#nomenklatur-kementerian

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani

Senin , 14 Oct 2024, 15:27 WIB

DPR Sepakat Jumlah Komisi Bertambah Dua Menjadi 13

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa DPR RI telah menyepakati jumlah komisi ditambah dua menjadi 13 komisi untuk DPR RI masa jabatan 2024-2029. Dia mengatakan...

Jumat , 11 Oct 2024, 13:58 WIB

Ketua Harian Gerindra Pastikan Prabowo Bentuk 44-46 Kementerian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, jumlah kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto danWakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka bakal berjumlah sekitar 44-46 kementerian. "Saya nanti masih mau menghitung finalisasinya, jumlahnya berapa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024). Dia mengaku sudah mendapatkan informasi, nomenklatur kementerian...

Kamis , 10 Oct 2024, 20:17 WIB

Beredar Nomenklatur Kementerian yang Dipecah, Ini Daftarnya yang Beredar di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dikabarkan telah menerima daftar...

Kamis , 10 Oct 2024, 02:35 WIB

Prabowo Asked to Form Hajj Ministry, What Did the Ministry Say?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahead of the inauguration of president-vice...

Rabu , 09 Oct 2024, 12:21 WIB

Prabowo Diminta Bentuk Kementerian Haji, Apa Kata Kemenag?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jelang pelantikan presiden-wakil presiden terpilih 2024-2029 Prabowo...

Ketua Repnas Anggawira mengingatkan penambahan Kementerian jangan bebani anggaran

Jumat , 31 May 2024, 10:16 WIB

Soal Penambahan Kementerian, Relawan Ingatkan Jangan Bebani Anggaran

Kamis , 23 May 2024, 11:37 WIB

Mahfud Nilai Wajar Penolakan Penambahan Kementerian

Pakar hukum tata negara (HTN) STIH IBLAM Radian Syam saat berbicara dalam dialok publik di STIH IBLAM di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Kamis , 16 May 2024, 14:24 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Nomenklatur Kementerian Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Almuzzamil Yusuf berbicara kepada awak Republika dalam kunjungan Panitia Peringata Milad ke-19 PKS di Jakarta, Senin (17/4)

Kamis , 16 May 2024, 13:28 WIB

PKS Setuju dengan Catatan Atas Revisi UU Kementerian Negara

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Ridwan Kamil atau RK lebih condong untuk maju di Pilkada Jawa Barat, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Selasa , 14 May 2024, 13:12 WIB

Golkar: Revisi UU Kementerian Negara Bukan Hanya Aspek Politik

Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang

Jumat , 10 May 2024, 10:00 WIB

Anggota DPR: Penambahan Nomenklatur Kementerian Harus Revisi UU

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berfoto bersama usai kegiatan Bimtek Anggota DPRD PAN Seluruh Indonesia dan Pemenangan Pilkada Tahun 2024 di Hotel JS Luwansa, Kamis (9/5/2024) malam

Jumat , 10 May 2024, 08:54 WIB

Tak Masalah Nomenklatur Kementerian Ditambah, Zulhas: Indonesia Negara Besar

Jumat , 10 May 2024, 07:29 WIB

Zulhas: Dunia Semakin Berkembang, Penambahan Nomenklatur Bagus

Jumat , 10 May 2024, 06:52 WIB

Pengamat: Wacana Tambah Kementerian Jadi 40 Patut Ditolak, Anggaran Bengkak

Ketua Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Kamis , 09 May 2024, 18:39 WIB

Ditengah Isu Penambahan Nomenklatur, DPR: Revisi UU Kementerian Diperlukan Ikuti Zaman

Anies Baswedan saat menanggapi isu soal nyagub di Pilgub Jakarta di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).

Rabu , 08 May 2024, 06:27 WIB

Soal Penambahan Jumlah Kementerian, Anies: Hal Prerogatif Presiden Terpilih Prabowo

Selasa , 07 May 2024, 22:49 WIB

Soal Wacana Penambahan Kementerian, Wapres: Jumlah Saat Ini Cukup Ideal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pameran PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Isu Jumlah Kementerian Tambah dari 34 Jadi 40, Jokowi Tegaskan tak Tahu-menahu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak memberikan masukan soal wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Ooh gak ada, gak ada," kata Jokowi usai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Selasa (7/5/2024).Jokowi pun enggan menanggapi mengenai rencana tersebut. Menurut dia, hal itu seharusnya ditanyakan kepada Presiden...