#lili-pintauli-siregar

Senin , 30 Aug 2021, 13:31 WIB

Dewas: Lili tak Terbukti Terima Suap, Tapi Melanggar Etik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan korupsi (Dewas KPK) memastikan bahwa Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar tidak terbukti menerima apapun dari terdakwa Wali Kota Tanjung Balai nonaktif,...

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/8/2021). Konferensi pers tersebut membahas Capaian Kinerja KPK Semester I/2021 bidang Pencegahan, Monitoring dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).

Senin , 30 Aug 2021, 12:47 WIB

Langgar Kode Etik, Lili Pintaui Siregar Terima Hukuman Dewas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengaku menerima putusan Dewan Pengawas (Dewas) terkait pelanggaran etik. Lili menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengajukan upaya lainnya menyusul putusan tersebut. "Saya menerima tanggapan dewas, saya terima tidak ada upaya-upaya lain, terima kasih," kata Lili Pintauli Siregar di Jakarta, Senin (30/8). Lili dinilai telah melanggar etik oleh Dewas KPK setelah...

Senin , 30 Aug 2021, 12:41 WIB

Langgar Kode Etik, Gaji Lili Pintauli Siregar Dipotong

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan...

Senin , 30 Aug 2021, 05:52 WIB

‘Tunggu Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli’

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut...

Jumat , 27 Aug 2021, 20:51 WIB

ICW Desak Dewas tak Ragu Beri Sanksi untuk Lili Pintauli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar...

Kamis , 26 Aug 2021, 19:42 WIB

Dewas KPK Gelar Sidang Putusan Etik Lili Siregar Pekan Depan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menyampaikan klarifikasi dalam konperensi pers di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. Lili Pintauli Siregar menyatakan dengan tegas tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka Wali Kota Tanjungbalai Non Aktif M Syahrial terkait penanganan perkara yang bersangkutan.

Kamis , 26 Aug 2021, 17:17 WIB

Dewas KPK akan Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Lili Siregar

Pemanfaatan data kependudukan harus dimaksimalkan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tidak menimbulkan kerugian negara. (Foto: Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar)

Rabu , 25 Aug 2021, 15:07 WIB

Penyaluran Bansos, KPK: Maksimalkan Data Kependudukan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjadwalkan sidang perdana dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar digelar pada Selasa (3/8) hari ini. Sidang akan digelar secara tertutup sesuai dengan Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) Nomor 03 Tahun 2020. (Foto: LIli Pintauli Siregar)

Selasa , 03 Aug 2021, 06:23 WIB

Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Lili Hari Ini

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menyampaikan klarifikasi dalam konperensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/4/2021). Lili Pintauli Siregar menyatakan dengan tegas tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka Wali Kota Tanjungbalai Non Aktif M. Syahrial terkait penanganan perkara yang bersangkutan.

Rabu , 28 Jul 2021, 18:59 WIB

KPK Sebut Keterangan Robin Soal Lili Masih Perlu Diuji

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman

Rabu , 28 Jul 2021, 18:41 WIB

MAKI: Lili Pintauli Lebih Baik Dinonaktifkan

Selasa , 27 Jul 2021, 19:39 WIB

KPK Dalami Komunikasi Antara Lili Pintauli dan M Syahrial

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar

Selasa , 27 Jul 2021, 18:11 WIB

Dewas KPK Gelar Sidang Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Selasa , 27 Jul 2021, 13:11 WIB

Dewas KPK Periksa Pelanggaran Etik Lili Pintauli Siregar

Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris.

Selasa , 27 Jul 2021, 13:04 WIB

Soal Wakil Ketua KPK di Kasus Tanjung Balai, Ini Kata Dewas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa anak-anak harus menjadi pelopor kejujuran. Kejujuran dapat dimulai dari diri sendiri dan dilanjutkan dengan menyebarkan pada keluarga dan menularkan ke teman-teman sehingga menjadi teladan dan pemimpin yang baik bagi orang lain. (Foto: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar)

Selasa , 20 Jul 2021, 07:15 WIB

KPK: Anak-Anak adalah Agen Pelopor Kejujuran

Senin , 14 Jun 2021, 20:46 WIB

Lili Pintauli Tunggu Pemeriksaan Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) bersama Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto bersiap memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/5). KPK bersama Bareskrim Polri menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama empat orang Camat wilayah Kabupaten Nganjuk dan barang bukti uang sebesar Rp 647 juta terkait dugaan jual beli jabatan di liingkungan Pemkab Nganjuk. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut dilanjutkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Republika/Putra M. Akbar

KPK Limpahkan Perkara Bupati Nganjuk ke Bareskrim Polri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, penyidikan dugaan jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat akan dilanjutkan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri. KPK dan Bareskrim melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Nganjuk, Jawa Timur pada Ahad (9/5). "Penyelesaian penanganan perkara akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri," kata...

Senin , 03 May 2021, 13:54 WIB

Pernyataan Wakil Ketua KPK Llli Pintauli Dinilai Ambigu

Jumat , 30 Apr 2021, 12:52 WIB

Lili Bantah Berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai

Walikota Tanjung Balai M.Syahrial menggunakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (24/4). KPK resmi menahan Walikota Tanjung Balai M.Syahrial terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021.Sebelumnya KPK juga telah menetapkan dan nenahan 2 orang tersangka lainnya yaitu Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain dalam kasus yang sama.Prayogi/Republika.

Senin , 26 Apr 2021, 16:06 WIB

Wali Kota Tanjung Balai Disebut Dekati Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (tengah) menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menetapkan anggota DPRD Propinsi Jawa Barat periode 2014-2019 Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dana bantuan Provinsi kepada Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2017-2019.

Kamis , 15 Apr 2021, 19:00 WIB

Anggota DPRD Jabar Tersangka Suap Dana Bantuan Indramayu

Selasa , 29 Sep 2020, 18:43 WIB

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Waterfront Riau

Wakil Ketua KPK terpilih, Lili Pintauli Siregar

Jumat , 14 Aug 2020, 13:14 WIB

Pimpinan KPK: Jadi ASN tak Kurangi Independensi Pegawai KPK

Selasa , 28 Jul 2020, 11:03 WIB

KPK: Proses PPDB Harus Junjung Nilai Integritas

Selasa , 21 Apr 2020, 23:31 WIB

Pesan Komisioner KPK Untuk Perempuan Indonesia

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kanan)

Jumat , 06 Mar 2020, 06:37 WIB

In Picture: KPK Puji Mal Pelayanan Publik Milik Pemkot Surabaya

Senin , 28 Oct 2019, 14:44 WIB

ICW Minta Presiden Jokowi Kembali Pertimbangkan Perppu KPK

Kamis , 17 Oct 2019, 19:15 WIB

Wadah Pegawai: UU Baru Lahirkan Kendala Bagi KPK

Kamis , 17 Oct 2019, 19:00 WIB

ICW Soal Perppu KPK: Partai Jangan Intervesi Presiden

Kamis , 17 Oct 2019, 18:00 WIB

UU KPK Baru Dikhawatirkan Hentikan Kasus-Kasus Besar

Kamis , 17 Oct 2019, 17:45 WIB

Walau Pahit, KPK Harus Jalankan Perubahan Undang Undang

Rabu , 16 Oct 2019, 19:27 WIB

Presiden Diharap Tetap Terbitkan Perppu KPK

Rabu , 16 Oct 2019, 12:37 WIB

DPR Sebut Salah Ketik UU KPK Sudah Diperbaiki

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, saat menemui awak media di Yogyakarta, Ahad (15/9).

Mahfud MD Tanggapi soal Wacana Perppu KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua mahkamah konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK). Dia enggan membicarakan dampak jika Perppu tersebut tida dikeluarkan Presiden Joko Widodo."Bapak presiden itu punya semua instrumen yang diperlukan untuk mengambil pertimbangan dan memutuskan dengan sebaik-baiknya," kata Mahfud MD di Wisma Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat...

Senin , 30 Sep 2019, 17:16 WIB