Tri Rismaharini

Pengamat: Risma Punya Jurus Jaring Laba-Laba

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAY -- Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mempunyai jurus 'jaring laba laba' di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2020. Meski sebagai kader dan birokrat ia bisa jadi tak mengakar, namun hal itu bisa dikompensasi dari kinerjanya. "Prestasi kerja yang memuaskan di atas 68 persen membuat tingkat kepuasan masyarakat Surabaya tinggi...

Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini

Selasa , 23 Apr 2019, 10:31 WIB

Risma Ajak tak Gunakan Medsos untuk Sebar Hoaks

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan pencoblosan pemilihan umum 2019 di TPS 001 Jalan Wiyung Indah Blok L/1-A, Kelurahan Jajar Tunggal, Wiyung, Surabaya, Rabu (17/4).

Rabu , 17 Apr 2019, 17:45 WIB

Ini Harapan Risma untuk Presiden Terpilih

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan pencoblosan pemilihan umum 2019 di TPS 001 Jalan Wiyung Indah Blok L/1-A, Kelurahan Jajar Tunggal, Wiyung, Surabaya, Rabu (17/4).

Rabu , 17 Apr 2019, 13:08 WIB

Risma Salurkan Hak Pilih di TPS Sekitar Rumahnya

Tri Rismaharini

Selasa , 09 Apr 2019, 07:03 WIB

Risma Doakan Persebaya Juara Piala Presiden

Warga menyaksikan parade budaya saat Surabaya Vaganza 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (24/3/2019).

Ahad , 24 Mar 2019, 17:03 WIB

Ribuan Warga Saksikan Parade Surabaya Vaganza

Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini

Senin , 18 Mar 2019, 13:10 WIB

Surabaya Bakal Tambah TPS Baru

Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini

Jumat , 15 Mar 2019, 18:01 WIB

UMKM Surabaya Fokus Sasar Pasar dalam Negeri

Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini

Kamis , 14 Mar 2019, 12:54 WIB

Pemkot Surabaya Terus Tambah Kapasitas Pompa Air

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beraktivitas di ruang kerjanya di kompleks Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/2/2019).

Risma Ingin Kelola SMA/SMK, Ini Kata Khofifah

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berkali-kali meminta agar pengelolaan SMA/SMK dilakukan pemerintah kota, bukan oleh pemerintah provinsi. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan urusan pendidikan menengah (SMA/SMK/sederajat) dipegang pemerintah provinsi.Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menyikapi keinginan Risma tersebut. Menurutnya salah jika permintaan pengelolaan SMA/SMK/sederajat itu dilakukan ke gubernur, karena...