#penegakan-hukum

Calon Wakil Presiden no urut satu, Ma'aruf Amin memberikan keterangan dalam jumpa media di Jakarta, Kamis (6/12).

Rabu , 12 Dec 2018, 09:23 WIB

Kiai Ma'ruf Tegaskan tak Ada Kriminalisasi Ulama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap ulama di Indonesia. Menurut dia, sebagai negara hukum, Indonesia hanya berkomitmen...

Sabtu , 10 Nov 2018, 06:50 WIB

Perlindungan Saksi dan Korban Kunci Penegakan Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai mengingatkan, saksi dan korban merupakan elemen terpenting dari penegakan hukum. Karenanya, perlindungan terhadap mereka miliki posisi vital. Ia mengingatkan, ketika suatu tindak kejahatan terjadi, banyak pihak yang akan mengalami kerugian mulai fisik, materi dan psikologi. Korban dan saksi menjadi yang paling dirugikan dan memerlukan perlindungan. "Korban menjadi pihak...

Kamis , 20 Sep 2018, 15:08 WIB

Mahfud: Hukum di Indonesia Amburadul

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD kembali...

Rabu , 11 Jul 2018, 17:01 WIB

Al-Irsyad: Indonesia Butuh Penegakan Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Al-Irsyad...

Kamis , 10 May 2018, 10:48 WIB

Komisi III Apresiasi Terobosan Hukum Pemidanaan Korporasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korporasi yang tersangkut kasus pidana, kini...

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian , Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Ketua KPK Agus Rahardjo (dari kiri) bersiap mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen,Senayan, Jakarta, Senin (16/10).

Selasa , 26 Dec 2017, 11:47 WIB

Pukat UGM: KPK-Polri-Kejaksaan Harus Lebih Kompak pada 2018

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Sabtu , 09 Dec 2017, 22:40 WIB

BW: Penegakan Hukum di Indonesia Mengkhawatirkan

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto.

Ahad , 19 Nov 2017, 16:01 WIB

Kabareskrim: Penegakan Hukum Bisa Stabilisasi Inflasi

Kamis , 05 Oct 2017, 19:37 WIB

Mahyudin: Penegakan Hukum Masih Lemah

Jumat , 15 Sep 2017, 23:15 WIB

'Jangan Ada Lagi Praktik Jual Beli Perkara'

Senin , 14 Aug 2017, 20:10 WIB

Politikus Gerindra Sebut Penegakan Hukum Sekarang Ini Buruk

Petugas kepolisian sebagai penegak hukum (ilustrasi)

Selasa , 18 Jul 2017, 07:12 WIB

Kapolda Malut Perkuat Kerja Sama Penegak Hukum

Ahad , 04 Jun 2017, 04:51 WIB

LPAI Minta Proses Hukum Adil Terhadap Pelaku Intimidasi

Kamis , 01 Jun 2017, 10:34 WIB

Jimly Asshiddiqie: Hukum Bisa Tegak, Jika Etika Berfungsi

Kabiro humas yang juga jubir baru KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait status Bupati Nganjuk Taufiqurahman di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/12).

Kamis , 30 Mar 2017, 21:30 WIB

Ini Jawaban KPK Soal Kritikan Terhadap MoU 'Izin' Geledah

Kamis , 30 Mar 2017, 14:05 WIB

KPK Dinilai Mulai Lembek

Rabu , 29 Mar 2017, 22:20 WIB

DPR: MoU 'Izin' Geledah Bisa Lemahkan KPK

Fahri Hamzah Kritisi MoU Penggeledahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai nota kesepahaman yang dilakukan tiga lembaga penegak hukum yakni KPK, Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk ketidakpahaman peran masing-masing lembaga. Hal ini berkaitan dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan oknum di lembaga tersebut. "Ya sebetulnya itu karena tidak paham peran masing-masing, gitu," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta,...

Rabu , 29 Mar 2017, 14:18 WIB

Prasetyo: Serangan Balik Koruptor Jadi Problem Pemberantasan Korupsi

Kamis , 05 Jan 2017, 22:51 WIB

Mahfud MD: Indonesia akan Baik Jika Demokrasi dan Hukum Ditegakkan

Jumat , 30 Dec 2016, 06:51 WIB

Anggota DPR: Perkuat Penegakan Hukum pada 2017

Sungai yang tercemar akibat pembuangan limbah dari pabrik (ilustrasi).

Selasa , 22 Nov 2016, 14:54 WIB

Aher Merasa Aneh dengan Penegakan Hukum Lingkungan di Jabar

Presiden Joko Widodo menyematkan tanda pangkat bintang empat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian (kiri) saat acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7). (Antara/Yudhi Mahatma)

Ahad , 17 Jul 2016, 01:12 WIB

Pengamat: Jokowi Harus Perbaiki Sektor Penegakan Hukum

Sabtu , 28 Nov 2015, 05:12 WIB

Islam Mengajarkan Penegakan Hukum yang tak Diskriminatif

Senin , 19 Oct 2015, 19:27 WIB

Sektor Penegakan Hukum Belum Memuaskan

Ahad , 18 Oct 2015, 10:47 WIB

Jelang Satu Tahun Jokowi-JK, Penegakan Hukum Masih Jadi PR

Ahad , 18 Oct 2015, 01:30 WIB

Pemulihan Kredibilitas Hukum Jadi Tantangan Pemerintah

Pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK Johan Budi menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka baru di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/8).

Senin , 14 Sep 2015, 18:37 WIB

Direktur Penyidikan Baru KPK Berasal dari Bareskrim

Wakil Ketua KPK Zulkarnain (tengah) menjelaskan hasil pertemuan bersama Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan (kiri) kepada media di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6).

Senin , 14 Sep 2015, 15:01 WIB

KPK: Berantas Korupsi tidak Bisa Hanya Andalkan Penegak Hukum

Sabtu , 25 Jul 2015, 17:28 WIB

Komat Minta Penegakan Hukum Insiden Tolikara Harus Tuntas

Plt Pimpinan KPK Johan Budi (kedua kiri) bersama Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji (kiri), Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja (kedua kanan) dan Zulkarnain (kanan) melakukan konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (20/6).(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Kamis , 23 Jul 2015, 13:07 WIB

KPK: Pemerasan 'Metode ATM' Kejahatan Terorganisasi

Selasa , 21 Jul 2015, 20:15 WIB

'Penegakan Hukum Tolikara Jangan Terbawa Arus Opini Publik'

Steering Committee Member of Interpol Global Focal Point on Asset Recovery, Chuck Suryosumpeno.

Jumat , 19 Jun 2015, 13:56 WIB

Penegakan Hukum dengan Pengembalian Aset Bisa Beri Efek Jera

Duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Selasa , 28 Apr 2015, 16:38 WIB

Pengamat: Eksekusi Mati itu Penegakan Hukum

2014, Koruptor Dihukum Penjara Rata-Rata Hanya 36 Bulan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hukuman terhadap terdakwa korupsi dinilai masih terlalu ringan. Pada 2014, vonis untuk koruptor rata-rata hanya dua tahun delapan bulan (36 bulan). Vonis rendah untuk para koruptor ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan, pada tahun 2014 setidaknya ada 480 terdakwa yang diadili pengadilan tindak pidana...

Senin , 16 Mar 2015, 10:27 WIB