Partai Golkar

Jika tak Dipimpin Tokoh Muda, Golkar Terancam Hancur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Saeful Mujani Research & Consulting, Djayadi Hanan mendukung usulan agar Partai Golkar harus dipimpin tokoh muda. Karena, saat ini partai bergambar pohon beringin itu sudah harus meremajakan struktur organisasinya.  "Artinya, agar menarik pemilih muda, dibutuhkan pemimpin yang mempunyai jiwa yang muda juga. Karena menurut penelitian, saat ini sebagian besar pemilih loyal Golkar berusia di atas...

 Agun Gunanjar Sudarsa

Jumat , 31 Oct 2014, 19:23 WIB

Golkar Harus Dipimpin Tokoh Muda

Fadel Muhammad

Jumat , 31 Oct 2014, 17:16 WIB

Fadel: Munas Golkar Sedang Dirapatkan

M Qodari

Perubahan Ketum Tentukan Nasib Golkar ke Pemerintahan Jokowi-JK

REPUBLIKA.CO.ID, Perubahan Ketum Tentukan Nasib Golkar ke Pemerintahan Jokowi-JKJAKARTA -- Perebutan posisi Ketua Umum Golkar menjadi penentu sikap Golkar terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Golkar bisa saja mengubah haluan sikap politiknya dari partai luar pemerintahan menjadi partai bagian pemerintahan. "Jika terjadi perubahan ketua umum akan sangat menentukan sikap Golkar kepada pemerintah," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari...

Agung Laksono

Sabtu , 12 Jul 2014, 04:56 WIB

Jadi Ketua Umum Agung Janji Tidak Nyapres

Agung Laksono

Rabu , 23 Apr 2014, 15:15 WIB

Partai Golkar Cari Cawapres

Agung Laksono

Kamis , 20 Mar 2014, 01:24 WIB

Agung Laksono Ingin TNI Kembali Ke Golkar

Agung Laksono

Kamis , 20 Mar 2014, 01:20 WIB

Agung Laksono Niat Menjadi Ketua Umum Golkar

ketua umum golkar aburizal bakrie didampingi keluarga berdoa di tanah suci

Rabu , 01 Jan 2014, 13:42 WIB

ARB Doakan Bangsa Indonesia di Tanah Suci

Priyo Budi Santoso

Kamis , 19 Dec 2013, 17:34 WIB

Priyo Didaulat Gantikan Ical

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) didampingi jajaran pengurus DPP memimpin sidang pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (13/10).

Selasa , 11 Dec 2012, 19:39 WIB

Soal Menpora Ical Bilang Itu Hak Presiden