Pekerja mengemas bubuk jahe merah instan di pabrik pengolahan jahe merah, Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022) (ilustrasi). Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai Pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih mendetail terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2022 tentang Cipta Kerja agar visi mendorong lebih banyak investasi dapat tercapai.

Rabu , 04 Jan 2023, 23:31 WIB

Core: Perlu Penjelasan Perppu Ciptaker Agar Target Investasi Tercapai

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyarankan untuk membuat UU Cipta Kerja yang baru dalam mengakhiri polemik Perppu Cipta Kerja.

Rabu , 04 Jan 2023, 14:10 WIB

Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Ini Saran Jimly Asshiddiqie

Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menegaskan, UU Cipta Kerja tidak memiliki unsur koruptif. (ilustrasi)

Rabu , 04 Jan 2023, 05:09 WIB

Mahfud: UU Cipta Kerja tidak Miliki Unsur Koruptif

Ilustrasi tolak UU Cipta Kerja. Perlu rumusan yang tunggal terkait dengan kegentingan dalam UU Cipta Kerja

Selasa , 03 Jan 2023, 20:31 WIB

Perppu Cipta Kerja dan Pentingnya Rumusan Kriteria Kegentingan

Sejumlah pekerja menyelesaikan keset di sebuah pabrik (ilustrasi). Lembaga riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 22 tahun 2022 tidak secara otomatis menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat masuknya investasi di Indonesia.

Selasa , 03 Jan 2023, 17:01 WIB

Peneliti: Perppu Cipta Kerja Tak Lantas Tuntaskan Masalah Investasi

Menko Polhukam Mahfud MD Mahfud MD. Mahfud menegaskan, penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi telah melalui prosedur. (ilustrasi)

Selasa , 03 Jan 2023, 16:00 WIB

Argumentasi Pemerintah Bahwa Jokowi tak Salah Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi, ilustrasi

Selasa , 03 Jan 2023, 14:11 WIB

Jika Perppu Cipta Kerja tak Ditolak DPR, MK Beri Lampu Hijau untuk Digugat

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketum Demokrat AHY sebut tidak ada perbedaan antara perppu dengan UU Ciptaker lama.

Selasa , 03 Jan 2023, 13:56 WIB

AHY: Tidak Ada Perbedaan Perppu dengan UU Ciptaker yang Ditolak MK

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.

Selasa , 03 Jan 2023, 09:42 WIB

Diabaikan, DPR Harus Tolak Perppu Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Partai Buruh menyatakan setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu Cipta Kerja tetapi tidak menyetujui isinya. (ilustrasi)

Senin , 02 Jan 2023, 22:23 WIB

Partai Buruh Setuju Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Tapi tak Setuju Isinya

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Partai Buruh meminta pasal yang mengatur soal hak libur pekerja di Perppu Cipta Kerja dicabut (ilustrasi).

Senin , 02 Jan 2023, 21:49 WIB

Partai Buruh Minta Pasal Terkait Hari Libur Pekerja di Perppu Cipta Kerja Dicabut

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA. Hidayat Nur Wahid membahas syarat-syarat untuk dikeluarkannya perppu.

Senin , 02 Jan 2023, 18:03 WIB

Sindir Pemerintah, Hidayat Nur Wahid Bahas Syarat Dikeluarkannya Perppu

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ledia Hanifa Amaliah mendorong DPR menolak Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Fraksi PKS Dorong DPR Tolak Perppu Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ledia Hanifa Amaliah mengakui, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah hak prerogatif Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Namun, hal tersebut justru mencederai DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, bersama pemerintah. "Karena itu, mendorong DPR menolak Perppu ini dan meminta pemerintah taat pada perintah MK untuk...

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo tidak memperbaiki UU Cipta Kerja yang dinilai Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat. (ilustrasi)

Senin , 02 Jan 2023, 13:22 WIB

Komisi IX DPR: Perppu Sama Sekali tak Perbaiki UU Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo menghadiri Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efe Indonesia Tahun 2023, Senin (2/1/2023). Turut hadir dalam acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Senin , 02 Jan 2023, 13:16 WIB

Alih-Alih Patuhi Putusan MK, Jokowi Ambil Jalan Pintas Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, (ilustrasi).

Senin , 02 Jan 2023, 13:07 WIB

DPR Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto sebut Perppu Ciptaker sangat sombong dan menantang putusan MK.

Senin , 02 Jan 2023, 11:45 WIB

Mantan Pimpinan KPK: Perppu Ciptaker Sangat Sombong dan Menantang Putusan MK

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon (kiri).

Senin , 02 Jan 2023, 08:00 WIB

Demokrat Tolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022

Tukang sayur bawa bendera Partai Demokrat. Partai Demokrat sebut seharusnya UU Cipta Kerja diperbaiki bukannya diterabas dengan Perppu.

Senin , 02 Jan 2023, 07:33 WIB

'Harusnya UU Ciptaker Diperbaiki, Bukannya Diterabas dengan Perppu'

Seorang buruh yang melakukan aksu unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. (ilustrasi).

Senin , 02 Jan 2023, 06:41 WIB

Perppu Cipta Kerja Runtuhkan Supremasi Konstitusi

Partai Demokrat, ilustrasi. Partai Demokrat menegaskan tolak Perppu terkait dengan UU Cipta Kerja.

Ahad , 01 Jan 2023, 14:11 WIB

Demokrat Tolak Perppu Terkait UU Cipta Kerja

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.

Ahad , 01 Jan 2023, 12:14 WIB

PKS Sebut Perppu Cipta Kerja Bencana Bagi Undang-Undang

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Rabu , 21 Dec 2022, 17:36 WIB

Menaker Ida: UU Ciptaker Tingkatkan Perlindungan Pekerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Jumat , 11 Nov 2022, 08:46 WIB

Tolak Kenaikan Upah Minimum PP 36 dan No Work No Pay

Perkebunan Stroberi (ilustrasi)

Selasa , 18 Oct 2022, 01:47 WIB

Kementan: UU Nomor 11 Tahun 2020 Permudah Usaha Bidang Perkebunan

RUU Sisdiknas Belum Tentu Disahkan dalam Tahun yang Sama. Foto: Ilustrasi Peta Jalan Pendidikan

Senin , 12 Sep 2022, 21:20 WIB

RUU Sisdiknas Belum Tentu Disahkan dalam Tahun yang Sama

Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah yang tergabung dari berbagai serikat pekerja di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

Senin , 12 Sep 2022, 13:41 WIB

BBM Naik, Buruh Geruduk Kantor Anies Tuntut Tiga Hal

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan, perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum akan dilakukan karena masih menunggu kesepakatan fraksi-fraksi.

Selasa , 23 Aug 2022, 14:02 WIB

Baleg Sebut Perbaikan UU Cipta Kerja Tunggu Kesepakatan Fraksi

Akademisi Harus Ikut Beri Solusi untuk UU Cipta Kerja (ilustrasi).

Ahad , 31 Jul 2022, 15:01 WIB

Akademisi Harus Ikut Beri Solusi untuk UU Cipta Kerja

Pemerintah optimistis revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan selesai sebelum tenggat dua tahun dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2021.

Pemerintah: Revisi UU Cipta Kerja Terus Berproses

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan selesai sebelum tenggat dua tahun dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2021. Saat ini, perbaikan UU Cipta Kerja tersebut masih terus berproses. "Kalau bisa secepat-cepatnya. Kalau bisa tahun ini ya tahun ini," kata Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi dalam Media Briefing...

Ilustrasi Startup. Pakar hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan menanggapi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh beberapa startup di Indonesia dalam menghadapi fase bubble burst. Bubble burst adalah fase pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan naiknya nilai pasar dengan cepat, namun diikuti dengan penurunan nilai yang cepat juga.

Selasa , 21 Jun 2022, 10:11 WIB

Startup Lakukan PHK Massal, Diingatkan Kewajiban Bayar Pesangon

Gubernur Riau, Syamsuar. Diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja memberikan peluang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Hal ini mengingat izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) hanya dilakukan oleh swasta.

Senin , 20 Jun 2022, 15:28 WIB

Riau Ditargetkan Jadi Provinsi Pertama Kelola BUMD Hutan Tanaman Industri

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR menunggu surat presiden soal UU Cipta Kerja pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ilustrasi.

Selasa , 24 May 2022, 23:44 WIB

DPR Tunggu Surat Presiden Soal UU Cipta Kerja

Sejumlah massa buruh saat melaksanakan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (14/5/2022). Dalam aksi yang merupakan rangkaian peringatan Hari Buruh Sedunia tersebut mereka menyuarakan 18 tuntutan salah satunya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Republika/Putra M. Akbar

Sabtu , 14 May 2022, 17:25 WIB

Partai Buruh Ancam Organisir 5 Juta Pekerja Mogok Jika Revisi UU Cipta Kerja Dilanjutkan 

UU Cipta Kerja (ilustrasi)

Jumat , 13 May 2022, 20:49 WIB

Bahlil: UU Cipta Kerja Diapresiasi Pengusaha AS

Ilustrasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)

Kamis , 21 Apr 2022, 06:11 WIB

Serikat Buruh Ungkap Ada Perusahaan Besar tak Mau Bayar THR Karyawan Kontrak 

Ilustrasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menjelaskan, tak ada dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), dalam rangka perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Senin , 18 Apr 2022, 16:07 WIB

PSHK: RUU PPP Jangan Hanya Jadi Alat Legitimasi UU Ciptaker

Ilusttrasi. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menyesuaikan atau memberlakukan tarif layanan keimigrasian baru yang sebelumnya tidak terakomodir di kebijakan lama.

Ahad , 17 Apr 2022, 13:50 WIB

Kemenkumham Sesuaikan Tarif Layanan Keimigrasian Baru

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Sabtu , 16 Apr 2022, 20:20 WIB

Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

Ilustrasi. Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Sabtu , 16 Apr 2022, 05:04 WIB

Pakar: Metode Omnibus Cenderung Sembunyikan Aspek Penting

Ilustrasi. Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumat , 15 Apr 2022, 19:06 WIB

Ahli Hukum: Revisi UU PPP Bertentangan dengan Putusan MK 

Ilustrasi. Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi manusia (HAM) Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) Herlambang P Wiratraman mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) harus dikritisi publik.

Jumat , 15 Apr 2022, 18:37 WIB

LP3ES: DPR-Pemerintah Bahas RUU PPP dengan Cara tak Patut

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Mayjen Mar (Purn) Sturman Panjaitan.

Kamis , 14 Apr 2022, 11:02 WIB

Baleg DPR Heran Kemenkumham Serahkan Kewenangan Pengundangan ke Kemensetneg

Prev Next