Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak penetapan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi usul inisiatif DPR. (Foto: Bukhori Yusuf)

Rabu , 09 Feb 2022, 01:04 WIB

Fraksi PKS: Revisi UU PPP Bukan untuk Perbaiki UU Ciptaker

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati 15 poin yang akan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). (Foto: Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi)

Selasa , 08 Feb 2022, 19:26 WIB

Revisi UU PPP Bolehkan Perbaikan Salah Ketik UU yang Sudah Disahkan

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, Partai Buruh akan mengkampanyekan agar masyarakat tak memilih partai-partai politik yang mendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Foto: Said Iqbal)

Senin , 07 Feb 2022, 14:44 WIB

Partai Buruh: Jangan Pilih Parpol Pendukung UU Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) adalah alat untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tak berpihak kepada kelompok buruh. (Foto: Said Iqbal)

Senin , 07 Feb 2022, 14:12 WIB

Partai Buruh akan Gugat Revisi UU PPP Jika Disahkan

Sejumlah massa buruh melaksanakan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2/2022). Aksi tersebut menuntut pencabutan omnibus law dan menggugat putusan gubernur mengenai penetapan upah minimum. Republika/Putra M. Akbar

Senin , 07 Feb 2022, 13:17 WIB

In Picture: Aksi Buruh Tuntut Pencabutan Omnibus Law

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly.

Jumat , 04 Feb 2022, 16:16 WIB

Menkumham Klaim Pemerintah Hormati Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Jumat , 14 Jan 2022, 09:29 WIB

Siang Ini, Ribuan Buruh se-Jabotabek Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPR

Presiden PKS Ahmad Syaikhu

Selasa , 04 Jan 2022, 08:30 WIB

Pemerintah Dinilai Belum Berpihak kepada Buruh Soal Ciptaker

Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta pemerintah belajar dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Agar ke depannya, pemerintah dalam menyusun rancangan undang-undang (RUU) mengedepankan kepentingan rakyat.

Jumat , 31 Dec 2021, 07:18 WIB

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Asing, Hak Pekerja Lokal Dikorbankan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang - Charles Simabura

Sabtu , 18 Dec 2021, 06:20 WIB

RUU IKN, Samakah Nasibnya seperti RUU Ciptaker?

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan dimulai pada 2022. (ilustrasi).

Senin , 13 Dec 2021, 12:52 WIB

Kemenaker: Jaminan Kehilangan Pekerjaan akan Dimulai pada 2022

Pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya tersebut mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rabu , 08 Dec 2021, 15:27 WIB

In Picture: Buruh Berunjuk Rasa Tolak UU Ciptaker di Jakarta

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja tidak berdampak besar ke BUMN.

Erick: Dampak Putusan MK Bagi BUMN Sangat Minim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi BUMN sangat minim. Erick menyebut hanya ada dua dampak dalam putusan MK bagi BUMN."Dampak UU Cipta Kerja ke BUMN sangat minim," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di...

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Jumat , 03 Dec 2021, 00:27 WIB

Fraksi DPR Ingin Revisi UU Ciptaker Fokus di Putusan MK

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.

Kamis , 02 Dec 2021, 13:52 WIB

Baleg PKS: Problem UU Ciptaker Bukan Hanya Masalah Prosedur

Rabu , 01 Dec 2021, 23:02 WIB

Demokrat: Revisi UU Ciptaker Harus Dilakukan Komprehensif

Ilumni FH Unpar Harap Pemerintah Jamin Kepastian Investasi. Foto: Ilustrasi asuransi/investasi

Rabu , 01 Dec 2021, 19:47 WIB

Ilumni FH Unpar Harap Pemerintah Jamin Kepastian Investasi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Rabu , 01 Dec 2021, 17:10 WIB

Dikebut, Perbaikan UU Ciptaker Ditargetkan Selesai Awal 2022

Tersangka Petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (kanan) diperiksa Direktorat Siber Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi yag ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran dikalangan rakyat terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Rabu , 01 Dec 2021, 08:35 WIB

KAMI: Putusan MK Harus Jadi Dasar Bebaskan Jumhur Cs

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi

Selasa , 30 Nov 2021, 17:04 WIB

Baleg Tunggu Pimpinan DPR Terkait Perbaikan UU Ciptaker

Ketua DPR RI Puan Maharani

Selasa , 30 Nov 2021, 15:39 WIB

Puan: DPR Segera Tindak Lanjuti Putusan MK Soal UU Ciptaker

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Selasa , 30 Nov 2021, 00:57 WIB

Perbaikan UU Cipta Kerja tak Perlu dengan Perppu Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Senin , 29 Nov 2021, 22:14 WIB

Presiden Tenangkan Investor, KSPI Sayangkan Sikap Jokowi

Hamdan Zoelva.

Senin , 29 Nov 2021, 20:17 WIB

Hamdan: Ada Ketidakpastian Hukum Jika UU Ciptaker Dibatalkan

Presiden Joko Widodo.

Senin , 29 Nov 2021, 18:02 WIB

Jokowi: Materi dan Substansi UU Ciptaker Masih Berlaku

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Senin , 29 Nov 2021, 15:15 WIB

Pemerintah Pastikan Perbaiki UU Cipta Kerja

Hamdan Zoelva.

Senin , 29 Nov 2021, 14:50 WIB

Hamdan: Ada 3 Alasan UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Senin , 29 Nov 2021, 14:32 WIB

MK Dinilai Inkonsistensi Beri Putusan Terhadap UU Ciptaker

Sufmi Dasco Ahmad

Senin , 29 Nov 2021, 13:24 WIB

DPR Sudah Buat Kajian UU Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Jokowi mengatakan, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku.  Sebagai pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR diberikan waktu paling lama dua tahun untuk...

Firman Soebagyo

Ahad , 28 Nov 2021, 13:50 WIB

Baleg: Perbaikan UU Ciptaker Hal yang Biasa

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Ahad , 28 Nov 2021, 09:27 WIB

IKAMI: MK Seharusnya Tegas Batalkan UU Cipta Kerja

Presidium KAMI, Prof Din Syamsuddin

Ahad , 28 Nov 2021, 07:43 WIB

Pernyataan KAMI Tanggapi Putusan MK di UU Ciptaker

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Ahad , 28 Nov 2021, 06:08 WIB

Pakar Tuding Pemerintah DPR Salah Tafsir Soal UU Cipta Kerja

Peneliti Formappi Lucius Karus.

Sabtu , 27 Nov 2021, 12:55 WIB

Formappi: Putusan MK Bukti Buruknya Fungsi Legislasi DPR

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Sabtu , 27 Nov 2021, 00:07 WIB

Pakar: Kawal Kepatuhan Pemerintah Jalani Putusan UU Ciptaker

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Jumat , 26 Nov 2021, 20:18 WIB

KSPI Nilai Airlangga Sebar Propaganda Pascaputusan MK

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani.

Jumat , 26 Nov 2021, 18:45 WIB

Apindo: Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku Pascaputusan MK

Yusril Ihza Mahendra

Jumat , 26 Nov 2021, 18:41 WIB

Dua Saran Yusril untuk Pemerintah Seusai Putusan MK

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Jumat , 26 Nov 2021, 18:28 WIB

Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Greenpeace Indonesia dan Walhi mengusulkan sebaiknya UU ini dibatalkan.

Jumat , 26 Nov 2021, 18:01 WIB

Dua LSM Lingkungan Respons UU Ciptaker, 'Batalkan Saja'

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap memimpin sidang putusan uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Jumat , 26 Nov 2021, 17:24 WIB

Putusan Kompromi Jalan Tengah MK di UU Cipta Kerja

Suasana sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11). bersama pemerintah berencana menggelar rapat kerja (raker) pada 6 Desember sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jumat , 26 Nov 2021, 16:51 WIB

DPR-Pemerintah Bahas UU Cipta Kerja pada 6 Desember

Prev Next