#fatwa-MUI

Ketua Umum MUI Ma’ruf amin (kanan) didampingi Ketua Hasanudin AF menyampaikan keterangan pernya mengenai keputusan status Gafatar, di Jakarta, Rabu (3/2).

Rabu , 03 Feb 2016, 17:00 WIB

Mengapa Gafatar Sesat dan Menyesatkan?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan fatwa terkait organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Menurut Ketua Umum MUI Kiai Ma'ruf Amin, organisasi Gafatar sesat dan menyesatkan. Munurut Kiai...

Pengungsi eks Gafatar di Gedung Pusat Olahraga Persahabatan Korea Indonesia (POPKI), Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (29/1).

Rabu , 03 Feb 2016, 12:42 WIB

Gafatar Difatwakan Sesat karena Campur Adukkan Islam, Yahudi, Kristen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sesat dan menyesatkan. Gafatar dinyatakan sesat karena merupakan reinkarnasi atau metamorfosis dari gerakan Al Qiyadah Al Islamiyah."Mereka menjadikan Moshaddeq sebagai guru spiritual, padahal MUI telah memfatwakan bahwa Moshaddeq itu sesat," kata Ketua MUI Ma'aruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI, Jakarta, Rabu (3/2).Kesesatan Gafatar...

Rabu , 05 Aug 2015, 21:07 WIB

MUI: Konsep BPJS Belum Ideal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai konsep BPJS...

Rabu , 05 Aug 2015, 04:00 WIB

BPJS: Masyarakat Jangan Terprovokasi dengan Fatwa MUI

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)...

Selasa , 04 Aug 2015, 22:27 WIB

Muhammadiyah : Akad BPJS Belum Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendahara Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar...

Seorang warga menunjukan kartu BPJS Kesehatan.

Selasa , 04 Aug 2015, 07:15 WIB

Ini Keputusan NU Soal BPJS

Jumat , 31 Jul 2015, 18:46 WIB

Soal BPJS, Ini Komentar Ustaz Yusuf Mansur

Warga mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan perseorangan di Kantor Cabang BPJS Jakarta Timur.

Jumat , 31 Jul 2015, 16:44 WIB

'BPJS Memang tak Masukkan Aspek Syariah'

Seorang warga menunjukkan kartu BPJS Kesehatan miliknya.

Jumat , 31 Jul 2015, 15:30 WIB

BPJS Kesehatan: Kami Bekerja Sesuai Regulasi

Ilustrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jumat , 31 Jul 2015, 14:44 WIB

Fatwa MUI, BPJS Kesehatan: Kami akan Diskusi

Jumat , 31 Jul 2015, 14:01 WIB

Soal BPJS, Ini Komentar Menag Lukman Hakim

Kamis , 30 Jul 2015, 21:16 WIB

Soal Fatwa MUI, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Kamis , 30 Jul 2015, 19:43 WIB

MPII: Tujuan BPJS Jangan Bertentangan dengan Syariah

Kamis , 30 Jul 2015, 17:45 WIB

Komisi VIII: Tidak Perlu Ada BPJS Syariah

Kamis , 30 Jul 2015, 15:51 WIB

DSN MUI Akan Terbitkan Fatwa BPJS Syariah

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Maruf Amin menyampaikan keterangan pers terkait tragedi Tolikara pada Hari Raya Idul Fitri lalu, di kantor MUI, Jakarta, Rabu (22/7). (Republika/Prayogi)

Kamis , 30 Jul 2015, 15:25 WIB

MUI: Darurat BPJS Jangan Berlarut-larut

Pekerja membersihkan jalan didepan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (6/7).

Kamis , 30 Jul 2015, 15:25 WIB

Fatwa Soal BPJS, Pengamat: MUI Jangan Terkontaminasi Kepentingan Politik

MUI: BPJS Belum Sesuai Syariah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum sesuai kaidah syariah. Fatwa tersebut merupakan hasil rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI di Tegal, Jawa Tengah pada Juni lalu."Ijtima' memutuskan BPJS tidak sesuai syariah," ujar Ma'ruf dalam jumpa pers di kantor MUI, Kamis (30/7). Ma'ruf menjelaskan, terdapat dua aspek yang menjadi landasan...

Kamis , 30 Jul 2015, 10:40 WIB

BPJS Syariah Baru Bisa Terwujud Beberapa Tahun Lagi

Rabu , 29 Jul 2015, 19:29 WIB

JK Janji Pelajari Fawa MUI Soal BPJS Kesehatan

Warga mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan perseorangan di kantor cabang BPJS Jakarta Timur, Selasa (20/1).

Rabu , 29 Jul 2015, 18:56 WIB

Ini Kata Wapres Soal Fatwa MUI Terkait BPJS Kesehatan

Ketua MUI bidang fatwa, Maruf Amin (tengah).

Senin , 22 Jun 2015, 18:07 WIB

Fatwa Layak Diserap Hukum Positif

Wakil Ketua MUI Ma'aruf Amin berbicara saat konfrensi pers fatwa MUI selama tahun 2014 di Jakarta, Selasa (3/3). MUI mencetuskan empat fatwa, diantaranya penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya juga hubungan lesbian, gay, sodomi, pencabulan.

Senin , 22 Jun 2015, 16:24 WIB

Kepatuhan Masyarakat atas Fatwa Sulit Diukur

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin (kanan) dan Wakil Ketua Umum MUI K.H. Maruf Amin, usai Sidang Itsbat Awal Ramadan 1436 H di Gedung Kemenag, Jakarta, Selasa (16/6).

Senin , 22 Jun 2015, 15:59 WIB

Menag: Fatwa MUI Pengingat Agar Pemimpin Penuhi Janji

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin

Kamis , 18 Jun 2015, 17:43 WIB

Menag: Fatwa MUI akan Dorong Kinerja Para Pemimpin

Sebuah kampanye politik di tempat pengungsian Sinabung (ilustrasi)

Kamis , 18 Jun 2015, 17:20 WIB

Rais Syuriah PBNU: Mau Janji, Lihat Kemampuan

Kamis , 18 Jun 2015, 17:00 WIB

Ketua MUI: Janji Kampanye adalah Utang

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin (tengah) didampingi jajaran pengurus berbicara dalam Forum Ukhuwah Islamiyah di MUI, Jakarta, Selasa (7/4).

Kamis , 18 Jun 2015, 16:08 WIB

'Pemimpin Tepati Janji Dicintai Rakyat, Ingkar Janji Ya Hujan Kritik'

Kamis , 18 Jun 2015, 15:16 WIB

KPK Dukung Fatwa Pemimpin yang tak Tepati Janji

Kamis , 18 Jun 2015, 15:15 WIB

Fatwa Janji Kampanye Ingatkan Tanggung Jawab Pemimpin

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (tengah) menjawab pertanyaan wartawan didampingi Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya (kedua kiri) bersama Anggota Komisi Eksekutif (exco) PSSI Djamal Aziz (kiri) saat anggota DPR Papua bertemu dengan DPR di Kompleks Parle

Sabtu , 13 Jun 2015, 01:42 WIB

Wakil Ketua DPR Setuju Fatwa MUI Terkait Pemimpin Ingkari Janji

Selasa , 09 Jun 2015, 18:01 WIB

Kemenag: Mengaji Pakai Kaset di Masjid Sudah Ada Aturannya

Selasa , 09 Jun 2015, 17:52 WIB

Penjelasan JK Terkait Rekaman Kaset Pengajian

Wapres Jusuf Kalla. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Selasa , 09 Jun 2015, 17:15 WIB

Mengaji Pakai Kaset, DMI: JK tak Anti-Modernitas

Ikadi: Agar tak Mengganggu, Durasi Mengaji Pakai Kaset Dibatasi

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Pemutaran kaset rekaman di sejumlah masjid harus diatur dengan bijaksana agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini diungkap Ketua Umum Ikadi, Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang mengaji pakai kaset. “Kalau malam, itu cukup beberapa menit sebelumnya. Jangan terlalu lama sampai berjam-jam agar tidak mengganggu yang masih terlelap,” ujar Satori...

Selasa , 09 Jun 2015, 10:21 WIB