#ruu-haluan-ideologi-pancasila

Warga melintas di depan mural bergambar Garuda Pancasila dan NKRI Harga Mati di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. (ilustrasi)

Kamis , 26 Nov 2020, 17:21 WIB

PKS: Tidak Ada Urgensi Meneruskan RUU HIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) masuk kembali dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. Anggota Badan Legislasi Fraksi...

Ilustrasi Pancasila. Mayoritas anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Selasa , 17 Nov 2020, 15:52 WIB

RUU HIP Diusulkan tak Masuk Prolegnas DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayoritas anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Sebab, banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat. “Kita jangan terlalu banyak membahas tentang hal-hal yang sensitif yang dulu menimbulkan sedikit keributan di media dan masyarakat tentang hal ini (RUU HIP),” ujar anggota Baleg...

Selasa , 17 Nov 2020, 15:27 WIB

'DPR Sudah Terima Surpres RUU Haluan Ideologi Pancasila'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Partai...

Senin , 20 Jul 2020, 16:15 WIB

Legislator : RUU HIP tidak Bisa Ditukar dengan RUU BPIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari...

Ahad , 05 Jul 2020, 23:54 WIB

Bamusi: Dulu Mereka Menggaungkan Ideologi Khilafah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Organisasi sayap PDI Perjuangan, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi)...

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Ahad (5/7/2020). Kunjungan tersebut dalam rangka menyerahkan bantuan penanganan COVID-19 di Jawa Timur dan diskusi bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) terkait Rencana Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ahad , 05 Jul 2020, 21:25 WIB

FKUB Jawa Timur Minta RUU HIP Dicabut dari Prolegnas

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan bahwa persoalan RUU HIP ini bukan persoalan golongan tapi ini adalah persoalan bangsa Indonesia secara keseluruhan

Sabtu , 04 Jul 2020, 15:15 WIB

Muhammadiyah: RUU HIP Bukan Persoalan Golongan, tapi Bangsa

Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno memberikan pernyataan sikap terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Jakarta, Jumat (12/6). Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri mendesak Pemerintah dan DPR untuk mencabut RUU HIP dari pembahasan karena akan menimbulkan tumpang-tindih dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintah serta mengajak seluruh masyarakat untuk menegakkan tata kehidupan berdasarkan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Sabtu , 04 Jul 2020, 11:20 WIB

Try Sutrisno: Empat Poin Penting RUU PIP

Jumat , 03 Jul 2020, 20:17 WIB

MPR Harap Usulan PBNU terkait RUU HIP Didengar DPR

Jumat , 03 Jul 2020, 19:28 WIB

Ormas Islam Sumut Gelar Aksi Tolak RUU HIP

Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj (kiri)

Jumat , 03 Jul 2020, 18:10 WIB

Ketum PBNU: RUU HIP Harus Dicabut

Jumat , 03 Jul 2020, 01:58 WIB

Ketua MPR dan LVRI Sepakat Pro Kontra RUU HIP Dihentikan

Kamis , 02 Jul 2020, 19:32 WIB

Bamsoet: Pancasila tak Sepatutnya Diatur dalam UU

Kamis , 02 Jul 2020, 18:57 WIB

Veteran TNI-Polri Dukung RUU HIP Diganti RUU PIP

Kamis , 02 Jul 2020, 18:27 WIB

Senator Hormati Sikap Baleg tak Tarik RUU HIP dari Prolegnas

Sejumlah massa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (24/6). Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis tersebut menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) agar segera dicabut dan dibatalkan dari prolegnas. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 02 Jul 2020, 16:28 WIB

Fraksi PKS Minta RUU HIP Dikeluarkan dari Prolegnas 2020

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

Kamis , 02 Jul 2020, 13:47 WIB

Alasan Pemerintah Belum Respons DPR Soal RUU HIP

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun

Median: 35,9 Persen Publik Nilai RUU HIP Bangkitkan Komunis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Berdasarkan hasil survei, sebanyak 35,9 persen publik percaya bahwa RUU HIP akan membuka peluang tampilnya kembali aliran atau paham komunisme di Indonesia, yang disimbolkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). "Median menanyakan tentang seberapa percaya publik dengan pendapat yang mengatakan bahwa RUU...

Senin , 29 Jun 2020, 13:22 WIB

PKB: Usulan Ubah Nama RUU HIP tidak akan Selesaikan Masalah

Sabtu , 27 Jun 2020, 20:39 WIB

Wakil Ketua MPR: Pancasila Sudah Final

Ketua MPN Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno (Kanan)

Kamis , 25 Jun 2020, 23:42 WIB

Ketua Pemuda Pancasila Minta Tolak RUU HIP

Kamis , 25 Jun 2020, 01:48 WIB

Kontroversi RUU HIP di Tengah Pandemi Covid-19

Rabu , 24 Jun 2020, 18:31 WIB

Ikatan Alumni Libya Indonesia Tolak RUU HIP

Rabu , 24 Jun 2020, 17:53 WIB

Temui Aliansi Antikomunis, DPR Janji Setop RUU HIP

Ilustrasi Pancasila. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dinilai akan memberi Implikasi terhadap sistem pengujian peraturan perundang-undangan (PUU).

Selasa , 23 Jun 2020, 16:57 WIB

RUU HIP Sebabkan Kerancuan Pengujian Undang-Undang

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowomengkritik fraksi di DPR yang cuci tangan dari kesalahan menyetujui RUU HIP masuk program legislasi nasional. Foto Dradjad Wiboeo. (ilustras)

Sabtu , 20 Jun 2020, 12:31 WIB

Dradjad: Faktanya Semua Partai DPR Loloskan Ekasila RUU HIP

Jumat , 19 Jun 2020, 11:18 WIB

MPR: RUU HIP Sensitif, Perlu Kehati-hatian Membahasnya

Kamis , 18 Jun 2020, 14:33 WIB

Presiden PKS Jelaskan Penolakan RUU HIP

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

Rabu , 17 Jun 2020, 18:52 WIB

RUU HIP, Pemerintah Kembali Diminta Sampaikan Sikap Resmi

Rabu , 17 Jun 2020, 17:07 WIB

Persis Sambut Gembira Penundaan RUU HIP

Rabu , 17 Jun 2020, 13:30 WIB

PGI Tanggapi Polemik RUU HIP

Rabu , 17 Jun 2020, 13:26 WIB

PGI Apresiasi Sikap Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP

Rabu , 17 Jun 2020, 12:55 WIB

DPR Dahulukan Suara Publik Soal RUU HIP

Selasa , 16 Jun 2020, 17:14 WIB

PAN Sambut Baik Keputusan Pemerintah Tunda RUU HIP

Pemerintah Sebut Rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 yang Sah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah berpendapat rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila itu disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Karena itu, Mahfud menjhelaskan, pemerintah akan meminta penundaan ke DPR atas pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila (RUU...

Selasa , 16 Jun 2020, 16:20 WIB