#ruu-pilkada

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Sabtu , 09 May 2015, 20:14 WIB

Revisi UU Idealnya Dilakukan Setelah Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, revisi terbatas terhadap Undang-undang Pilkada dan UU Parpol idealnya dilakukan setelah Pilkada 2015 selesai dilakukan....

Selasa , 05 May 2015, 16:32 WIB

Revisi UU Pilkada Jangan Hanya Akomodir Parpol Berkonflik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI berencana untuk melakukan revisi terbatas pada Undang-Undang Pilkada setelah reses berakhir. Revisi UU Pilkada ini untuk memasukkan klausul pasal soal partai politik yang berkonflik. Hal ini untuk memberi landasan hukum pada KPU atas rekomendasi panja PKPU komisi II tentang penggunaan putusan pengadilan terkini.Politisi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, revisi terbatas pada UU Pilkada ini jangan...

Kamis , 05 Mar 2015, 17:48 WIB

FITRA Sarankan Biaya Pilkada Ditanggung APBN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyarankan...

Ahad , 01 Mar 2015, 18:01 WIB

Jadwal Pilkada Kabupaten Malang Dimajukan

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah...

Kamis , 26 Feb 2015, 17:13 WIB

Tahapan Pilkada Dimulai Mei 2015

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bertemu...

Selasa , 17 Feb 2015, 09:12 WIB

DPR-Pemerintah Sepakati Pilkada Serentak Mulai Desember 2015

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Kamis , 05 Feb 2015, 19:21 WIB

Komisi II Bawa RUU Pilkada ke Rapat Paripurna

(dari kiri) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay dan Ketua KPU Husni Kamil Manik saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/1).(Republika/ Wihdan)

Kamis , 29 Jan 2015, 20:18 WIB

Soal Rezim Pilkada, KPU Tunggu DPR

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva (kanan) menyalami hakim konstitusi Suhartoyo.

Rabu , 14 Jan 2015, 16:18 WIB

Hamdan Zoelva: Jika Perppu Pilkada Diterima, Pelaksanaannya Bermasalah

Senin , 15 Dec 2014, 16:26 WIB

Soal Perppu, SBY Dinilai Galau

Presiden Joko Widodo (kiri) menerima Chairman Global Green Growth Institute Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12). (Antara/Prasetyo Utomo)

Selasa , 09 Dec 2014, 17:20 WIB

Legislator Demokrat Harap Pertemuan Jokowi-SBY Loloskan Perppu Pilkada

Ahad , 07 Dec 2014, 15:20 WIB

Golkar akan 'Setia' dengan KMP Jika Pilkada Lewat DPRD

Partai Keadilan Sejahtera/PKS (ilustrasi)

Jumat , 05 Dec 2014, 08:00 WIB

PKS Kukuh Dukung Pilkada Melalui DPRD

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Jumat , 05 Dec 2014, 07:02 WIB

Tolak Perppu Pilkada, SBY: KMP Ingkar!

Aksi unjuk rasa menuntut pilkada langsung di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).(Republika/Agung Supriyanto)

Jumat , 05 Dec 2014, 02:07 WIB

Pengamat Lebih Setuju Perppu Pilkada Diterima, karena...

Presiden RI ke-enam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jumat , 05 Dec 2014, 00:00 WIB

PG Tolak Pilkada Langsung, SBY: Itu, Ingkar Kesepakatan

Kamis , 04 Dec 2014, 18:22 WIB

Fadli: Gerindra tak Masalah dengan Pilkada Sistem Apa Pun

MK Minta Pemohon Uji Perppu Pilkada Perbaiki Permohonannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Perppu Nomor 1/2014 tentang Pilkada yang diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Papua, Yanni. Ia mengajukan pengujian pasal 203 ayat (1) Perppu Pilkada yang mengatur jika terjadi kekosongan kepala daerah maka secara otomatis wakilnya diangkat sebagai penggantinya. Majelis panel dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini diketuai Hakim Konstitusi Maria Farida didampingi anggota panel Hakim...

Senin , 17 Nov 2014, 16:06 WIB

MK Gelar Sidang Uji Perppu Pilkada

Kamis , 30 Oct 2014, 17:35 WIB

Soal Perppu Pilkada, Tjahjo Sudah Kontak Pimpinan DPR

Kamis , 30 Oct 2014, 17:16 WIB

Ini Opsi Solusi Perppu Pilkada dari DPR

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin

Kamis , 30 Oct 2014, 17:15 WIB

DPR Terpecah, Pengamat: Perppu Pilkada Bisa Buat Tambah Rumit

Kamis , 30 Oct 2014, 16:49 WIB

Dualisme di DPR Dikhawatirkan Pengaruhi Perppu Pilkada

Selasa , 28 Oct 2014, 18:43 WIB

Kemendagri Diminta Segera Bahas Anggaran Pilkada Serentak 2015

Selasa , 21 Oct 2014, 19:23 WIB

13 Kesepakatan KPU dan Bawaslu Terkait Perppu Pilkada (2-habis)

Selasa , 21 Oct 2014, 19:12 WIB

13 Kesepakatan KPU dan Bawaslu Terkait Perppu Pilkada (1)

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) tengah memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas Perppu Pilkada di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Selasa , 21 Oct 2014, 18:56 WIB

KPU dan Bawaslu Sepakat Tindak Lanjuti Perppu Pilkada

Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja (kanan) berjalan saat akan menyerahkan hasil pembahasan komisi II dalam sidang Paripurna di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9). (Tahta Adilla/Republika).

Selasa , 14 Oct 2014, 14:00 WIB

MK Anggap UU Pilkada Hangus, Pemohon Sebaiknya Segera Cabut Uji Materi

Wakil Ketua MK Arief Hidayat ( kanan) (Republika/ Tahta Aidilla)

Senin , 13 Oct 2014, 15:05 WIB

MK Minta Penggugat Cabut Gugatan Perkara UU Pilkada

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin rapat terbatas kabinet yang membahas masalah Perppu Pilkada dan Perppu Pemda di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Senin , 13 Oct 2014, 14:00 WIB

DPR Didesak Sahkan Perppu Pilkada Lewat DPRD

Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah) membacakan hasil putusan permohonan UU MD3 di kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (29/9). (Republika/Tahta Aidilla)

Senin , 13 Oct 2014, 13:49 WIB

MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut

Ahad , 12 Oct 2014, 21:17 WIB

Demokrat Berikan Sanksi Untuk Nurhayati?

Pengunjung melihat pameran UMKM Sumatera Barat di Jakarta, Selasa (17/6)

Ahad , 12 Oct 2014, 01:15 WIB

UU Pilkada Lewat DPRD Rugikan UKM

Sebelum akhirnya diputuskan sejumlah partai melakukan lobi terkait RUU Pilkada dalam paripurna DPR, Kamis malam (25/9).

Sabtu , 11 Oct 2014, 22:47 WIB

'Itu Bisa Jadi Indikator Kalau Konflik KMP dan KIH Masih Berlanjut'

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Apa yang Dipilih Santri? Pilkada Langsung atau Lewat DPRD

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sebanyak 85,4 persen dari 240 santri yang mondok atau nyantri pada 24 pesantren di Jawa Timur mendukung pilkada langsung. "Hanya 10,7 persen yang menghendaki pilkada lewat DPRD dan 3,9 persen sisanya mengaku tidak tahu," kata Direktur LSM Santri Politika, Abdul Hady JM di Surabaya, Sabtu (11/10). LSM melakukan "Santri Politika" pada 30 September hingga 7 Oktober 2014 dengan responden...

Sabtu , 11 Oct 2014, 17:58 WIB