#pemerintah

Ketua DPR RI Ade Komaruddin memberikan keterangan pers usai melakkukan pertemuan tertutup di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/1).

Selasa , 29 Mar 2016, 20:04 WIB

DPR: Negara tak Boleh Takut Ancaman Abu Sayyaf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Ade Komaruddin (Akom) menegaskan negara tidak boleh takut pada ancaman premanisme yang dilakukan teroris. Terlebih, aparat keamanan Indonesia sudah memiliki pengalaman menghadapi penyanderaan...

Selasa , 29 Mar 2016, 11:37 WIB

Komisi I Minta Pemerintah Jangan Turuti Kelompok Abu Sayyaf

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kelompok Abu Sayyaf diduga menculik 10 warga negara Indonesia (WNI) di Filipina, setelah membajak kapal Brahma usai berangkat dari Banjarmasin. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, Kelompok Abu Sayyaf saat ini makin terdesak dan kesulitan pendanaan. Mereka melakukan cara-cara pemerasan antara lain melalui penyanderaan. ''Sehingga, pemerintah tidak perlu memenuhi permintaan tersebut,'' kata Mahfudz, saat dihubungi, Selasa (29/3). Menurut...

Senin , 14 Mar 2016, 21:38 WIB

Pemerintah Cari Jalan Tengah Polemik Angkutan Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto...

Senin , 14 Mar 2016, 20:43 WIB

DPRD Jabar Kritik Pemerintah Soal Banjir Bandung

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar)...

Senin , 14 Mar 2016, 19:12 WIB

DPD Minta Pemerintah Perkuat Fungsi dan Peran Bawaslu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai peran...

Sabtu , 12 Mar 2016, 17:19 WIB

Pemerintah Diminta Dukung Perizinan Sertifikasi Produk Hutan

Senin , 07 Mar 2016, 20:06 WIB

Pemerintah Upayakan Kilang TWU Bojonegoro Beroperasi Lagi

Sabtu , 27 Feb 2016, 19:46 WIB

HNW Minta Pemerintah tak Biarkan LGBT Meluas

DPD, DPR dan Pemerintah bahas RPP Penataan daerah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/2)

Sabtu , 27 Feb 2016, 18:13 WIB

DPD-DPR-Pemerintah Bahas RPP Penataan Daerah

Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan Sarwono (kiri) saat menjadi pembicara dalam diskusi kajian penyusunan buku

Kamis , 25 Feb 2016, 21:25 WIB

Inikah Penyebab Deradikalisasi Sulit Diterapkan?

Petugas Keamanan melintas di kantor pusat Pajak, Jakarta Senin (11/1).

Rabu , 24 Feb 2016, 18:34 WIB

'RUU Pengampunan Pajak Ditunda, Pemerintah Minim Anggaran'

Ahad , 21 Feb 2016, 16:26 WIB

Pemerintah dan Peritel Sepakati Kantong Plastik Dikenakan Harga Minimal Rp 200

Petugas sedang mengisi BBM pada tangki kendaraan di Depo Plumpang, Jakarta, Jumat (8/1).

Selasa , 16 Feb 2016, 22:49 WIB

Pemerintah Awasi Alat Ukur Distribusi BBM

Senin , 15 Feb 2016, 22:19 WIB

Kebijakan Bebas Via Rentan Disusupi Teroris dan Narkoba

Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman.

Senin , 15 Feb 2016, 21:45 WIB

DPR Duga Amnesty Din Minimi Agar Dapat Perhatian Internasional

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kanan) bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat menghadiri Rapat Gabungan dengan Komisi I dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2). (Republika/Rakhmawaty La’lang)

Senin , 15 Feb 2016, 21:28 WIB

12 Poin Revisi UU Terorisme Usulan Pemerintah

Senin , 15 Feb 2016, 20:46 WIB

Soal Din Minimi, Pemerintah Diminta Kategorisasi Amnesty

Ketua DPD Irman Gusman (tengah) menerima catatan pelanggaran HAM di Indonesia dari aktifis HAM Sumarsih (kiri) dan Hendardi (kanan) usai pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).

DPD Cari Solusi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) masa lalu perlu didorong penyelesaiannya demi keadilan bagi keluarga korban. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman saat audiensi dengan Aliansi korban pelanggaran HAM di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (11/2).Tragedi 1998 meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban pelanggaran HAM. Pada tragedi trisakti 12 mei 1998, tercatat...

Ladang tambang terbuka yang dikelola PT Freeport Indonesia di Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua.

Kamis , 11 Feb 2016, 19:30 WIB

Hipmi: Pemerintah Terlalu Manjakan Freeport

Selasa , 09 Feb 2016, 18:24 WIB

Pemerintah: Lowongan Kerja Lebih Banyak dari PHK

Selasa , 09 Feb 2016, 17:33 WIB

Ketua MPR: Pemerintah Harus Transparan Ungkap Data PHK

Selasa , 09 Feb 2016, 06:18 WIB

'PHK Ini Sungguh Benar-Benar Ada'

Senin , 08 Feb 2016, 21:01 WIB

Kadin DKI Usul Pembentukan Satgas PHK

Senin , 08 Feb 2016, 20:00 WIB

Pemerintah Diminta Serius Sikapi Isu PHK Massal

Senin , 08 Feb 2016, 18:10 WIB

'Pemerintah Bohong Kalau Bilang tak Ada PHK'

Massa demo menolak ancaman PHK yang dilakukan perusahaan.

Ahad , 07 Feb 2016, 11:45 WIB

Ini yang Dilakukan Pemerintah untuk Antisipasi PHK

Sabtu , 06 Feb 2016, 16:31 WIB

PHK Massal, SPSI Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret

Jumat , 05 Feb 2016, 21:36 WIB

'Kilang Mini, Solusi Strategis Kurangi Subsidi BBM'

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

Selasa , 02 Feb 2016, 23:00 WIB

Pemerintah Didesak Umumkan Data Tentang PHK

Jumat , 22 Jan 2016, 04:17 WIB

Pekerja Rumahan di Sumut Belum Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Sabtu , 16 Jan 2016, 07:35 WIB

JK: Sinergi Pemerintah dan Jasa Keuangan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Rabu , 13 Jan 2016, 15:00 WIB

Pemerintah Tuntut Komitmen DKI Soal Asian Games

Selasa , 12 Jan 2016, 13:00 WIB

Pemerintah Butuh Utang

Senin , 11 Jan 2016, 15:00 WIB

Pemerintah akan Menegur Freeport

Pemerintah Perlu Campur Tangan

REPUBLIKA.CO.ID,Pemerintah Perlu Campur Tangan SATRIA KARTIKA YUDHA Lapangan kerja untuk kalangan miskin dinilai mendesak.JAKARTA--Direktur Penelitian Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal mengatakan, masih melebarnya ketimpangan pendapatan di Indonesia karena lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat menengah bawah. Ia menilai, harus ada campur tangan dari pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. \"Perlu ada intervensi dari pemerintah dengan mendistribusi - kan pendapatan ke masyarakat golongan menengah...

Jumat , 08 Jan 2016, 13:00 WIB