#revisi-uu-pilkada

Rabu , 17 Jun 2015, 10:46 WIB

Presiden Diharapkan Perkuat KPK dalam Revisi UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa memperkuat KPK dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masuk dalam Program Legislasi...

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik berjabat tangan usai melakukan rapat koordinasi persiapan Pilkada di kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/6).

Sabtu , 13 Jun 2015, 03:28 WIB

Ketua KPU Minta Form C1 Segera Diunggah pada Hari Pencoblosan

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) RI, Husni Kamil Manik meminta agar form C1 dapat diunggah pada hari yang sama dengan pencoblosan. Husni mengatakan, hal ini dilakukan untuk mempercepat perhitungan realtime dan sosialisasi hasil pemilihan pada masyarakat. "Kalau seperti itu kan kita bisa langsung tahu siapa yang jadi pemenang. Jadi tidak perlu berspekulasi lagi siapa yang memperoleh suara...

Jumat , 05 Jun 2015, 18:24 WIB

Tangani Parpol Berkonflik, Jimly: KPU dan Bawaslu Harus Konsisten

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),...

Kamis , 04 Jun 2015, 16:03 WIB

Komisi II: KPU Harus Terus Pantau Perkembangan Partai Bersengketa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul...

Kamis , 04 Jun 2015, 10:52 WIB

Usulan Revisi UU Pilkada Mandek di Bamus DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan sebagian anggota komisi II DPR untuk...

Rabu , 03 Jun 2015, 17:47 WIB

PKS: Revisi UU Pilkada Bukan Hal Tabu

Rabu , 03 Jun 2015, 16:14 WIB

PKS: Tidak Boleh Ada Partai Tercecer di Pilkada

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro (kiri)

Rabu , 03 Jun 2015, 14:26 WIB

Pengamat: Pilkada Serentak Sebaiknya Ditunda Tiga Bulan

Rabu , 03 Jun 2015, 14:08 WIB

'Revisi Pilkada Jangan Buat KPU Dilematis'

Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak (Tengah) Penasehat pemantauan Kemitraan yang juga mantan anggota Bawaslu, Wahidah Suaib (kiri) serta Senior Advisor Kemitraan Prof Ramlan Surbakti (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (29/5).

Selasa , 02 Jun 2015, 17:30 WIB

Anggaran Belum Ada, Pengawas Pilkada Terpaksa Pakai Dana Talangan

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek.

Selasa , 02 Jun 2015, 15:32 WIB

Kemendagri: Anggaran untuk Pengawasan Pilkada Aman

Jumat , 29 May 2015, 07:00 WIB

Ketua MPR Berharap Pilkada Hasilkan Pemimpin Berwawasan Kebangsaan

Pekerja mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/4).

Kamis , 28 May 2015, 22:00 WIB

KPU: tak Ada Masalah Soal Anggaran Pilkada

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa menunjukkan dua buku otobiografi yang dibawanya ketika mengurus surat izin menjenguk tahanan di Gedung KPK

Kamis , 28 May 2015, 14:17 WIB

Revisi UU Pilkada Dibawa ke Rapat Konsultasi Pimpinan Fraksi

Kamis , 28 May 2015, 10:28 WIB

DPR: Paripurna Hanya Bacakan Surat Revisi UU Pilkada

Rabu , 27 May 2015, 19:24 WIB

Revisi UU Pilkada, Baleg: Politik itu Dinamis

Sekretaris fraksi PAN, Yandri Susanto (kanan), Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi (kedua kanan), Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD Gede Pasek Suardika (kedua kiri) menjadi pembicara dalam dialektika demokrasi di Kompleks Parleme

Rabu , 27 May 2015, 16:55 WIB

PAN Pesimistis Revisi UU Pilkada Masa Sidang IV

Partai Demokrat Tolak Revisi UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Didik Mukrianto mengatakan fraksinya menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada."Kami menilai hingga saat ini belum melihat adanya urgensi melakukan revisi UU Pilkada," katanya, Selasa (26/5). Sementara itu politisi senior Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan partainya belum menentukan sikap terkait usulan revisi tersebut. Menurut dia partainya...

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Selasa , 26 May 2015, 16:14 WIB

Nasib Revisi UU Pilkada Masih Panjang

Senin , 25 May 2015, 19:40 WIB

Komisi II Serahkan Usulan Revisi UU Pilkada

Ahad , 24 May 2015, 11:52 WIB

Mendagri akan Kaji Usulan Inpres Pilkada

Jumat , 22 May 2015, 22:10 WIB

'KPU Jangan Terombang-ambing Dampak Sengketa Partai'

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menteng menyiapkan kotak-kotak suara Pilkada DKI Jakarta 2012-2017 di Kantor Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/6). (Aditya Pradana Putra/Republika)

Jumat , 22 May 2015, 21:33 WIB

Wacana Revisi UU Pilkada akan Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Jumat , 22 May 2015, 21:31 WIB

Keputusan Revisi Terbatas UU Pilkada di Tangan Presiden

Jumat , 22 May 2015, 20:02 WIB

Revisi UU Pilkada Berdampak pada Capaian Prolegnas

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Firman Subagyo

Jumat , 22 May 2015, 17:27 WIB

Revisi UU Pilkada akan Masuk Prioritas Baleg

Jumat , 22 May 2015, 16:29 WIB

Revisi UU Pilkada tak Ganggu RUU Lain

Jumat , 22 May 2015, 03:31 WIB

Pengamat: Politisi Berebut Kuasa, Kok Kita yang Ribut?

Rabu , 20 May 2015, 19:55 WIB

Sah! UU Pilkada Direvisi

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman (tengah), dalam diskusi forum legislasi di DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5). (Republika/Agung Supriyanto)

Rabu , 20 May 2015, 15:54 WIB

Golkar dan PPP Absen, 25 Juta Suara Pilkada Terancam Hilang

Rabu , 20 May 2015, 07:35 WIB

DPR: Kalau tak Ada Revisi UU Pilkada, Harus Ada Opsi Lain

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Surabaya, Muhammad Romahurmuzy.

Ahad , 17 May 2015, 20:01 WIB

PPP Romy Nilai Revisi UU Pilkada tidak Tepat

Ahad , 17 May 2015, 17:49 WIB

Fahri: Rapat Konsultasi DPR-Presiden Bisa Berkembang ke Isu Lain

Jumat , 15 May 2015, 17:11 WIB

Golkar Makin Bergejolak Jika Salah Satu Kubu Ikut Pilkada

Ketua DPP bidang Hukum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lauren Siburian usai menyerahkan susunan pengurus Partai Golkar periode 2015-2016 di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa (17/3). (Republika/Wihdan)

Jika Kalah, Kubu Agung Mantap Naik Banding

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar kubu Munas Ancol akan mengajukan banding jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak mensahkan kembali SK Kemenkumham. Selain itu kalaupun PTUN memenangkan kubu Aburizal Bakrie (Ical), maka tidak otomatis menjadi pengurus Partai Golkar yang sah.“Jika putusan PTUN menyatakan SK Menkumham tidak berlaku kembali, maka sesuai prosedur acara, kami akan mengajukan naik banding ke Pengadilan...

Jumat , 15 May 2015, 14:54 WIB