#ruu-cipta-kerja

Ahad , 19 Jul 2020, 04:20 WIB

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kericuhan Demo Tolak RUU HIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi telah menetapkan satu dari 20 orang yang diamankan terkait kericuhan di depan Gedung DPR/MPR RI pasca aksi demo tolak RUU HIP dan RUU Ciptaker Omnibus...

Cecep Darmawan, Guru Besar UPI dan Wakil Ketua ICMI Orwil Jawa Barat

Sabtu , 18 Jul 2020, 07:25 WIB

Cabut Sektor Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia dan Direktur CeQu Darul Hikam BandungKontroversi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta kerja terus berlanjut. Meski masih masa pandemi covid-19, pemerintah beserta DPR RI terus bersemangat melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja. Stamina politik DPR ternyata cukup kuat untuk segara menuntaskan RUU ini. RUU Cipta kerja diyakini pemerintah, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki...

Jumat , 17 Jul 2020, 06:31 WIB

Baleg DPR Kembali Janji Dialog ke Buruh Terkait RUU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para buruh kembali menggelar aksi demo menolak...

Kamis , 16 Jul 2020, 22:01 WIB

Ketum Kasbi: Kami Kecewa RUU Cipta Kerja Dilanjutkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan massa Pendemo Omnibus Law Cipta Kerja...

Rabu , 15 Jul 2020, 23:04 WIB

Baleg Dorong Diskusi RUU Ciptaker Pemerintah dan Buruh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR...

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyerahkan kajian akademik terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).

Rabu , 15 Jul 2020, 20:53 WIB

PP Muhammadiyah Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan

Rabu , 15 Jul 2020, 16:27 WIB

PP Muhammadiyah Tegaskan Tolak RUU Cipta Kerja

Senin , 13 Jul 2020, 06:32 WIB

Pengamat: Bonus Demografi Jadi Ancaman

Ahad , 12 Jul 2020, 07:18 WIB

Pengusaha Harap Omnibus Law Segera Disahkan

Sabtu , 11 Jul 2020, 16:42 WIB

Pasal-Pasal Terkait Pers Dicabut dari RUU Cipta Kerja

Rabu , 08 Jul 2020, 08:40 WIB

MUI Minta Tenaga Kerja Asing Dibatasi dalam RUU Cipta Kerja

Rabu , 08 Jul 2020, 07:27 WIB

MUI Larang Investasi RUU Cipta Kerja dari Judi dan Narkotika

Ahad , 05 Jul 2020, 02:43 WIB

Pakar: Skor Kebebasan Ketenagakerjaan Indonesia Turun

Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi (kiri) didampingi pimpinan MUI saat memimpin pertemuan.

Sabtu , 04 Jul 2020, 16:42 WIB

Ini Maslahat dan Mudharat RUU Cipta Kerja Menurut MUI

Sabtu , 04 Jul 2020, 13:32 WIB

BPH Usulkan Tiga Pasal dalam RUU Cipta Kerja

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4).

Jumat , 03 Jul 2020, 05:44 WIB

Survei Indeks: Mahasiswa Bersikap Positif pada RUU Ciptaker

Jumat , 03 Jul 2020, 02:33 WIB

RUU Ciptaker Diharapkan Buka Potensi Investasi Pertanian

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng (kanan)

KPPOD: RUU Cipta Kerja Bisa Gerus Kewenangan Pemda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti soal klaster Adminsitrasi Pemerintahan dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang saat ini tengan dibahas di DPR. Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng menilai, jika RUU Ciptaker disahkan, maka hal tersebut berpotensi menggerus kewenangan pemerintah daerah serta berdampak negatif bagi proses layanan di daerah. "Terjadi pula penyempitan hakikat dan...

RUU Cipta Kerja (Ilustrasi). Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) lebih cocok disebut dengan RUU Investasi/Perizinan ketimbang RUU Ciptaker karena hal tersebut sangat terlihat baik di dalam naskah akademik maupun draf RUU Ciptaker.

Rabu , 01 Jul 2020, 19:56 WIB

Pakar: RUU Cipta Kerja Lebih Cocok Disebut RUU Investasi

Sabtu , 27 Jun 2020, 23:26 WIB

Kadin: UMKM Butuh Dukungan Usaha

Jumat , 26 Jun 2020, 01:48 WIB

RUU Ciptaker Diharapkan Kurangi Angka Pengangguran

Rabu , 24 Jun 2020, 23:56 WIB

Ekonom: RUU Ciptaker Harus Selesaikan Persoalan UMKM

Usulan Ubah Nama RUU Cipta Kerja (Ilustrasi)

Rabu , 24 Jun 2020, 10:31 WIB

RUU Cipta Kerja Dapat Untungkan Daerah

Senin , 22 Jun 2020, 23:56 WIB

RUU Ciptaker Dinilai Lindungi UMKM dari Serbuan Modal Asing

Senin , 22 Jun 2020, 02:32 WIB

RUU Ciptaker Dinilai Dapat Perbaiki Iklim Investasi

Pekerja mengemas kerupuk kulit di salah satu UMKM di Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Rabu (10/6). Pemerintah tengah melakukan terobosan baru dalam mengatur sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya itu termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat klaster UMKM.

Sabtu , 20 Jun 2020, 07:47 WIB

Pakar: RUU Cipta Kerja Harus Permudah UMKM

Jumat , 19 Jun 2020, 16:53 WIB

Sekjen MUI Minta Masyarakat Kawal Pembahasan RUU Ciptaker

Upah Minimum (ilustrasi). Hanya akan ada dua jenis upah minimum yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, yaitu upah minimum provinsi dan industri padat karya.

Jumat , 19 Jun 2020, 05:20 WIB

Upah Minimum di RUU Cipta Kerja Bisa Berdampak Baik

Kontroversi Pasal 170 Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Kamis , 18 Jun 2020, 22:17 WIB

Baleg DPR: Masyarakat akan Dilibatkan Bahas RUU Ciptaker

Kamis , 18 Jun 2020, 01:13 WIB

Baleg: Penyusunan RUU CIptaker tak Boleh Abaikan Daerah

Rabu , 17 Jun 2020, 23:47 WIB

RUU Ciptaker Diminta Lindungi UMKM

Rabu , 17 Jun 2020, 02:02 WIB

PBNU Siap Beri Masukan ke DPR Soal RUU Ciptaker

Sabtu , 13 Jun 2020, 10:01 WIB

Pengaruh RUU Cipta Kerja bagi Pertumbuhan Ekonomi

Jumat , 12 Jun 2020, 16:22 WIB

MUI Soroti RUU Cipta Kerja

RUU Omnibus Law Cipta Kerja bikin cemas pekerja.

IClaw: RUU Cipta Kerja Buat Buruh Punya Posisi Tawar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai dapat membuat buruh memiliki posisi tawar terhadap pemerintah maupun pengusaha. Keberpihakan RUU tersebut terhadap pengusaha tidak otomatis merugikan buruh. "Jadi penciptaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah ini jangan dilihat oleh buruh atau serikat buruh sebagai ancaman. Justru ini adalah era di mana mereka bisa bargaining kepada pemerintah," ujar pengamat ketenagakerjaan Indonesian Consultant...

Kamis , 11 Jun 2020, 13:56 WIB