Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri membantah memberi data penduduk kepada perusahaan pinjaman online. Pemerintah hanya memberi hak akses verifikasi data.

Kemendagri Bantah Beri Data Penduduk ke Pinjaman Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengklarifikasi tudingan memberikan akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan layanan pinjaman online. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah mengatakan, Kemendagri tidak memberikan data kependudukan, tetapi memberi hak akses verifikasi data. "Kemendagri tidak memberikan data kependudukan kepada lembaga pengguna. Kemendagri hanya memberikan hak akses untuk verifikasi data," ujar Zudan dalam keterangan...

Data komputer. Ilustrasi

Pakar: Segerakan RUU Perlindungan Data Pribadi

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha memandang penting Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera menjadi undang-undang. Hal itu mengingat Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah data yang sangat besar."RUU PDP tidak hanya mengatur online atau data dalam jaringan (daring), tetapi juga offline atau data luar jaringan (luring)," kata Pratama Persadha kepada...