REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Denny JA, diketahui jika mayoritas masyarakat menginginkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) hanya berlangsung satu putaran saja.

Peneliti LSI Denny JA, Fitri Hari mengatakan sebanyak 53 persen dari 1.200 responden menginginkan Pilkada hanya dilaksanakan dalam satu putaran saja, berapa pun presentase kemenangannya.

"Dalam Perppu Nomor 1 2004 pasal 107 masih diatur mengenai batas presentase pemenang Pilkada. Publik ingin agar Pilkada hanya satu putaran, berarti publik ingin agar batas presentase minimal pemenang tersebut dihapuskan," katanya di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, Selasa (10/2).

Fitri melanjutkan hanya sebanyak 39,20 persen responden yang menginginkan agar Pilkada dilakukan dua putaran. Sisanya, sebanyak 7,80 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

"Publik menganggap Pilkada yang dilangsungkan dalam satu putaran dapat menghemat dana dan energi. Selain itu, konflik daerah bisa diselesaikan lebih cepat karena tak memerlukan putaran kedua," jelasnya.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang merupakan pemilih di seluruh Indonesia. Pengambilan data dilakukan pada 5-6 Februari 2015 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error sebesar 2,9 persen.

Selain itu, LSI Denny JA juga menemukan lima temuan dan analisis lain terkait revisi UU Pilkada. Temuan tersebut, yaitu publik tidak ingin terlalu banyak kepala daerah dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, publik ingin pilkada serentak lebih sering, dan calon independen masih diinginkan publik.

LSI Denny JA juga menemukan mayoritas publik tidak ingin hak warga negara dibatasi oleh aturan politik dinasti dan publik masih menginginkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu paket.

Ikuti Whatsapp Channel Republika