#uu-cipta-kerja

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari

Jumat , 26 Nov 2021, 16:16 WIB

Pemerintah & DPR Dinilai Salah Tafsir Soal Nasib UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, meminta Pemerintah dan DPR serius melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja. MK...

Jumat , 26 Nov 2021, 15:48 WIB

Yusril: tak Kaget MK Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan selama belum diperbaiki dalam rentang dua tahun ke depan, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dapat mengambil kebijakan baru dengan didasarkan pada UU Cipta Kerja. Yusril mengatakan,...

Jumat , 26 Nov 2021, 15:46 WIB

Putusan MK di UU Ciptaker, Yusril Nilai Pemerintah Beruntung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri hukum dan HAM yang...

Jumat , 26 Nov 2021, 14:52 WIB

Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Flori Sidebang, Antara Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang...

Jumat , 26 Nov 2021, 10:55 WIB

YLBHI: Hentikan Penerapan UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)...

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Jumat , 26 Nov 2021, 09:57 WIB

UU Ciptaker, Akademisi: Pembuatan UU Sering Tabrak Prosedur

Jumat , 26 Nov 2021, 07:15 WIB

UU Cipta Kerja Segera Diperbaiki

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mantan anggota panitia kerja (Panja) rancangan undang-undang Cipta Kerja ini menyebut ada tekanan internasional saat penyusunan.

Jumat , 26 Nov 2021, 06:41 WIB

Mantan Anggota Panja Sebut Ada Tekanan Saat Buat UU Ciptaker

Jumat , 26 Nov 2021, 00:54 WIB

YLBHI: Pemerintah tidak Bisa Berlakukan UU Cipta Kerja

Kamis , 25 Nov 2021, 20:50 WIB

UU Ciptaker Inkonstitusional, Baleg DPR Kecewa

Sejumlah buruh dari berbagai serikat buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/11). Dalam unjuk rasa tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2022.

Kamis , 25 Nov 2021, 16:41 WIB

In Picture: Aksi Buruh Tolak UU Ciptaker di Depan Gedung Sate

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap memimpin sidang putusan uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Kamis , 25 Nov 2021, 16:31 WIB

In Picture: Sidang Putusan MK tentang Uji Materi Omnibus Law

Kamis , 25 Nov 2021, 16:00 WIB

MK Tolak Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menunggu terlebih dahulu putusan lengkap dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ilustrasi

Kamis , 25 Nov 2021, 15:56 WIB

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

Suasana sidang putusan pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Kamis , 25 Nov 2021, 15:44 WIB

DPR Segera Kaji Pasal UU Cipta Kerja yang Bermasalah

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-UU tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun undang-undang. (ilustrasi)

Kamis , 25 Nov 2021, 14:52 WIB

Ini Pertimbangan MK Soal UU Cipta Kerja

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kamis , 25 Nov 2021, 14:01 WIB

MK: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) berbincang dengan anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan DPR.

Bila MK Batalkan UU Cipta Karja, Ini Menurut Pakar Unpad

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Mahkamah Konstitusi RI akan memutus perkara Pengujian Formil dan Materiil UU Cipta Kerja, Kamis (25/11). MK, telah memanggil semua pihak Pemohon Pengujian Formil dan Materiil UU CIPTA KERJA untuk sidang mendengarkan pembacaan putusan. Pakar Hukum Unpad, Dr Holyness N Singadimedja menilai, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetap dapat dijadikan acuan dalam penetapan Upah Minimum...

Rabu , 24 Nov 2021, 19:21 WIB

Ribuan Buruh Jabar akan Gelar Aksi Kawal Putusan MK

Pelayanan membuat surat izin mendirikan bangunan (IMB)

Selasa , 23 Nov 2021, 01:00 WIB

Perubahan IMB Jadi PBG Rugikan Pemda Bogor

Sejumlah buruh berunjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sabtu , 20 Nov 2021, 06:01 WIB

Penetapan UMP 2022 Dinilai Akibat UU Cipta Kerja

Serikat pekerja desak upah minimum kota Tangsel 2020 harus naik (ilustrasi).

Jumat , 19 Nov 2021, 07:59 WIB

Serikat Pekerja Minta UMK Tangsel 2022 Harus Naik

Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (Forum SATHU) menemui Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, di kantornya, Selasa (16/11). Ada beberapa isu yang disampaikan Forum SATHU kepada Menko Airlangga, selain perkembangan umrah adalah tentang keberatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umran (PPIU) dan Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus (PIHK) dengan pajak penambahan nilai (PPN).

Rabu , 17 Nov 2021, 22:46 WIB

Forum SATHU Dukung UU Ciptaker, Tapi Keberatan dengan Denda

Rabu , 17 Nov 2021, 14:18 WIB

Buruh Jabar Ancam Mogok Jika Upah Dihitung dengan PP 36/2021

Sejumlah mahasiswa mengelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (6/10). Aksi yang di gelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tersebut dalam rangka memperingati satu tahun disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja.

Rabu , 06 Oct 2021, 14:35 WIB

In Picture: BEM SI Gelar Peringatan Satu Tahun Disahkannya Omnibus Law

Deklarasi dilahirkannya kembali Partai Buruh yang digelar lewat Kongres ke-4 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (5/10).

Selasa , 05 Oct 2021, 13:05 WIB

Partai Buruh Dilahirkan Kembali karena UU Cipta Kerja

Rangkaian buku Kesatuan Naskah UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Rabu , 29 Sep 2021, 15:02 WIB

Mengatasi Sulitnya Memahami Isi UU Cipta Kerja

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, menyatakan realisasi UU Masyarakat Adat wujud perlindungan hak masyarakat adat

Rabu , 15 Sep 2021, 23:45 WIB

Wakil Ketua MPR: Realisasikan Undang-undang Masyarakat Adat

Ketua Satgas Cipta Kerja Mahendra Siregar (kanan). Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menyelenggarakan pertemuan koordinasi bersama perwakilan pemerintah daerah dari enam provinsi. Hal ini dilakukan untuk membangun sinergi penguatan substansi dan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Rabu , 15 Sep 2021, 22:44 WIB

Satgas Cipta Kerja Lakukan Sinkronisasi dengan Pemda

Selasa , 31 Aug 2021, 12:01 WIB

Jokowi Minta Akses Pembiayaan Dipermudah dan Disederhanakan

Petugas teller menata pecahan rupiah di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman, Jakarta, Senin (23/8/2021). Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA) optimistis dalam penyaluran kredit di sisa tahun 2021 terkait pemulihan ekonomi nasional, sementara itu Bank Mandiri telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp22,5 triliun hingga Juli 2021 untuk mendukung kegiatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Rabu , 25 Aug 2021, 06:12 WIB

Menko Airlangga: Strategi Pemulihan Ekonomi Dinilai Tepat

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sabtu , 21 Aug 2021, 06:29 WIB

Respons Pemda terhadap UU Cipta Kerja Disebut Belum Optimal

Saksi ahli dari pemohon Zainal Arifin Mochtar memberikan keterangan dalam sidang uji formil UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Jumat , 06 Aug 2021, 00:47 WIB

Guru Besar UGM Kecewa Putusan MK terhadap Pengujian UU KPK

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membutuhkan penyesuaian karena terdapat perbedaan kondisi di setiap daerah. (Foto: Bima Arya)

Kamis , 05 Aug 2021, 16:16 WIB

Bima Arya: Implementasi UU Ciptaker Butuh Penyesuaian

Lingkungan dan Investasi dalam UU Cipta Kerja dan Sektor Keuangan

Isu Lingkungan dan Kestabilan Sistem Keuangan

Salah satu isu panas yang mencuat dan memicu adu argumentasi pengesahan UU Cipta Kerja yaitu soal lingkungan hidup dan investasi. Menurut sebagian kalangan, UU Cipta Kerja telah mengorbankan aspek-aspek lingkungan demi mengejar investasi. Sebaliknya, sekelompok lainnya berpendapat faktor lingkungan masih menjadi prasyarat dalam berinvestasi. Terlepas dari itu, isu lingkungan terutama terkait perubahan iklim (climate change), dalam beberapa tahun terakhir telah...

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan peserta sehingga program jaminan sosial dapat berjalan dengan optimal.

Jumat , 23 Jul 2021, 19:24 WIB