingin ruangan (AC) yang dingin serta ada perlakuan khusus bagi anak, ibu hamil dan lansia. Dharma mengatakan tidak perlu terburu-buru menambah jumlah armada transportasi publik yang belum tentu menjadi solusi terbaik dalam mengatasi kemacetan.

"Jika sudah diperbaiki manajemen baru dilakukan evaluasi sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang menyebabkan persoalan ini. Jangan mengeluarkan anggaran tapi belum tahu faktor mana yang menjadi penyebab kemacetan," kata dia.

Menurut dia, dalam mengurai kemacetan pihaknya akan membuat kawasan yang tersentralisasi. Di lokasi itu ada tempat tinggal, pasar, sekolah sehingga transportasi dapat terkonsolidasi dan dibuat dengan jarak 500 meter dari pemukiman.

"Ada feeder MRT, LRT, Transjakarta berupa mikro transportasi yang menghubungkan semua jenis transportasi. Kami juga menyiapkan kantong parkir yang aman dan nyaman sehingga warga mau memarkir kendaraan dan menggunakan transportasi publik," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement