Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, memastikan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Selasa , 18 Apr 2023, 14:40 WIB

Legislator: Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PPPK Paling Lambat 28 November

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta agar rencana pembatalan penghapusan tenaga honorer jangan hanya sebatas angin surga jelang Pemilu 2024. Karena itu, ia meminta Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, untuk segera merealisasikan permintaan presiden untuk tak melakukan penghapusan tenaga honorer.

Rabu , 12 Apr 2023, 13:03 WIB

Komisi II: Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin Surga

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan, penanganan tenaga non-ASN atau honorer dilakukan dengan prinsip menghindari sejumlah hal. Di antaranya, menghindari PHK massal, pembengkakan anggaran, tak mengurangi pendapatan yang diterima mereka saat ini, dan sesuai regulasi.

Selasa , 11 Apr 2023, 14:03 WIB

Menpan-RB Pastikan Penanganan Tenaga Honorer tak Lewat PHK Massal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.

Selasa , 11 Apr 2023, 11:45 WIB

Menpan-RB: Penanganan Tenaga Honorer Berprinsip Hindari PHK Massal

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menyebut pada masa pemerintahan ayahnya, sebanyak 1,1 juta honorer diangkat menjadi PNS. (ilustrasi)

Kamis , 06 Apr 2023, 04:07 WIB

Pamer Kebijakan Ayahnya, AHY: Pada Masa SBY, 1,1 Juta Honorer Diangkat Jadi PNS

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Ahad , 22 Jan 2023, 01:43 WIB

Gubernur Isran Noor dan Rektor UGM Pikirkan Solusi 2,7 Juta Tenaga Honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.

Kamis , 19 Jan 2023, 11:43 WIB

Pemerintah Pusat dan Daerah Kebut Detilkan Opsi Penataan Tenaga Honorer

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Selasa , 20 Dec 2022, 07:45 WIB

Bakal Dihapus, Pemerintah Diminta Pastikan Nasib Tenaga Honorer

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 15 Dec 2022, 17:59 WIB

Guru TK, Penjaga Sekolah, Dokter, Sampai Penyuluh, Ini Daftar Honorer yang Bakal Dibahas

Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade PPPK Kabupaten Indramayu mengepung Pendopo Indramayu. Mereka protes karena dari 1.899 guru honorer yang lulus PPPK, hanya 280 orang yang diangkat oleh Pemda Indramayu.

Kamis , 15 Dec 2022, 17:49 WIB

Revisi UU ASN: Tenaga Honorer Bisa Diangkat Mulai 2023

Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade PPPK Kabupaten Indramayu mengepung Pendopo Indramayu. Mereka protes karena dari 1.899 guru honorer yang lulus PPPK, hanya 280 orang yang diangkat oleh Pemda Indramayu.

Kamis , 15 Dec 2022, 17:43 WIB

Ini 2 Pasal Baru Soal Honorer di UU ASN yang Masuk Proglegnas 2023

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

Jumat , 25 Nov 2022, 00:46 WIB

Legislator Ungkap Temuan Diskriminasi Pendataan Tenaga Honorer

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, meminta kebijakan penghapusan tenaga honorer yang akan berlaku pada 28 November 2023 mendatang untuk ditinjau kembali. (ilustrasi).

Komisi II DPR Minta Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer November 2023 Ditinjau Kembali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, meminta kebijakan penghapusan tenaga honorer yang akan berlaku pada 28 November 2023 mendatang untuk ditinjau kembali. Sebab, hingga kini, sejumlah isu penanganan tenaga non-ASN atau tenaga honorer, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah masih belum terselesaikan.“Jadi (rencananya) implementasi PP Nomor 49 akan mengakhiri tenaga honorer...

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 10 Nov 2022, 17:40 WIB

Forum Honorer: Opsi Pemberhentian Ciptakan Masalah Baru Bagi Honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas

Kamis , 10 Nov 2022, 13:39 WIB

Azwar Anas: Memberhentikan Semua Tenaga Honorer Rasanya tidak Mungkin

Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes berdemo, ilustrasi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan hingga saat ini belum menemukan solusi atas nasib ribuan tenaga honorer, seiring dengan penghapusan tenaga honorer mulai tahun depan.

Rabu , 09 Nov 2022, 14:53 WIB

Pemkot Tangsel tak Punya Solusi untuk Ribuan Tenaga Honorer

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Rabu , 09 Nov 2022, 08:38 WIB

Legislator Minta Kebijakan Hapus Tenaga Honorer Dikaji Ulang

Peserta aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. (Ilustrasi)

Selasa , 01 Nov 2022, 05:40 WIB

Persoalan Tenaga Honorer Diharapkan Selesai Tahun 2023

Sejumlah tenaga kesehatan honorer dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Barat, (ilustrasi).

Senin , 31 Oct 2022, 15:01 WIB

Legislator: Tenaga Honorer Lama tak Bisa Disamaratakan dengan yang Baru

Tenaga Honorer (Ilustrasi). Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mendorong pembentukan pansus tenaga honorer.

Jumat , 28 Oct 2022, 02:51 WIB

Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Tenaga Honorer

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Kamis , 27 Oct 2022, 18:54 WIB

Komisi II DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Penyelesaian Tenaga Honorer

Para pegawai mendatangi bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Kabupaten Indramayu, Jumat (21/10). Mereka memperjuangkan agar nama mereka bisa masuk dalam pendataan Non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jumat , 21 Oct 2022, 17:35 WIB

Puluhan Honorer Geruduk Pemda, Buntut tak Masuk Pendataan non ASN

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor

Kamis , 13 Oct 2022, 22:09 WIB

Gubernur Kaltim Komitmen tak Hapus Tenaga Honorer

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengusulkan status pendamping desa jadi PPPK.

Jumat , 07 Oct 2022, 19:54 WIB

Mendes PDTT Usulkan Status Pendamping Desa Jadi PPPK

Pemerintah telah menghimpun data tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer hingga 30 September 2022, yakni sebanyak 2.113.158 tenaga honorer yang berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah.

Senin , 03 Oct 2022, 13:05 WIB

Akhir Pendataan, Tercatat 2 Juta Tenaga Honorer

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan non nakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. Republika/Putra M. Akbar

Jumat , 30 Sep 2022, 16:10 WIB

Legislator: Pendataan Tenaga Honorer Jangan Terburu-buru

Peserta aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat , (ilustrasi).

Jumat , 30 Sep 2022, 02:44 WIB

Komisi II DPR: Ada Tiga Kanal Solusi Permasalahan Tenaga Honorer

Sejumlah tenaga kesehatan honorer menggelar unjuk rasa menuntut kepastian status mereka. (Ilustrasi)

Jumat , 30 Sep 2022, 00:54 WIB

Siapkan 'Win-Win Solution' agar Tak Terjadi Gempa Massal Honorer

Sejumlah tenaga kesehatan honorer dari berbagai kota/kabupaten di Jawa Barat melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (5/8/2022). Dalam aksi tersebut mereka meminta segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mendesak PP No 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dihapus. Foto: Republika/Abdan Syakura

Kamis , 29 Sep 2022, 06:40 WIB

Honorer di Kota Bandung akan Diprioritaskan Jadi PPPK

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Pemkot Malang Upayakan Tidak Ada Manipulasi Data Selama Proses Pendataan Honorer

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG--Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berupaya agar tidak terjadi manipulasi data selama proses pendataan tenaga honorer. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKPSDM Kota Malang, Totok Kasiyanto Rabu (28/9/2022). Menurut Totok, pihaknya sudah mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berusaha agar tidak terjadi manipulasi data. Bahkan, masing-masing OPD telah menandatangani pernyataan untuk bertanggung...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas

Rabu , 28 Sep 2022, 14:01 WIB

Menpan-RB Minta BPKP Bantu Awasi Data Tenaga Honorer

Sejumlah pegawai honorer berunjuk rasa menuntut kepastian masa depan karir mereka. (Ilustrasi)

Jumat , 23 Sep 2022, 13:09 WIB

Curhat Tenaga Honorer: Boleh Dihapus, Asal....

Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendesak agar masalah tenaga honorer diselesaikan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kamis , 22 Sep 2022, 19:16 WIB

Legislator Minta Persoalan Honorer Selesai pada Era Pemerintahan Jokowi

Peserta aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/8/2022). Dalam aksinya, tenaga kesehatan honorer tersebut menuntut untuk non-ASN nakes dan non-nakes yang bekerja di fasyankes pemerintah baik di puskesmas maupun rumah sakit untuk segera diakomodir dan diangkat sebagai ASN maupun PPPK menyesuaikan PP nomor 49 tahun 2018.

Kamis , 22 Sep 2022, 18:47 WIB

Selesaikan Dulu Honorer K2 yang Benar-Benar Bekerja

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Rapat perdana antara DPR dengan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas yang baru dilantik itu membahas penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. Republika/Prayogi

Kamis , 22 Sep 2022, 07:46 WIB

Menpan RB: Audit Tenaga Honorer

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Kamis , 22 Sep 2022, 05:47 WIB

Pemerintah Alokasikan Rp 25,74 Triliun untuk Penggajian PPPK pada 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Rapat perdana antara DPR dengan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas yang baru dilantik itu membahas penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. Republika/Prayogi

Kamis , 22 Sep 2022, 05:13 WIB

Menteri PANRB Minta Seluruh Bupati Audit Jumlah Tenaga Non-ASN

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi). Ketum Apkasi sebut kebijakan penghapusan tenaga honorer timbulkan keresahan.

Rabu , 21 Sep 2022, 15:39 WIB

Ketum Apkasi: Penghapusan Tenaga Honorer Timbulkan Keresahan

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Senin , 19 Sep 2022, 22:35 WIB

PHK2I Apresiasi Wacana Pembatalan Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Senin , 19 Sep 2022, 18:54 WIB

Penghapusan Tenaga Honorer Berpeluang Dibatalkan, Ini Solusi dari Pengamat

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja mulai 2023 sudah tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga honorer. (ilustrasi)

Senin , 19 Sep 2022, 15:18 WIB

Mengapa Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer pada 2023 Berpeluang Dibatalkan?

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya Sugiarto, melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Pertemuan tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan rencana pengurangan non-ASN atau honorer.

Selasa , 13 Sep 2022, 12:30 WIB

Ketua APEKSI Temui Menpan-RB, Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dan tiga asosiasi pemerintah daerah (Pemda), yakni Apkasi, Appsi, dan Apeksi membahas nasib tenaga honorer yang keberadaannya akan dihapus tahun depan.

Selasa , 13 Sep 2022, 08:37 WIB

Menpan-RB Anas Temui Tiga Asosiasi Pemda Bahas Percepatan Validasi Data Honorer 

Prev Next