#dpr-republika

Pemerintah menetapkan WNI yang kembali dari luar negeri berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari . Foto TKI dari Malaysia (ilustrasi).

Rabu , 01 Apr 2020, 12:37 WIB

DPR Minta WNI yang Dipulangkan Patuhi Protokol Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi virus Covid-19 atau corona yang tengah terjadi, membuat tenaga kerja Indonesia (TKI) di sejumlah negara terpaksa pulang ke kampung halamannya. Anggota Komisi I DPR Fraksi...

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, membuka Sidang DPR pada Senin (30/3) yang mayoritas dihadriri anggotanya secara virtual.

Selasa , 31 Mar 2020, 07:37 WIB

Pembukaan Sidang DPR, Mayoritas Anggota Hadir Virtual

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membuka masa persidangan ke-III 2019-2020, Senin (30/3) siang lalu. Puan mengatakan rapat tersebut dihadiri 45 anggota DPR secara fisik dan 297 anggota DPR lainnya secara virtual."Rapat paripurna kita lakukan secara khusus untuk mengatisipasi pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan waspada Covid-19, yang mana yang hadir merupakan perwakilan fraksi dan 17...

Selasa , 31 Mar 2020, 06:29 WIB

Komisi VIII DPR akan Segera Revisi UU Penanggulangan Bencana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan...

Ahad , 29 Mar 2020, 14:44 WIB

DPR: Kebijakan Relaksasi Impor Bawang Jangan Disalahgunakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR, Salim Fahri,...

Jumat , 27 Mar 2020, 13:24 WIB

Cegah Corona, Anggota DPR Ingatkan Physical Distancing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaga jarak atau physical distancing menjadi...

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

Kamis , 26 Mar 2020, 22:36 WIB

Komisi X Respons Relokasi Anggaran Kemendikbud untuk Corona

Anggota Komisi III DPR, Khairul Saleh meminta pemerintah membebaskan napi tipiring mengantisipasi wabah corona di Lapas.(istimewa/doc pribadi)

Sabtu , 21 Mar 2020, 18:33 WIB

Antisipasi Corona, Pemerintah Diminta Bebaskan Napi Tipiring

Pemerintah kini mulai mengkaji untuk melakukan rapid test pemeriksaan virus corona secara cepat. (AP Photo/John Minchillo)

Sabtu , 21 Mar 2020, 13:06 WIB

DPR Minta Pemerintah Matangkan Mekanisme Rapid Test Corona

Petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penanganan pasien yang diduga terinfeksi virus Corona (COVID-19) melintas di depan ruang isolasi sementara di Banda Aceh, Aceh, Rabu (18/3/2020).(Antara/Irwansyah Putra)

Jumat , 20 Mar 2020, 17:05 WIB

DPR: Pemerintah Harus Upayakan APD untuk Tenaga Medis

Kamis , 19 Mar 2020, 20:34 WIB

Komisi 3 Minta Polri Evaluasi Semua Izin Kegiatan Berkumpul

Kamis , 19 Mar 2020, 14:06 WIB

Komisi I DPR Minta Pemerintah Segera Sediakan Rapid Test

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Gedung DPR RI. Ia meminta pelayanan publik tetap buka meski ada wabah corona.

Selasa , 17 Mar 2020, 19:39 WIB

Covid-19, DPR Minta Pelayanan Publik Tetap Buka

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Marwan Jafar, mengusulkan dibentuknya Relawan Pejuang.

Senin , 16 Mar 2020, 17:08 WIB

Indonesia Darurat Covid-19, Ini Saran Wakil Rakyat

Komisi III DPR minta pemerintah memastikan kesehatan warga binaan. Foto seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), (ilustrasi).

Senin , 16 Mar 2020, 15:45 WIB

Covid-19, Komisi III DPR Minta Warga Binaan Diperhatikan

Wabah virus corona berdampak pada penundaan kompetisi-kompetisi sepak bola di negara-negara Eropa(Republika)

Senin , 16 Mar 2020, 14:39 WIB

Komisi I DPR Minta Liga-Liga Olah Raga Dihentikan Sementara

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah segera menghentikan perjalanan masuk orang dari luar negeri.

Senin , 16 Mar 2020, 13:44 WIB

Komisi IX DPR Minta Pintu Masuk dari Luar Negeri Ditutup

Ketua Komisi I DRP RI Meutya Hafid meminta pemerintah segera melaksanakan protokol penanganan corona.

Jumat , 13 Mar 2020, 21:38 WIB

Puncak Corona Ramadhan, Komisi I Minta Pemerintah Bersiap

DPR ingatkan pemerintah agar tak lengah menghadapi kasus DBD yang terus meningkat. Foto nyamuk Aedes aegypti.

DPR Ingatkan Pemerintah Waspada Ancaman Kematian DBD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nabil Haroen meminta pemerintah mewaspadai meningkatnya kasus kematian akibat demam berdarah (DBD). Ia berharap pemerintah tak hanya fokus pada corona, namun juga pada DBD yang telah menyebabkan meninggalnya masyarakat."Pemerintah juga harus waspada dengan meningkatnya kasus kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD). Jangan sampai, sibuk mengurus Covid-19, tapi melupakan bahaya...

Ilustrasi motivasi pemuda menjadi wirausaha sosial muda(dok dr Gamal)

Rabu , 11 Mar 2020, 09:19 WIB

Komisi VI Dorong Generasi Milenial untuk Berwirausaha

DPR meminta masyarakat dan pemerintah juga tanggap DBD. Foto nyamuk Aedes Aegypti penyebab DBD, (ilustrasi).

Rabu , 11 Mar 2020, 09:08 WIB

Legislator Ingatkan Masyarakat Waspada DBD Selain Corona

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah menutup anggaran BPJS Kesehatan.

Selasa , 10 Mar 2020, 15:11 WIB

Pemerintah Diminta Tutupi Anggaran BPJS

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin (9/3/2020).(Antara/M Risyal Hidayat)

Selasa , 10 Mar 2020, 13:23 WIB

DPR Minta Menkeu-BPJS Segera Tindak Lanjuti Putusan MA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.(Dok Humas DPR RI)

Senin , 09 Mar 2020, 22:38 WIB

DPR Minta tak Ada Rumus Lain Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

DPR mengkritik kebijakan Kementerian Perdagangan yang menerbitkan izin impor bawang putih.

Ahad , 08 Mar 2020, 13:11 WIB

DPR Kritik Penerbitan Izin Impor Bawang Putih

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat berkunjung dan meninjau Asrama Haji Riau di Pekanbaru.

Jumat , 06 Mar 2020, 08:57 WIB

DPR Dukung Riau Miliki Asrama Haji Berstandar Internasional

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyampaikan saat ini terjadi fenomena ‘panic buying’ terhadap perlengkapan kesehatan dan bahan-bahan pangan akibat corona.

Kamis , 05 Mar 2020, 21:07 WIB

DPR Dorong Pemerintah Tenangkan Kepanikan Masyarakat

Rabu , 04 Mar 2020, 18:34 WIB

DPR Tengah Bahas Pembentukan Desk Corona

Ketua Komisi I DPR RI RI Abdul Kharis Almasyhari menyayangkan publikasi identitas korban corona.

Rabu , 04 Mar 2020, 13:58 WIB

Komisi I DPR Sesalkan Publikasi Identitas Korban Corona

Warga beraktivitas menggunakan masker di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Rabu , 04 Mar 2020, 13:34 WIB

Komisi Hukum DPR Minta Kapolri Tangkap Para Penimbun Masker

Rabu , 04 Mar 2020, 11:18 WIB

Legislator Usul Pemerintah Moratorium Perjalanan Sejumlah Negara yang Potensial Sebar Virus Corona

Sabtu , 29 Feb 2020, 18:46 WIB

DPR Minta Pemerintah Tegaskan ke Saudi Soal Nihilnya Corona

Anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat menyebut, Komisi II DPR RI tengah mengupayakan penyusunan Omnibus Law untuk Undang-undang Paket Politik.

Sabtu , 29 Feb 2020, 05:41 WIB

DPR Upayakan Perumusan Omnibus Law Paket Politik

Wakil Ketua DPR meenegur pengojek daring atau ojol yang menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2).

Jumat , 28 Feb 2020, 18:05 WIB

Wakil Ketua DPR Tegur Ojol Saat Orasi

Sebanyak tujuh juta jamaah umrah masuk ke Arab Saudi tiap tahunnya. Mulai Kamis (27/2), Saudi menghentikan sementara izin umrah sebagai langkah meminimalisir penyebaran virus corona jenis baru Covid-19.

Kamis , 27 Feb 2020, 16:35 WIB

DPR Minta Dubes RI Lakukan Pendekatan kepada Arab Saudi

Pemerintah telah menyelesaikan draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) (Ilustrasi Data Pribadi0

DPR Usul Bentuk Lembaga Penyeimbang Terkait Data Pribadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya mengusulkan agar dibentuk lembaga penyeimbang yang sifatnya independen terkait data pribadi yang nantinya dimasukan draf dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi."Saya tegaskan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bahwa kita perlu lembaga penyeimbang dan independen yang merepresentasikan semua kalangan seperti masyarakat sipil,...

Senin , 24 Feb 2020, 15:56 WIB