#perludem

Petugas memeriksa berkas pendaftaran bakal calon legislatif Pemilu 2024. (ilustrasi)

Senin , 26 Jun 2023, 19:37 WIB

KPU Temukan 300 Bacaleg Ganda, Perludem: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti ihwal 300 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI terdaftar ganda. Menurut Perludem, besarnya jumlah bacaleg ganda ini terjadi karena...

Sabtu , 17 Jun 2023, 01:52 WIB

KPU Diminta Antisipasi Banyaknya Suara tidak Sah di Sistem Proporsional Terbuka Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kepemiluan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekan jumlah suara tidak sah dalam gelaran pemilihan legislatif (pileg) Pemilu 2024. Alasannya, pileg dengan sistem proporsional daftar calon terbuka terbukti menimbulkan banyak suara pemilih yang tidak sah. Persoalan besarnya suara tidak sah ini mengemuka kembali ketika Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (15/6/2023) membacakan putusan atas gugatan sistem pemilu, yang...

Selasa , 13 Jun 2023, 17:40 WIB

Perludem: 20 Lebih Pasal Harus Direvisi Jika MK Ubah Sistem Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)...

Kamis , 30 Mar 2023, 14:03 WIB

Soal Kasus Pembagian Amplop Berlogo PDIP, Perludem: Konsekuensi Kampanye Diperpendek

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)...

Rabu , 22 Mar 2023, 17:47 WIB

Prima Ancam Ajukan Eksekusi Putusan Tunda Pemilu, Perludem: Verifikasi Sesuai Data

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)...

Pihak terkait dari Perludem, Fadli Ramadhanil (tengah) berjalan usai memberikan keterangan pada sidang permohonan uji materi UU di Mahkamah Konstitusi. (Ilustrasi)

Kamis , 16 Mar 2023, 13:39 WIB

Perludem: Perbaikan Sistem tak Bisa Dilakukan Jika MK Putuskan Proporsional Tertutup

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Rabu , 08 Mar 2023, 07:48 WIB

Terungkap KPU tak Ajukan Saksi di Sidang PN Jakpus, Perludem: KPU Jemawa

Sabtu , 04 Mar 2023, 09:41 WIB

Perludem Sebut Penetapan 18 Parpol Tetap Sah Meski Perppu tak Disetujui DPR

Jumat , 03 Mar 2023, 13:23 WIB

Komisi Yudisial Didesak Periksa Hakim PN Jakpus Terkait Putusan Penundaan Pemilu

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini.

Jumat , 03 Mar 2023, 07:42 WIB

Putusan Penundaan Pemilu Mencurigakan, Perludem: Periksa Hakim PN Jakpus

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati saat konferensi terkait penyelenggaraan Pilkada di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (30/8).

Sabtu , 25 Feb 2023, 19:14 WIB

Perludem Sebut Bukan Ranah MK Putuskan Sistem Proporsional Pemilu

Sabtu , 25 Feb 2023, 14:31 WIB

Perludem Prediksi Perubahan Sistem Proporsional Pemilu Ganggu Strategi Parpol

Kamis , 19 Jan 2023, 12:56 WIB

Tolak Sistem Proporsional Tertutup Pemilu, Perludem Ajukan Jadi Pihak Terkait di Sidang MK

Rabu , 18 Jan 2023, 18:31 WIB

KPU: Dapil DPR Tetap, Tapi Alokasi Kursinya Kemungkinan Berubah

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil.

Kamis , 29 Dec 2022, 12:40 WIB

KPU Diminta Tata Ulang 'Dapil Superman' di Jabar dan Kalsel

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil

Rabu , 28 Dec 2022, 15:23 WIB

KPU Diminta Segera Berbenah Supaya Isu Penundaan Pemilu Tenggelam

Rabu , 21 Dec 2022, 18:43 WIB

Perludem Dorong KPU Tentukan Kursi Dapil Secara Proporsional

Perludem: Keterbukaan Data Pemilu Dapat Turunkan Tensi Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati berpendapat keterbukaan data pemilu yang dihadirkan pihak penyelenggara dapat menurunkan tensi politik yang sedang tinggi-tingginya di tengah penyelenggaraan beberapa tahapan pemilu."Sebetulnya dengan mendorong keterbukaan data, salah satu insentifnya adalah bisa mengurangi tensi politik yang saat pemilu ini sedang tinggi-tingginya," ujar Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati saat...

Ilustrasi Pemilu. Perludem menyindir pembahasan Perppu UU Pemilu tidak melibatkan masyarakat.

Kamis , 17 Nov 2022, 04:32 WIB

Perludem Sindir Perppu UU Pemilu tak Libatkan Masyarakat

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik rencana pemberian kompensasi dengan total Rp 147 miliar kepada komisioner KPU daerah yang diberhentikan lebih awal demi penyeragaman masa jabatan komisioner.

Kamis , 10 Nov 2022, 06:23 WIB

Perludem Kritik Rencana Kompensasi Rp 147 Miliar Penyeragaman Jabatan KPU

Rabu , 09 Nov 2022, 20:59 WIB

Perludem Usul Masa Jabatan Komisioner KPU Daerah Diperpanjang Hingga 2025

Anggota KPU Idham Holik (kiri) dan Mochammad Afifudin (kanan) berbincang saat mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (13/9/2022). Majelis pemeriksa Bawaslu menyatakan KPU selaku terlapor tidak terbukti melanggar proses administrasi dalam proses penerimaan pendaftaran bagi parpol calon peserta Pemilu 2024.

Kamis , 03 Nov 2022, 17:18 WIB

KPU Atur Larangan Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kampanye Menteri Nyapres

Kamis , 03 Nov 2022, 05:00 WIB

KPU Diminta Buat Aturan Larangan Pakai Fasilitas Negara Bagi Menteri Nyapres

Lolly Suhenty Koordinator Divisi Humas dan Hubunga Antar Lembaga Bawaslu Jabar

Rabu , 02 Nov 2022, 19:35 WIB

Bawaslu akan Awasi Ketat Menteri Nyapres

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (tengah) bersama Anggota Bawaslu Totok Hariyono (kiri), Lolly Suhenti (kedua kiri), Puadi (kedua kanan) dan Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni (kanan) bergandeng tangan usai memberikan keterangan pers hasil pengawasan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024 di Jakarta, Senin (15/8/2022). Bawaslu mendapati 275 nama penyelenggara pemilu yang masuk dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik.

Rabu , 02 Nov 2022, 17:33 WIB

Bawaslu Klaim Bakal Awasi Ketat Menteri Nyapres

Rabu , 02 Nov 2022, 16:08 WIB

Menteri Nyapres tak Perlu Mundur, Perludem: Rentan Mobilisasi PNS

Anak Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Futri Zulya Savitri.

Jumat , 15 Jul 2022, 16:38 WIB

Perludem: Masa Kampanye Dipersingkat, tapi Parpol Jangan Curi Start

Senin , 16 May 2022, 16:03 WIB

Ini PR Penjabat Kepala Daerah Jelang Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada lima penjabat gubernur yang dilantik di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).

Senin , 16 May 2022, 10:33 WIB

Ahli Tata Negara Sebut Mendagri Bermain dalam Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menjadi penjabat gubernur Sulawesi Barat.

Kamis , 12 May 2022, 09:07 WIB

Perludem Kritik Keras Dirjen Otda Kemendagri Jadi Penjabat Gubernur

Kamis , 05 May 2022, 07:47 WIB

Perludem Harap Parpol Tempatkan Caleg Perempuan di Nomor Urut Satu

Ilustrasi. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, tantangan pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hanya dari sisi elektoral saja.

Selasa , 19 Apr 2022, 15:18 WIB

Perludem: Hoaks Masif Berakibat Polarisasi Jadi Tantangan Pemilu 2024

Ilustrasi. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan irisan tahapan pemilihan umum dan pilkada pada tahun 2024 membuat beban berat petugas penyelenggara pemilu sehingga berpotensi memengaruhi profesionalitas, kredibilitas, dan integritas pemilu.

Ahad , 17 Apr 2022, 12:40 WIB

Perludem: Irisan Pemilu dan Pilkada Pengaruhi Integritas Penyelenggara

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo resmi menunjuk Doktor Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kanan) sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Jumat (25/3/2022).

Kamis , 14 Apr 2022, 18:40 WIB

Mereka yang Gabung Parpol Selepas Purnatugas Anggota KPU-Bawaslu

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati meminta pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu segera membahas dan menyepakati besaran anggaran Pemilu 2024. Ilustrasi

Perludem: Jangan Jadikan Anggaran Alasan Tunda Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati meminta pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu segera membahas dan menyepakati besaran anggaran Pemilu 2024. Menurut dia, usulan anggaran pemilu yang cukup besar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan dijadikan alasan untuk menunda pemilu. "Jangan sampai KPU-nya malah dijadikan alasan karena KPU mengajukan anggaran terlalu besar," ujar Khoirunnisa...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai, KPU pasti sudah memperhitungkan usulan hari pemungutan suara pada Rabu Legi, 14 Februari 2024, melalui simulasi dan kalkulasi teknis. (Foto: Titi Anggraini )

Ahad , 23 Jan 2022, 10:00 WIB