Prof Mu'ti Bersyukur Dua Pemda Izinkan Warga Muhammadiyah Sholat Idul Fitri di Lapangan. Foto: Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhamadiyah Abdul Muti menyampaikan orasi ilmiah saat sidang Senat terbuka Pengukuhan Guru Besar di Auditorium Harun Nasution Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (2/9). Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar sidang Senat terbuka pengukuhan Abdul Muti sebagai Guru Besar atau Profesor di Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam (PAI) mengangkat tema Pendidikan Agama Islam yang Pluralistis, Basisi Nilai dan Arah Pembaruan. Sidang tersebut dihadiri sejumlah tokoh yaitu mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi dan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Republika/Thoudy Badai

Prof Mu'ti Bersyukur Dua Pemda Izinkan Warga Muhammadiyah Sholat Idul Fitri di Lapangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua pemerintah daerah yang menolak izin pelaksanaan sholat idul fitri warga Muhamamdiyah kini dibatalkanSekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti berterima kasih kepada Walikota Pekalongan dan Walikota Sukabumi yang mengizinkan lapangan Mataram dan Merdeka sebagai tempat pelaksanaan Sholat Idul Fitri bagi umat Islam pada 1 Syawal 1444 H bertepatan 21 April 2023."Kami mengapresiasi dukungan jajaran pemerintah...

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Sentimen Anti-Muslim di Asia, Abdul Muti:  Ada Islamofobia di Indonesia

Sentimen Anti-Muslim di Asia, Abdul Mu'ti: Ada Islamofobia di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal sentimen anti-Muslim yang menyebar di Asia, khususnya di India dan Indonesia. Adapun di Indonesia, Mu'ti menilai tidak menutup kemungkinan ada Islamofobia di Indonesia, tetapi bukan oleh pemerintah. Menurutnya, jika ada individu tertentu yang ditindak oleh aparatur keamanan, itu lebih karena faktor pelanggaran hukum.   Meski demikian, tidak bisa dipungkiri adanya sekelompok masyarakat...