#sri-mulyani

Senin , 15 Mar 2021, 16:00 WIB

Sri Mulyani Siapkan Dua Skema Tarif PPnBM Mobil Listrik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonsultasikan rencana amandemen Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019. Ini dilakukan untuk memberikan selisih yang lebih besar antara tarif pajak penjualan atas...

Selasa , 09 Mar 2021, 13:50 WIB

Lima Strategi Kesetaraan Finansial Bagi Perempuan Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui saat ini perempuan kesulitan mengakses permodalan baik dari perbankan maupun lembaga keuangan terutama masa pandemi Covid-19. Tak sedikit perempuan yang belum melek finansial dan tak paham cara memanfaatkan teknologi digital. “Pemerintah memberikan kemudahan kepada pemilik usaha mikro untuk mengakses modal dengan tingkat bunga rendah dengan jumlah klien mencapai 28 juta meningkat dibanding...

Senin , 08 Mar 2021, 14:02 WIB

Sri Mulyani Soroti Rendahnya Upah Kerja Bagi Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyoroti kesenjangan upah yang masih...

Kamis , 04 Mar 2021, 07:39 WIB

Tak Beri Toleransi Penyuapan, Ini Lima Langkah Sri Mulyani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali tercoreng....

Kamis , 04 Mar 2021, 06:40 WIB

Sri Mulyani Ingatkan Dampak Covid-19 Belum Mereda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut pandemi Covid-19 telah berdampak luar...

Kamis , 04 Mar 2021, 01:24 WIB

Bribes at Ministry of Finance, Sri Mulyani Feels Betrayed

Rabu , 03 Mar 2021, 20:41 WIB

Sri Mulyani Merasa Dikhianati

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para wajib pajak tidak menyuap pegawainya termasuk yang bekerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini buntut dari dugaan kasus suap yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) DJP.

Rabu , 03 Mar 2021, 18:11 WIB

Dugaan Suap, Menkeu Ingatkan Wajib Pajak Jaga Integritas

Rabu , 03 Mar 2021, 15:29 WIB

Dugaan Kasus Suap, Sri Mulyani Perketat Pengawasan PNS Pajak

Pekerja beristirahat disela melakukan perbaikan perumahan bersubsidi di kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/2). Pemerintah memutuskan untuk memberikan stimulus pajak pertambahan nilai (PPN) bagi pembelian rumah tapak dan rumah susun.

Selasa , 02 Mar 2021, 11:38 WIB

Pacu Kepercayaan Beli Rumah Jadi Pertimbangan Insentif PPN

Pramuniaga menjelaskan fitur mobil kepada konsumen di diler Toyota Auto2000, Malang, Jawa Timur.

Selasa , 02 Mar 2021, 11:01 WIB

Pemerintah Berikan Insentif Pajak Kendaraan 2,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peningkatan belanja pemerintah menunjukkan awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rabu , 24 Feb 2021, 03:34 WIB

Realisasi Belanja Pemerintah Naik, Sri Mulyani: Awal Baik

Rabu , 24 Feb 2021, 00:23 WIB

Sri Mulyani: Ekonomi RI Lebih Baik dari ASEAN

Karyawan menjelaskan salah satu produk mobil kepada calon pembeli di salah satu dealer di Jakarta, Senin (15/2/2021). Pemerintah memberikan keringanan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil baru ketegori 4x2 atau sedan dengan mesin sampai dengan 1.500 cc mulai Maret 2021 dengan tiga tahap untuk meningkatkan pertumbuhan industri otomotif dengan

Rabu , 24 Feb 2021, 00:01 WIB

Sepanjang 2020, Pemerintah Beri Insentif Pajak Rp 56,11 T

Selasa , 23 Feb 2021, 14:50 WIB

Sri Mulyani Yakin Ekonomi Tumbuh 5,3 Persen Tahun Ini

Jumat , 19 Feb 2021, 09:06 WIB

Ternyata Orang Terkaya Indonesia: Isa Rachmatarwata

Selasa , 16 Feb 2021, 14:57 WIB

Sri Mulyani Masih Pede Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen di 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pembentukan holding ultra mikro hanya akan menambah sedikit aset PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero). Tapi, penggabungan tiga perusahaan pelat merah ini diyakini akan memberikan dampak lebih besar terhadap pembiayaan ultra mikro.

Sri Mulyani: Holding Mikro Tambah Aset BRI 1,5 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pembentukan holding ultramikro hanya akan menambah sedikit aset PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero). Tapi, penggabungan tiga perusahaan pelat merah ini diyakini akan memberikan dampak lebih besar terhadap pembiayaan ultra mikro. Sri memperhitungkan, holding akan menambah 1,5 persen pada aset BRI. Meski terlihat kecil, kenaikan itu diharapkan mampu menjangkau pembiayaan ke 29...

Pedagang memilah kartu perdana di gerai Bandung Electronic Center, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (30/1). Menteri Keuangan Sri Mulyani memberlakukan aturan terkait pemungutan PPN dan PPh kepada penyelenggara jasa telekomunikasi hingga distributor tingkat II (server) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana, token listrik mulai 1 Februari 2021.

Sabtu , 06 Feb 2021, 11:10 WIB

Pakar ITB Sebut Pajak Pulsa tidak Bebani Konsumen

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan tidak akan memangkas insentif tenaga kesehatan pada tahun ini. Besaran bantuan yang diberikan masih sama dengan tahun lalu.

Kamis , 04 Feb 2021, 16:50 WIB

Pemerintah Pastikan tak Pangkas Insentif Tenaga Kesehatan

Rabu , 03 Feb 2021, 22:34 WIB

Menkeu: Anggaran PEN 2021 Naik Hingga Rp 619 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan, insentif perpajakan untuk dunia usaha sepanjang tahun ini mencapai Rp 60 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk membantu sektor bisnis yang masih menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19.

Rabu , 03 Feb 2021, 17:49 WIB

Insentif Perpajakan Tahun Ini Diperkirakan Capai Rp 42 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, dampak negatif akibat pandemi Covid-19 masih belum tuntas. Hal ini disampaikannya meskipun beberapa indikator ekonomi telah menunjukkan tren pemulihan.

Rabu , 03 Feb 2021, 16:35 WIB

Indikator Ekonomi Membaik, Sri Mulyani: Krisis Belum Usai

Bus Transjakarta melintas di dekat tulisan terkait pajak di Jakarta Pusat, Sabtu (19/12/2020). Kementerian Keuangan mencatat realisasi insentif perpajakan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 25 November 2020 sebesar Rp46,4 triliun, angka tersebut setara dengan 38,4 persen dari total pagu senilai Rp120,6 triliun.

Rabu , 03 Feb 2021, 13:45 WIB

Menkeu Perpanjang Insentif Pajak Dunia Usaha

Senin , 01 Feb 2021, 21:13 WIB

Sri Mulyani Jelaskan Tiga Fase Transaksi di LPI

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, setidaknya ada lima langkah kebijakan yang akan mendukung prospek dan tren pemulihan ekonomi pada tahun ini.

Senin , 01 Feb 2021, 19:34 WIB

Sri Mulyani Sebutkan Lima Langkah Dukung Pemulihan Ekonomi

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memproyeksikan, stabilitas sistem keuangan sepanjang 2021 akan berada pada kondisi terjaga di tengah perekonomian yang berangsur membaik. Pelaksanaan vaksinasi yang meluas diyakini menjadi faktor pendorong utama stabilitas tersebut.

Senin , 01 Feb 2021, 17:56 WIB

Stabilitas Sistem Keuangan Tahun Ini Diperkirakan Terjaga

Presiden RI Joko Widodo melantik Dewan Pengawas Lembaga Pengawas Investasi (LPI)

Senin , 01 Feb 2021, 14:08 WIB

Sri Mulyani akan Berikan Perlakuan Pajak Khusus untuk LPI

Sabtu , 30 Jan 2021, 09:43 WIB

Transformasi Ekonomi Syariah

Jumat , 29 Jan 2021, 21:39 WIB

Menkeu Ingin Bea Cukai Wujudkan Distribusi Vaksin Tercepat

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga lakukan realokasi belanja untuk mengumpulkan dana bagi penanganan dampak pandemi Covid-19.

Rabu , 27 Jan 2021, 20:54 WIB

Kebutuhan Covid-19 Bertambah, Pemerintah Refocusing Belanja

Rabu , 27 Jan 2021, 18:15 WIB

Sri Mulyani Perkirakan Anggaran Vaksin Covid-19 Naik

Rabu , 27 Jan 2021, 16:27 WIB

Pemerintah Naikkan Anggaran Kartu Prakerja Dua Kali Lipat

Rabu , 27 Jan 2021, 15:41 WIB

Sri Mulyani: Anggaran PEN Tahun Ini Berpotensi Membengkak

Otsus Papua Diperpanjang 20 Tahun, Menkeu: Butuh Rp 234 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Papua hingga 2041 dan peningkatan besarannya akan membutuhkan anggaran Rp 234,6 triliun. Jumlah tersebut dua kali lipat lebih besar dibandingkan total dana otsus Papua selama dua dekade terakhir, yakni Rp 101,2 triliun. Perhitungan tersebut dengan asumsi kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 3,02 persen per tahun berdasarkan rata-rata...

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri), Dua Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri) dan Azis Syamsuddin (kanan) usai menggelar pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Rapat tersebut membahas pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Senin , 25 Jan 2021, 13:13 WIB