#tenaga-kerja-asing

Rabu , 25 Apr 2018, 14:06 WIB

Jokowi Sebut Perpres Tenaga Kerja Asing Terlalu Dipolitisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terlalu dipolitisasi. Isu ini dalam beberapa pekan ke belakang...

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Rabu , 25 Apr 2018, 07:07 WIB

Gaji Dosen Asing Harus Disesuaikan dengan Kompetensi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai pemerintah harus berhati-hati agar tidak ada diskriminasi antara dosen asing dengan dosen dalam negeri. Hal itu disampaikannya menanggapi informasi bahwa Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir akan menganggarkan Rp 300 miliar untuk menggaji dosen asing yang didatangkan ke Indonesia. Artinya, setiap dosen akan digaji berkisar hingga...

Selasa , 24 Apr 2018, 18:54 WIB

Menaker: Tenaga Kerja Asing di Indonesia Masih Sedikit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri kembali...

Selasa , 24 Apr 2018, 17:45 WIB

Moeldoko Siap Pasang Badan Jika Ada yang Ganggu Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moledoko...

Selasa , 24 Apr 2018, 14:55 WIB

60 Persen TKA di Sukabumi Berasal dari Cina

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Sekitar 60 persen tenaga kerja asing...

Selasa , 24 Apr 2018, 14:38 WIB

Beda Pendapat Fadli-Fahri dan Bamsoet Soal Pansus TKA

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) berbincang dengan sejumlah mentri sebelum rapat terbatas tentang penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Presiden, Jakarta (ilustrasi)

Selasa , 24 Apr 2018, 12:56 WIB

JK Tegaskan Perpres TKA Bukan untuk Membebaskan Orang Asing

Tenaga Kerja Asing Vs Tenaga Kerja Indonesia

Selasa , 24 Apr 2018, 04:58 WIB

KNPI Minta DPR Tetap Kritis Soal Tenaga Kerja Asing

Nindira Aryudhani, Relawan Opini dan Media, Kampung Inggris, Pare, Kediri, Jawa Timur

Selasa , 24 Apr 2018, 04:00 WIB

Dosen Pribumi Bagai Anak Tiri

Kepala Badan Koordinasi Bidang Perekonomian (BKPM) Thomas Lembong.

Senin , 23 Apr 2018, 18:51 WIB

BKPM: Perpres Tenaga Kerja Asing Dorong Investasi 20 Persen

$Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong saat konferensi pers kinerja BKPM di Jakarta, Rabu (25\1)$

Senin , 23 Apr 2018, 18:45 WIB

BKPM Dukung Super Deduction Tax

Senin , 23 Apr 2018, 18:39 WIB

Pemerintah Upayakan Penghilangan Pungli Perizinan TKA

Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri

Senin , 23 Apr 2018, 18:32 WIB

Menaker Tegaskan Perpres TKA Bukan untuk Buruh

Empat dari enam warga negara asing asal Cina yang diamankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi berjalan menuju Kantor Imigrasi di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/10). Keenam WNA Cina tersebut diduga sebagai tenaga kerja asing ilegal dan bekerja pada sebuah perusahaan pertambangan emas di Kecamatan Simpenan, Sukabumi.

Senin , 23 Apr 2018, 13:26 WIB

Pemprov Jabar Perketat Pengawasan Terhadap TKA

Ahad , 22 Apr 2018, 20:56 WIB

Menaker Bantah Perpres Buat Tenaga Kerja Asing Bebas Bekerja

Ahad , 22 Apr 2018, 16:53 WIB

Nasdem: Alasan Pembentukkan Pansus TKA Harus Jelas

Jumat , 20 Apr 2018, 17:15 WIB

Fadli Zon Nilai Pemerintah Istimewakan TKA

Istana Nilai DPR tak Perlu Bentuk Pansus TKA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai, DPR tak perlu membentuk panitia khusus (Pansus) angket mengenai tenaga kerja asing. Moeldoko mengatakan, pemerintah siap memberikan klarifikasi kepada DPR terkait Peraturan Presiden (Perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). "Ya perlu penjelasan. Tidak perlu Pansus lah, ini kan hanya perlu klarifikasi. Pemerintah siap memberikan klarifikasi...

Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri saat ditemui di Gedung Kemenaker Gatot Subroto Jakarta, Selasa (20/3).

Jumat , 20 Apr 2018, 11:46 WIB

Menaker: Perpres Tenaga Kerja Asing Jangan 'Digoreng'

Jumat , 20 Apr 2018, 11:32 WIB

Menaker: Investasi Asing Diikuti Tenaga Kerja Asing Wajar

Puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar menggelar aksi di halaman depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (6/2). Aksi tersebut salah satunya menuntut pemerintah tegas mendeportasi tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang saat ini banyak berdatang

Kamis , 19 Apr 2018, 22:29 WIB

DPR Wacana Pansus TKA, Kemenaker: Itu Penghambat Investasi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah

Kamis , 19 Apr 2018, 15:47 WIB

Soal Perpres TKA, Fahri Hamzah Usul Bentuk Pansus

Kamis , 19 Apr 2018, 12:01 WIB

Wakil Rakyat Ini Nilai Perpres TKA tak Pro Rakyat

Kamis , 19 Apr 2018, 11:48 WIB

KSPI Tuntut Pencabutan Perpres TKA Saat May Day

Ketua MPR Zulkifli Hasan berpose bertama anak-anak muda Tuban.

Kamis , 19 Apr 2018, 08:18 WIB

Generasi Muda di Tuban Keluhkan Pekerja Asing ke Ketua MPR

Kamis , 19 Apr 2018, 05:15 WIB

Indonesia Miliki Banyak Dosen Lulusan Luar Negeri

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati

Rabu , 18 Apr 2018, 16:47 WIB

Indef: Perpres Tenaga Kerja Asing Sebaiknya Lebih Fokus

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (tengah)

Rabu , 18 Apr 2018, 14:00 WIB

KSPI: Perpres TKA Rumitkan Isu Ketenagakerjaan di Indonesia

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah

Rabu , 18 Apr 2018, 13:43 WIB

Pemerintah Diminta Cabut Perpres Tenaga Kerja Asing

Rabu , 18 Apr 2018, 11:37 WIB

KSPI Pertanyakan Kembali Tujuan Perpres TKA

Rabu , 18 Apr 2018, 00:14 WIB

KSPI: Pekerja Konstruksi dan Tambang Paling Terpukul

Selasa , 17 Apr 2018, 20:25 WIB

TKA Cina Berpotensi Lebih Mudah Masuk Indonesia

Selasa , 17 Apr 2018, 20:01 WIB

Perpres TKA Dinilai Banyak Menghilangkan Poin Penting

Ahad , 15 Apr 2018, 18:52 WIB

Kerja Sama Jalur Sutra, Indef: Perlu Pengawasan TKA

Dosen yang sedang mengajar para mahasiswa (ilustrasi)

Indonesia Belum Miliki Visa Khusus Dosen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) masih meninjau dan melakukan koordinasi aturan turunan Peraturan Presiden (perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) Kemenristekdikti Dikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, aturan turunan Perpres ini akan dlihat kebutuhannya."Kami tinjau apakah memerlukan aturan turunan baru," ujarnya saat dihubungi Republika,...

Ahad , 15 Apr 2018, 15:10 WIB