Mmassa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022).

Rabu , 12 Jul 2023, 15:46 WIB

Studi Unpad: Warga Sekarang Merasa Takut Sampaikan Aspirasi di Ruang Publik

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Jumat , 06 Jan 2023, 00:35 WIB

Bivitri: Perppu Cipta Kerja Bentuk Keculasan Pemerintah

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Selasa , 12 Jul 2022, 19:28 WIB

Pakar Hukum: RKUHP Urgen Apabila Bawa Paradigma Baru

Ilustrasi. Undang-Undang (UU) Pengumpulan Uang atau Barang cukup jauh tertinggal dibandingkan UU Pengelolaan Zakat.

Ahad , 10 Jul 2022, 05:18 WIB

Pakar Bandingkan UU Pengumpulan Uang atau Barang dan UU Pengelolaan Zakat

Ilustrasi. Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Sabtu , 16 Apr 2022, 05:04 WIB

Pakar: Metode Omnibus Cenderung Sembunyikan Aspek Penting

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Jumat , 26 Nov 2021, 18:28 WIB

Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengkritisi sikap KPK yang membantah hasil temuan Ombudsman mengenai praktik maladministrasi penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK. Menurutnya, bantahan pimpinan KPK tak ada hubungannya dengan temuan Ombudsman. (Foto: Bivitri Susanti)

Sabtu , 07 Aug 2021, 06:24 WIB

Pakar Hukum Kritisi KPK Bantah Temuan Ombudsman

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Kamis , 20 May 2021, 00:57 WIB

Pakar Sindir Lambatnya Respons Jokowi Atas Kisruh TWK KPK

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menuding, TWK hanyalah akal-akalan saja. Adapun tujuan utamanya ialah menjegal tokoh-tokoh anti-korupsi di KPK.

Sabtu , 15 May 2021, 18:57 WIB

Pakar Hukum Heran Sebagian Pegawai KPK tak Lolos TWK

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.

Rabu , 24 Mar 2021, 14:37 WIB

Ahli Hukum: Ada Implikasi Hukum Presiden Tiga Periode

Menteri Dalam Negeri Jenderal (Pol) Tito Karnavian

Kamis , 19 Nov 2020, 17:43 WIB

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah, Ahli Hukum Ingatkan Tito

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Kamis , 19 Nov 2020, 17:03 WIB

Pakar: Mendagri tak Bisa Langsung Berhentikan Kepala Daerah

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Bivitri: Jokowi Bisa Tolak Pembahasan Revisi UU Tentang KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Presiden Joko Widodo bisa menolak untuk membahas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bivitri mengatakan, pembahasan revisi UU tentang KPK batal, jika Jokowi melakukan penolakan."Jadi presiden bisa menolak untuk membahas (revisi UU KPK) dengan cara tidak mengirimkan surat presiden atau mengirim surat...

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Ahad , 08 Sep 2019, 00:48 WIB

Pengamat: KPK tak Perlu Punya Dewan Pengawas

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Senin , 26 Aug 2019, 20:19 WIB

Pakar: Pemblokiran Internet di Papua tak Punya Dasar Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6).

Senin , 24 Jun 2019, 05:21 WIB

Pakar Sebut Sebagian Keterangan Saksi 02 Terklarifikasi

Akademisi Bivitri Susanti (tengah)

Ahad , 16 Jun 2019, 17:34 WIB

Permintaan Perlindungan Saksi Sebaiknya Disampaikan MK

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Selasa , 07 May 2019, 19:38 WIB

Pengamat: Tim Hukum Nasional Bisa Peruncing Perbedaan

Pengamat hukum Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti

Rabu , 21 Nov 2018, 16:08 WIB

Pengamat Hukum: Janji Politik tak Bisa Dipidanakan

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Ahad , 18 Nov 2018, 22:51 WIB

Oso Disebut Memang tak Berkeinginan Ikuti Putusan MK

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Sabtu , 17 Nov 2018, 08:40 WIB

Grace Natalie Dilaporkan Menista Agama, Ini Kata Pakar Hukum

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Selasa , 13 Nov 2018, 00:45 WIB

Pakar Hukum: Rekrutmen Caleg untuk Kumpulkan Suara

Rabu , 13 Apr 2016, 14:00 WIB

Bivitri Susanti, Pegiat Antikorupsi: Ada Kultur Jabatan Bukan Amanah

Next