#komnas-perempuan

Kamis , 08 Mar 2018, 13:08 WIB

Perempuan Indonesia Belum Lepas dari Kasus-Kasus Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memperingati Hari Perempuan Internasional, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan merilis kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih terjadi bahkan berkembang di Tanah Air.Wakil Ketua dan Komisioner Komnas Perempuan...

Kamis , 08 Mar 2018, 12:06 WIB

Jokowi: Selamat Berkarya, Perempuan Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Di sela-sela memberikan sambutan dalam pembagian bantuan Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan bantuan sosial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan selamat bagi seluruh perempuan Indonesia. Kamis (8/3) hari ini bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. "Kepada ibu-ibu yang hadir di sini, kepada seluruh peruempuan Indonesia yang saya banggakan dan hormati. Sekali lagi, selamat Hari Perempuan Internasional, selamat...

Kamis , 08 Mar 2018, 10:52 WIB

Hari Perempuan Momentum Mencapai Kesetaraan Gender

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hari Perempuan Internasional diperingati setiap 8 Maret....

Kamis , 08 Mar 2018, 03:17 WIB

Komnas Perempuan Soroti Kasus Incest

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyoroti kasus...

Jumat , 02 Mar 2018, 00:17 WIB

Komnas Perempuan: 173 Perempuan Dibunuh Sepanjang 2017

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap...

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Sri Nurherwati

Kamis , 15 Feb 2018, 17:30 WIB

Komnas Perempuan Khawatir Pasal Zina Over Kriminalisasi

Jumat , 02 Feb 2018, 04:34 WIB

Komnas Perempuan Kritik Perluasan Pasal Zina di RKUHP

Sabtu , 27 Jan 2018, 04:30 WIB

Komnas Perempuan Dukung Proses Hukum Pelecehan Pasien

Sabtu , 27 Jan 2018, 01:45 WIB

'Kasus Pelecehan di RS Bentuk Kekerasan Seksual'

Ketua Komnas Perempuan Azriana saat menjadi pembicara dalm diskusi terkait penolakan pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang di komplek parleme

Selasa , 09 Jan 2018, 04:44 WIB

Aturan Melindungi Perempuan dari Kekerasan Mendesak

Kamis , 26 Oct 2017, 08:31 WIB

Kak Seto: Restitusi Korban Pencabulan Harus Diberlakukan

Kamis , 26 Oct 2017, 05:32 WIB

Polisi Bantah Bebaskan Tersangka Pencabulan Siswa di Luwu

Kamis , 26 Oct 2017, 05:21 WIB

Pelaku Pencabulan tak Bisa Berlindung dengan UUPA

Kamis , 26 Oct 2017, 05:09 WIB

Komnas Perempuan Sesali UU Peradilan Anak tak Atur Restitusi

Rabu , 25 Oct 2017, 18:59 WIB

Dinodai 21 Orang, Komnas Perempuan: Itu Traumanya Luar Biasa

kondisi kediaman pengelola dan pembuat situs nikahsirri.com, Aris Wahyudi di Perumahan Angkasa Puri, Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi tampak sepi. Senin (25/9).

Selasa , 26 Sep 2017, 06:06 WIB

Komnas Perempuan: Situs nikahsirri.com Langgar UU

Selasa , 26 Sep 2017, 02:00 WIB

Komnas Perempuan: Say No to Kawin Kontrak dan Lelang Perawan

Inggris dan organisasi HAM mengecam penerapan hukum rajam bagi tersangka perzinahan (Ilustrasi)

Komnas Perempuan Menilai Norma tentang Zina pada KUHP Dianggap Bermasalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Norma tentang zina pada Pasal 484 revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dianggap masih bermasalah. Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pun menyarankan, agar pasal itu dihapus."Ada perubahan definisi zina antara KUHP warisan kolonial Belanda dengan RUU KUHP yang menyebabkan ketidakjelasan siapa yang dirugikan. Pidana harus jelas siapa yang dirugikan," kata Ketua Kompnas Perempuan...

Para buruh perempuan yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) membawa peralatan dapur pada aksi bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional di depan Gedung DPRD Jabar (Ilustrasi)

Jumat , 17 Mar 2017, 05:49 WIB

Agama, Moralitas, dan Tantangan Keadilan Gender

Rabu , 21 Dec 2016, 19:32 WIB

Komnas Perempuan: Kepala Daerah Perempuan Harus Peka

Kekerasan seksual terhadap anak (ilustrasi)

Jumat , 25 Nov 2016, 00:06 WIB

Komnas Perempuan: DPR Perlu Bentuk Pansus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Ahad , 04 Sep 2016, 22:00 WIB

Bantu Ibu Melahirkan di Toilet, Langkah Pihak Ancol Diapresiasi

Jumat , 19 Aug 2016, 09:31 WIB

Komnas Perempuan Temukan 421 Kebijakan Diskriminatif

Rabu , 08 Jun 2016, 14:27 WIB

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan Pulihkan Ekonomi Korban

Ilustrasi Pelecehan Seksual. (Republika/Prayogi)

Rabu , 08 Jun 2016, 12:03 WIB

Ada Delapan Kekerasan Seksual yang Bakal Dihukum Pidana

Rabu , 08 Jun 2016, 09:52 WIB

Jokowi Terima Pengurus Komnas Perempuan

Sabtu , 28 May 2016, 00:05 WIB

Hukuman Kebiri Dapat Menyebabkan Bunuh Diri

Peringatan 12 Mei 1998. Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi memperingati Tragedi 12 Mei 1998 di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis (12/5). (Republika/Wihdan Hidayat)

Jumat , 13 May 2016, 16:10 WIB

Tragedi Mei 1998 Disarankan Masuk Kurikulum

Selasa , 08 Mar 2016, 00:18 WIB

Kekerasan pada Perempuan Meluas

Seorang anak mengikuti aksi menentang kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Senin , 28 Dec 2015, 12:35 WIB

Lensa Sukabumi Tangani Puluhan Kasus Kekerasan Seksual Perempuan

Kampanye antikekerasan terhadap anak dan perempuan (ilustrasi)

Ahad , 27 Dec 2015, 21:15 WIB

PP Nasyiatul Aisyiyah Kampanye Anti Kekerasan

Selasa , 24 Nov 2015, 18:34 WIB

Peduli Korban Kekerasan, Komnas Perempuan Gelar Kampanye

Kamis , 05 Nov 2015, 21:01 WIB

Komnas Perempuan Konsultasikan Perda Diskriminatif ke DPD

Rabu , 26 Aug 2015, 18:19 WIB

Komnas Perempuan Siap Dievaluasi Pemerintah

Rapat dengar pendapat Komnas Perempuan dengan DPD RI dipimpin Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas

Komnas Dorong DPD Perjuangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Perempuan. Hal yang dibahas dalam RDP itu adalah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.Komisioner Komnas Perempuan bidang Reformasi Hukum dan Kebijakan, Irawati Harsono mendorong agar DPD RI mau untuk memperjuangkan pengesahan RUU itu. “Urgensi RUU ini cukup tinggi,” katanya...

Sabtu , 20 Jun 2015, 22:46 WIB