#hanura

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Jumat , 25 Oct 2019, 16:26 WIB

Tak Dapat Jatah Menteri dan Wamen, PKPI Pasrah Hanura Kecewa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKPI menjadi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang tak mendapatkan jatah kursi menteri maupun wakil menteri dari Presiden RI Joko Widodo. PKPI pun pasrah dengan keputusan Jokowi tak...

Rabu , 28 Aug 2019, 01:20 WIB

Alasan Hanura Yogyakarta Ajukan Mosi tidak Percaya ke OSO

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Yogyakarta mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum partai. Mereka menyebut, sebagai partai yang cukup besar, kini Hanura tidak mendapatkan kursi sama sekali baik di DPR maupun DPRD. "Parameter sebuah partai untuk berhasil atau tidak adalah ketika 4 persen itu bisa...

Selasa , 20 Aug 2019, 17:42 WIB

Hanura Jateng: Pimpinan DPC Dijebak

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua DPD Partai Hanura Jawa Tengah,...

Rabu , 24 Jul 2019, 20:09 WIB

OSO Bergurau Ajukan 40 Nama untuk Calon Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sejumlah pengurus Partai Hanura menemui Presiden...

Rabu , 24 Jul 2019, 15:16 WIB

OSO: Hanura Diundang Jokowi Sore Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta...

Jumat , 17 May 2019, 17:32 WIB

Bela Wiranto, Hanura Bambu Apus Tuntut OSO Mundur

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersalaman dengan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Kamis , 16 May 2019, 18:07 WIB

Wiranto: Kesalahan Saya Satu, Tunjuk OSO Jadi Ketua Hanura

Kader Partai Hanura melakukan aksi dorong dengan pihak keamanan saat unjuk rasa di halaman kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (20/12). P

Sabtu , 06 Apr 2019, 05:37 WIB

Hanura Akui tak Dapat Coat Tail Effect Pencalonan Jokowi

Rabu , 27 Feb 2019, 19:11 WIB

OSO: Jokowi tidak Pernah Kampanye pada Hari Kerja

[ilustrasi] Kader Partai Hanura melakukan aksi dorong dengan pihak keamanan saat unjuk rasa di halaman kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (20/12). P

Jumat , 22 Feb 2019, 08:49 WIB

Hanura Butuh 6 Juta Suara Agar Lolos Ambang Batas Parlemen

Rabu , 13 Feb 2019, 17:52 WIB

KPU Ungkap Kelanjutan Perkara OSO di Polda

Rabu , 13 Feb 2019, 17:17 WIB

KPU Yakin Tidak Ada Pelanggaran Kode Etik Soal OSO

Rabu , 13 Feb 2019, 13:11 WIB

Masalah OSO dan KPU Berlanjut di DKPP

Kamis , 24 Jan 2019, 10:50 WIB

Soal OSO, KPU Klaim tak Bisa Diintervensi Presiden dan DPR

Kamis , 24 Jan 2019, 06:48 WIB

KPU tidak Terbitkan SK Baru DCT Calon Anggota DPD

Rabu , 23 Jan 2019, 19:20 WIB

Bawaslu Tolak Laporan OSO Soal Pelanggaran Administrasi KPU

Selasa , 15 Jan 2019, 20:15 WIB

Bawaslu Ingatkan Batas Waktu Putusan OSO ke KPU

Soal OSO, KPU: Kami Berpegang pada Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya merujuk kepada konstitusi terkait dengan putusan Bawaslu soal Oesman Sapta Odang (OSO). KPU telah mengambil sikap soal tindaklanjut putusan Bawaslu, tetapi belum mau menyampaikan secara terbuka. "KPU pada prinsipnya berpegang pada asas hukum tertinggi yakni konstitusi," ujar Wahyu kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1)....

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (tengah) berbincang dengan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (kanan) dan Tim Kuasa Hukum Oso Gugum Ridho Putra (kiri) dalam sidang lanjutan dugaan pelangggaran administrasi terkait pencalonan Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai anggota DPD, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Kamis , 03 Jan 2019, 21:32 WIB

OSO akan Hadirkan Lima Saksi pada Sidang Bawaslu

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyampaikan keterangan pers terkait kegiatan LPDSK partai politik dan calon presiden-calon wakil presiden di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/1).

Rabu , 02 Jan 2019, 13:25 WIB

KPU Minta Bawaslu Tolak Gugatan OSO Soal Pencalonan DPD

Rabu , 26 Dec 2018, 20:10 WIB

KPU: Sampai Saat ini, Nama OSO tidak Masuk Surat Suara

Selasa , 25 Dec 2018, 19:08 WIB

OSO tak Masuk DCT, Perludem: KPU Sudah Tepat

Jumat , 14 Dec 2018, 08:00 WIB

Yusril: OSO Menolak Sikap KPU Soal Putusan PTUN dan MA

Selasa , 11 Dec 2018, 00:40 WIB

Hanura: Survei Internal Soal Capres tak Perlu Diumbar

Selasa , 04 Dec 2018, 18:00 WIB

KPU Siap Digugat Lagi Soal Tindak Lanjut Putusan OSO

Selasa , 04 Dec 2018, 16:23 WIB

Syarat dari KPU Agar OSO Bisa Masuk DCT Pemilu

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kanan) berjabat tangan dengan Anggota KPU Hasyim Asyari (tengah) disaksikan oleh Ketua KPU Arief Budiman (kiri) saat tiba di Gedung KPU, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Senin , 03 Dec 2018, 21:50 WIB

KPU Segera Tentukan Nasib OSO di Pemilu 2019

Mantan Ketua MK Mahfud MD, Mantan Ketua MA Bagir Manan dan sejumlah pengajar hukum tata negara melakukan audiensi dengan KPU, Senin (3/12).

Senin , 03 Dec 2018, 21:33 WIB

Soal OSO, Mahfud MD Minta KPU Patuhi Putusan MK

Senin , 03 Dec 2018, 18:30 WIB

Mahfud MD dan Bagir Manan Sampaikan Masukan Soal OSO ke KPU

Jumat , 30 Nov 2018, 18:10 WIB

Kuasa Hukum OSO Kekeuh Putusan MK tak Berlaku di Pemilu 2019

Selasa , 27 Nov 2018, 19:45 WIB

KPU Masih Khawatir Tindak Lanjuti Putusan Soal OSO

Senin , 26 Nov 2018, 20:15 WIB

KPU Tindak Lanjut Putusan MK, MA, dan PTUN dalam Satu Aturan

Jumat , 16 Nov 2018, 01:40 WIB

KPU Upayakan Win Win Solution Sikapi Putusan MA

Rabu , 14 Nov 2018, 22:06 WIB

Hanura: Jokowi Sudah Sejahterakan Ibu-Ibu

Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Jokowi Tahu Mana yang Mendukung dan tidak dari Salaman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengaku dapat mengetahui seseorang mendukung atau tidak mendukung dirinya dari salaman. Karena itu ia tak segan untuk mendatangi kembali orang yang ragu untuk memilihnya. "Pas pulang sambil ngitung dengan menyalami, oh ini mendukung, kalau enggak salamannya enggak gitu, saya tahu yang saya salami. Ngerti betul pas salaman," kata Jokowi dalam sambutan saat membuka...

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, memberikan keterangan tentang hasil pleno KPU soal larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi, Rabu (23/5). KPU memutuskan tetap akan memberlakukan aturan yang melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg.

Kamis , 01 Nov 2018, 19:15 WIB