#revisi-uu-pilkada

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Sabtu , 09 May 2015, 19:54 WIB

Pengamat: Revisi UU Harus Perhatikan Aspek Sosiologis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, mengatakan revisi Undang-undang (UU) harus mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat. Hasil revisi UU pun mesti dapat membangun...

Sabtu , 09 May 2015, 19:41 WIB

Revisi UU Harus Dilakukan Secara Terbuka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-undang (UU) mesti dilakukan secara terbuka dan melibatkan aspirasi publik. Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, mengatakan masyarakat dan pihak-pihak terkait mesti dilibatkan saat akan merevisi UU. Selain sebagai sosialisasi, keterlibatan masyarakat juga penting untuk berkonsultasi.“Ada cara pasif dan cara aktif yang bisa dilakukan DPR. Secara pasif, DPR bisa menantikan aspirasi...

Sabtu , 09 May 2015, 19:27 WIB

Revisi UU Pilkada Butuh 'Restu' Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul...

Sabtu , 09 May 2015, 16:14 WIB

Mendagri Sarankan KPU Konsultasi ke MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo...

Sabtu , 09 May 2015, 15:28 WIB

Tjahyo Minta KPU Konsultasi ke MA Soal Sengkjeta Partai

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyarankan Komisi...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik memberi sambutannya pada peresmian pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/4). (Republika/Agung Supriyanto)

Sabtu , 09 May 2015, 09:43 WIB

Agar tak Ganggu Pilkada, Parpol Bersengketa Diminta Segera Islah

Jumat , 08 May 2015, 23:46 WIB

Refly: Kekacauan akan Terjadi jika DPR Ngotot Revisi UU Parpol

Jumat , 08 May 2015, 18:43 WIB

Pengamat: Revisi UU Bisa Membuat Persiapan Pilkada Kacau

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Jumat , 08 May 2015, 18:17 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU Pilkada

Jumat , 08 May 2015, 18:02 WIB

Fahri: Revisi UU Agar Pilkada Lebih Punya Legitimasi

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan aksi tolak RUU Pilkada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (14/9). (Republika/ Tahta Aidilla)

Jumat , 08 May 2015, 00:23 WIB

'Revisi UU Pilkada Hambat Kinerja KPU'

Kamis , 07 May 2015, 22:09 WIB

Formappi: Setop Revisi UU Parpol

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro, saat menghadiri diskusi kemajelisan di MPR, Senin (13/4)

Kamis , 07 May 2015, 21:10 WIB

'Daripada Revisi UU Pilkada, Lebih Baik Parpol Berkonflik Islah'

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan sambutannya dalam penutupan Rakernas I PAN di Jakarta, Kamis (7/5). (Republika/Agung Supriyanto)

Kamis , 07 May 2015, 20:17 WIB

Ketua PAN: Revisi UU Parpol dan Pilkada Hal Biasa

Kamis , 07 May 2015, 17:52 WIB

Revisi UU Pilkada Jangan Hanya Karena Kisruh Golkar dan PPP

Kamis , 07 May 2015, 16:54 WIB

Menko Polhukam: Revisi UU Pilkada Ditangani Mendagri

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Kamis , 07 May 2015, 16:02 WIB

Pemerintah akan Revisi UU Pilkada, Ini Kata Mendagri

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (tengah).

Wiranto: Revisi UU Pilkada Silakan Saja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan revisi Undang-Undang Partai Politik boleh saja asalkan rasional dan mengarah pada perbaikan."Selama rasional, mengarah perbaikan, silakan saja," kata Wiranto di sela acara Pelantikan dan Rakernas I PAN, di Jakarta, Rabu malam (6/5).Wiranto enggan memastikan apakah partainya akan mendukung atau menolak usulan revisi UU Parpol yang dinilai sejumlah pihak bernuansa politis...

Rabu , 06 May 2015, 21:55 WIB

PPP: Kalau Mau Ikut Pilkada ya Jangan Berkonflik

Rabu , 06 May 2015, 21:46 WIB

Hanura: Revisi UU tak Boleh Hanya Demi Kelompok Tertentu Saja

Rabu , 06 May 2015, 20:08 WIB

Pemerintah tak Akan Intervensi Peraturan KPU Soal Parpol Berkonflik

Rabu , 06 May 2015, 18:18 WIB

Fadli: Revisi UU Agar Pilkada Berjalan Demokratis

Rabu , 06 May 2015, 16:21 WIB

Mendagri Khawatir Revisi UU Pilkada Timbulkan Kegaduhan Politik

Selasa , 05 May 2015, 20:26 WIB

Revisi UU Pilkada dan Pemilu Berbahaya?

Wapres Jusuf Kalla. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Selasa , 05 May 2015, 20:09 WIB

Wapres Nilai UU Pilkada tak perlu Direvisi

Selasa , 05 May 2015, 09:47 WIB

UU Pilkada akan Direvisi Demi Akomodasi Parpol Berkonflik

Juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya (kanan) didampingi Mutya Hafid (kiri).

Selasa , 05 May 2015, 07:42 WIB

Revisi UU Pilkada Akan Masukkan Klausul Partai Berkonflik

Senin , 04 May 2015, 22:09 WIB

Demi Golkar dan PPP, Fadli Zon Usulkan Revisi Terbatas UU Pilkada

Ketua DPR Setya Novanto (kiri) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelum pertemuan antara KPU dengan DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/5). (Republika/Wihdan)

Senin , 04 May 2015, 20:52 WIB

Soal Partai Bersengketa, DPR akan Revisi UU Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membacakan tanggapan pemerintah dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (17/2). (Republika/Wihdan)

Selasa , 17 Feb 2015, 18:00 WIB

In Picture: UU Pilkada 2015 Disahkan DPR

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Selasa , 17 Feb 2015, 13:58 WIB

DPR Sahkan UU Pilkada 2015

Senin , 16 Feb 2015, 22:37 WIB

Ini Poin Revisi UU Pilkada

Senin , 16 Feb 2015, 20:18 WIB

13 Poin Hasil Revisi UU Pilkada

Jumat , 13 Feb 2015, 12:15 WIB

Revisi UU Pilkada Masih Hadapi Dua Masalah

KPU: Uji Publik Calon Kepala Daerah tak Perlu Dihapus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai uji publik tetap harus dilakukan dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada. Sebab melalui uji publik, masyarakat bisa mengetahui apa visi, misi dan kualitas seorang calon kepala daerah yang akan dipilihnya."Uji publik menurut kami masih efektif. Dalam konteks kerangka untuk mengenalkan sisi profil, visi, misi dan kapasitas calon," kata Ferry di kantor KPU, Jakarta,...

Jurnalis mengabadikan gambar saat rilis hasil temuan dan Analisis Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

Selasa , 10 Feb 2015, 20:50 WIB