Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies Wajibkan PNS Ikut Promosi Terbuka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat mendaftar dan mengikuti seleksi promosi jabatan. "Kenapa saya mewajibkan? Karena banyak di antara mereka sungkan mendaftar kalau atasannya daftar, sungkan daftar kalau ada koleganya yang lebih senior daftar," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/2).Saat seleksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta...

Logo Bawaslu

Rabu , 13 Feb 2019, 18:09 WIB

Bawaslu Coret Seorang Caleg dari PKS

Koruptor dari kalangan PNS (ilustrasi).

Sabtu , 09 Feb 2019, 06:10 WIB

‘Enaknya Jadi PNS Koruptor’

Koruptor dari kalangan PNS (ilustrasi).

Senin , 04 Feb 2019, 04:00 WIB

Ribuan PNS Koruptor Belum Dipecat

Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  Kerja (PPPK) atau Tenaga Kerja Lepas Kabupaten Bantul mendatangi Kantor Gubernur DIY Yogyakarta, Jum’at sore (12/1). Mereka mau minta bantuan dan perlindungan  Gubernur DIY karena adanya pemutusan hubungan kerja

Kamis , 31 Jan 2019, 20:41 WIB

Kemenpan-RB Masih Matangkan Aturan Penggajian P3K

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selasa , 22 Jan 2019, 12:44 WIB

Menpan-RB: 300 PNS Koruptor akan Segera Dipecat

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selasa , 15 Jan 2019, 13:33 WIB

393 PNS Terpidana Korupsi Dipecat

Zakat

Rabu , 09 Jan 2019, 13:09 WIB

Baznas Kendari Serahkan Bantuan kepada 40 Dhuafa

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah

Selasa , 08 Jan 2019, 04:40 WIB

Wali Kota Tangerang Geram Aparatnya tak Bersih

Massa honorer K2 se-Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Jumat , 07 Dec 2018, 19:17 WIB

Kemendikbud Butuh 900 Ribu Pendidik

Massa honorer K2 se-Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Honorer K2 Desak PP 49/2018 Tentang Manajemen PPPK Dicabut

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Forum Honorer Kategori Dua Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI) mendesak agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajamen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo dicabut. FHK2 PGRI juga telah menggugat PP Nomor 49 Tahun 2018 ke Mahkamah agung (MA).Pengurus Pusat FHK2-PGRI Riyanto Agung Subekti menegaskan, PP 49/2018...