#ruu-cipta-kerja

Selasa , 06 Oct 2020, 06:14 WIB

Sekjen MUI Sayangkan Pengesahan UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan dikebut dan sarat kepentingan. "Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini maka saya terus...

Selasa , 06 Oct 2020, 06:06 WIB

Demokrat: Pimpinan DPR Sewenang-wenang Sahkan RUU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat DPR walk out saat rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi undang-undang. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah sewenang-wenang dalam memimpin forum tersebut. "Jadi karena pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk sampaikan pandangan, maka kami mengambil sikap walk out," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta,...

Selasa , 06 Oct 2020, 06:04 WIB

Benarkah UU Ciptaker akan Perbaiki Iklim Investasi RI?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Adinda Pryanka, Iit Septyaningsih, Sapto Andika Candra...

Selasa , 06 Oct 2020, 00:32 WIB

Azis: Jangan Prasangka Buruk ke UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan...

Selasa , 06 Oct 2020, 00:13 WIB

F-PKS Nilai UU Cipta Kerja Hanya Untungkan Pengusaha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR...

Ratusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam aksinya mereka menolak

Senin , 05 Oct 2020, 23:18 WIB

Buruh Tetap Gelar Aksi Mogok Nasional 6-8 Oktober

Senin , 05 Oct 2020, 23:03 WIB

Gubernur Jateng Imbau Buruh tak Lakukan Aksi Mogok Massal

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Senin , 05 Oct 2020, 21:12 WIB

KSP: Pemerintah Siap Hadapi Uji Materi UU Cipta Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

Senin , 05 Oct 2020, 20:54 WIB

In Picture: Tok! DPR Sahkan RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Senin , 05 Oct 2020, 19:09 WIB

RUU Ciptaker: 64 Kali Rapat Maraton DPR, Plus di Akhir Pekan

DPR menggelar rapat paripurna Masa Sidang IV dan pengambilan keputusan tingkat II RUU Cipta Kerja, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10).

Senin , 05 Oct 2020, 18:10 WIB

Tok! DPR Sahkan RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Wakil Ketua DPR M Aziz Syamsuddin (kiri) berbincang dengan Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman (kanan) sebelum rapat pimpinan fraksi - fraksi DPR di ruang Komisi VII, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (ilustrasi)

Senin , 05 Oct 2020, 17:55 WIB

Demokrat Walk Out dari Rapat Pengesahan RUU Ciptaker di DPR

Senin , 05 Oct 2020, 17:48 WIB

Di Rapat Paripurna DPR, Demokrat Tolak RUU Ciptaker Disahkan

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/). Pada hari ini, keduanya kembali dipanggil Jokowi ke istana jelang pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR. (ilustrasi)

Senin , 05 Oct 2020, 17:39 WIB

Pimpinan Buruh Dipanggil Jokowi Jelang RUU Ciptaker Disahkan

Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (ilustrasi).

Senin , 05 Oct 2020, 16:53 WIB

DPR: RUU Cipta Kerja tak Hilangkan Cuti Haid dan Hamil

Pimpinan dan anggota Baleg melakukan foto bersama dan tak jaga jarak usai rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Cipta Kerja.

Senin , 05 Oct 2020, 16:19 WIB

RUU Ciptaker Disahkan, Penutupan Masa Sidang DPR Dipercepat

Polisi mengenakan masker dan pakaian hazmat saat mengamankan unjuk rasa penolakan buruh terhadap RUU Ciptaker di depan Gedung DPR Jakarta, pekan lalu. DPR rencananya akan mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada hari ini. (ilustrasi)

Senin , 05 Oct 2020, 15:51 WIB

Kapolri Larang Demo RUU Ciptaker, Buruh Dicegah ke Jakarta

[ilustrasi] Sejumlah buruh dari berbagai konfederasi mengikuti aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya para buruh dari 62 konfederasi tersebut menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena dinilai merugikan buruh dan berpihak pada kepentingan investor, serta berencana akan melakukan aksi mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020.

Buruh Tangerang yang akan Demo DPR Masih Tertahan

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Buruh di Tangerang yang rencananya bakal digelar di Gedung DPR RI pada Senin (5/10) hari ini tertahan di sejumlah titik. Massa diketahui ditahan oleh aparat keamanan untuk tidak bergerak ke Jakarta. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten Dedi Sudrajat mengatakan, rencana demonstrasi tersebut merupakan langkah spontanitas dari para buruh. Spontanitas ini...

Senin , 05 Oct 2020, 15:18 WIB

RUU Cipta Kerja Dibawa ke Rapat Paripurna Hari Ini

Peserta aksi dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menggelar aksi di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Senin (5/10). Dalam aksi ini MPBI menuntut pembatalan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, juga mendukung dan melaksanakan aksi mogok nasional pada 6 hingga 8 Oktober 2020.

Senin , 05 Oct 2020, 15:05 WIB

In Picture: Aksi Unjuk Rasa Tolak RUU Omnibus Law

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengungkapkan peluang jadwal pelaksanaan rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10).

Senin , 05 Oct 2020, 13:37 WIB

Baleg Ungkap Peluang Rapur Pengesahan RUU Ciptaker Hari Ini

Senin , 05 Oct 2020, 13:24 WIB

Ace Hasan: RUU Ciptaker Jamin Kepastian Sertifikasi Halal

Senin , 05 Oct 2020, 13:09 WIB

DPR Gelar Rapim Soal Pelaksanaan Rapat Paripurna

Senin , 05 Oct 2020, 12:35 WIB

Arief Poyuono: RUU Ciptaker Kerja Keras Pemerintah-DPR

Senin , 05 Oct 2020, 12:35 WIB

RUU Ciptaker Dibawa ke Paripurna Tunggu Keputusan Bamus

Senin , 05 Oct 2020, 05:18 WIB

MPR: Dengarkan Aspirasi Rakyat Soal RUU Cipta Kerja

Senin , 05 Oct 2020, 05:09 WIB

RUU Ciptaker Cakup 76 Undang-Undang, Termasuk Perpajakan

Sejumlah buruh berunjuk rasa (ilustrasi)

Senin , 05 Oct 2020, 01:45 WIB

Empat Organisasi Buruh Tolak Ikut Serta Aksi Mogok Nasional

Senin , 05 Oct 2020, 01:17 WIB

Pimpinan DPR: Pro-Kontra Pesangon RUU Ciptaker Biasa

Ahad , 04 Oct 2020, 22:53 WIB

Wakil Ketua DPR: Kontroversi RUU Ciptaker Dinamika Demokrasi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus

Ahad , 04 Oct 2020, 17:31 WIB

'DPR-Pemerintah Manfaatkan Pandemi Selesaikan RUU Ciptaker'

Ahad , 04 Oct 2020, 17:22 WIB

Baleg Tegaskan tak Kejar Tayang Selesaikan RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan kembali menyoroti RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Menurutnya, Pemerintah seharusnya menyerap aspirasi masyarakat sebelum menetapkan RUU ini menjadi UU. Pasalnya, RUU Cipta Kerja ditolak oleh banyak elemen masyarakat di Indonesia.

Ahad , 04 Oct 2020, 13:12 WIB

Syarief: Omnibus Law Ditolak Buruh dan tak berpihak Rakyat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan

Ahad , 04 Oct 2020, 12:40 WIB

Fraksi Demokrat Nilai RUU Cipta Kerja Cacat Prosedur

Sejumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendirikan tenda dan bermalam sebagai bentuk protes di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7). Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya PHK. (ilustrasi)

Cerita Berkurangnya Jumlah Pesangon PHK di RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro Dalam rapat daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang digelar pada Ahad (27/9) malam pekan lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyepakati skema pembayaran pesangon akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Di mana, jumlah pesangon yang dibayarkan sebanyak 32 kali gaji, yang dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan pemerintah.Jumlah besaran pesangon di...

Anggota Baleg DPR RI FPKS Ledia Hanifa Amaliah

Ahad , 04 Oct 2020, 05:08 WIB