Jumat , 03 Dec 2010, 04:56 WIB

Presiden dan Sultan harus Duduk Bersama

Kamis , 02 Dec 2010, 08:36 WIB

DPRD DIY Didesak Gelar Sidang Istimewa

Rabu , 01 Dec 2010, 07:19 WIB

Sultan Enggan Komentari Wacana Monarki

Rabu , 01 Dec 2010, 05:57 WIB

Jangan Hadapkan Presiden dengan Sultan HB X

Selasa , 23 Nov 2010, 04:42 WIB

DPR Targetkan Selesaikan 10 RUU Kurang dari Sebulan

Jumat , 12 Nov 2010, 08:27 WIB

Pemerintah Didesak Bentuk Law Center Independen

Ilustrasi

Sabtu , 16 Oct 2010, 03:01 WIB

Amandemen UU Zakat Diharapkan Tuntas 2010

Ilustrasi

Rabu , 29 Sep 2010, 03:02 WIB

Pemerintah Masih Menggodok Revisi UU Migas

Ilustrasi

Selasa , 27 Jul 2010, 01:04 WIB

RUU Politik Jangan Batasi Hak Berserikat

Rupiah

Pemerintah Minta Kewenangan Tambahan Pengaturan Mata Uang

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah meminta peran lebih besar dalam pengaturan mata uang rupiah yang akan diatur dalam UU Mata Uang Negara.  Tambahan peran itu di antaranya pemerintah ikut menandatangani uang kertas dan ikut serta dalam pemusnahan rupiah.Menteri Keuangan, Agus DW Martowardojo, ingin dilibatkan dalam proses penerbitan mata uang itu mulai dari perencanaan, mencetak, mengedarkan, menarik sampai dengan memusnahkannya. Alasannya, itu diperlukan sebagai...

Rupiah, ilustrasi

Selasa , 08 Jun 2010, 00:35 WIB

DPR Ajukan RUU Mata Uang

Demo menuntut perlindungan terhadap PRT

Rabu , 26 May 2010, 03:06 WIB

FPAN Mengaku Belum Terima Draf RUU PRT

Demo menuntut perlindungan bagi PRT

Rabu , 26 May 2010, 02:31 WIB

DPR tak Serius Tangani UU PRT

Ilustrasi: nikah siri

Jumat , 21 May 2010, 16:57 WIB

RUU Nikah Siri tak Perlu Dipatuhi

Demo menuntut perlindungan bagi PRT

Selasa , 18 May 2010, 03:28 WIB

Pembahasan RUU PRT Jalan Ditempat

Demo menuntut perlindungan bari PRT

Sabtu , 15 May 2010, 01:12 WIB

Menakertrans-ILO Bahas RUU Pembantu Rumah Tangga

Demo menuntut perlindungan PRT

Rabu , 12 May 2010, 01:19 WIB

RUU PRT Bisa Kurangi Pekerja Anak

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kamis , 06 May 2010, 22:54 WIB

Pemerintah Bahas RUU Keprotokolan