REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi buka suara terkait wacana dihapuskannya layanan Transjakarta Koridor I (Blok M-Kota). Menurut dia, hal itu masih sekadar wacana yang belum tentu direalisasikan.
Teguh mengatakan, wacana penghapusan layanan Transjakarta itu masih bersifat pembahasan antara dinas terkait dengan DPRD Provinsi Jakarta. Bahkan, ia mengaku belum menerima hasil pembahasan yang dilakukan antara dinas dan DPRD tersebut.
"Sebenarnya belum ada keputusan tentang itu. Bahkan belum sampai ke meja saya juga," kata dia, Selasa (24/12/2024).
Teguh mengaku belum bisa banyak berkomentar mengenai wacana tersebut. Pasalnya, sebagai Pj Gubernur Jakarta, ia belum menerima nota dinas resmi terkait kebijakan tersebut.
Meski demikian, pihaknya pasti akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait wacana itu. "Ya itu nanti kami bahas lebih lanjut ya secara, ibaratnya seperti naskah akademis yang masuk aja belum sebelum bisa mencermati lebih jauh," kata Teguh.
Sebelumnya, wacana penghapusan layanan Transjakarta Koridor I dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta Syafrin Liputo. Rute Transjakarta Koridor I disebut akan dialihkan lantaran berhimpitan dengan jalur MRT.
Syafrin mengatakan, pembangunan MRT Fase 2A ditargetkan akan sepenuhnya rampung pada 2029. Ketika jalur MRT hingga Kota itu beroperasi, akan ada penyesuaian rute atau rerouting untuk memastikan efisiensi dan integrasi layanan transportasi publik. Hal itu dilakukan karena Jakarta memiliki rencana induk transportasi yang mengedepankan efisiensi pengelolaan subsidi, termasuk dana public service obligation (PSO).
“Oleh karena itu, ketika MRT Fase 2A selesai dan beroperasi penuh dari Lebak Bulus hingga Kota, layanan Transjakarta yang berhimpitan 100 persen dengan jalur MRT, seperti Koridor 1 Blok M-Kota, akan di-reroute. Ini tidak berarti layanan dihentikan, tetapi diarahkan ulang agar lebih optimal,” kaya Syafrin melalui keterangannya, Sabtu (21/12/2024).
Ia menilai, layanan Transjakarta akan tetap berperan sebagai penghubung atau feeder untuk angkutan rel, termasuk MRT dan LRT. Hal itu dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemprov Jakarta yang menjadikan transportasi berbasis rel sebagai tulang punggung sistem transportasi massal.
“Prinsipnya, Transjakarta akan menjadi pelengkap untuk transportasi rel, bukan digantikan," kata dia.
Syafrin mencontohkan, layanan Transjakarta di Bundaran HI tidak akan dihilangkan. Rute Transjakarta akan tetap termanfaatkan dengan pola integrasi, seperti dari Semanggi, Kebon Sirih, hingga Tanah Abang, untuk mendukung konektivitas transportasi publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika