#uu-ite

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono memberikan keterangan saat jumpa pers di RS Polri, Kramat Jati, di Jakarta, Kamis (9/9/2021). Tim

Jumat , 17 Sep 2021, 06:23 WIB

Polri: Berkas Muhammad Kece dan Yahya Waloni Segera Rampung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bareskrim Polri memastikan penanganan kasus penistaan agama, dan ujaran kebencian Muhammad Kece, dan Ustaz Yahya Waloni tetap berjalan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Porli...

Muhammad Sony Maulana, Ketua Prodi Sistem Informasi Universitas BSI Kampus Pontianak.

Sabtu , 11 Sep 2021, 14:29 WIB

Revenge Porn, Implikasi dan Jerat Hukum di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, Muhammad Sony Maulana / Ketua Prodi Sistem Informasi Universitas BSI Kampus Pontianak Revenge pornography termasuk subtipe cyberharassment atau cyberstalking, dan merupakan masalah yang serius dihadapi masyarakat di era society. Revenge pornography dapat mengakibatkan konsekuensi kesehatan mental seumur hidup bagi korbannya hingga isolasi sosial. Saat ini, semakin banyak negara telah mengakui fenomena tersebut dan telah memberlakukan undang-undang untuk menindak pelaku atau oknum revenge...

Jumat , 03 Sep 2021, 05:54 WIB

Kritik Kampusnya, Dosen Syiah Kuala Jadi Korban UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Seorang dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,...

Kamis , 02 Sep 2021, 14:56 WIB

ELSAM: Aturan Pembatasan Konten Internet Belum Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat...

Jumat , 27 Aug 2021, 11:19 WIB

Pasal Sangkaan Terhadap Yahya Waloni Sama dengan M Kece

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Siber)...

Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyematkan pasal dugaan persangkaan ujaran kebencian berdasarkan SARA menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga penistaan agama. (Foto: Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono)

Rabu , 25 Aug 2021, 15:16 WIB

Ini Pasal yang Menjerat Muhammad Kece

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Iqbal, menyambut baik langkah pemerintah yang telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) perihal pedoman implementasi pasal tertentu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Rabu (23/6) kemarin. Kendati demikian, ia menilai UU ITE tetap perlu direvisi.

Kamis , 24 Jun 2021, 18:07 WIB

SKB Diteken, Legislator: Revisi UU ITE Tetap Perlu Dilakukan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai beberapa ketentuan di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat membantu perbaikan pengimplementasian UU ITE di lapangan. Namun, masih adanya celah untuk terjadinya kriminalisasi menjadi dasar kuat revisi UU ITE harus lekas dilaksanakan. (Karikatur UU ITE)

Kamis , 24 Jun 2021, 15:35 WIB

ICJR: Masih Ada Celah Kriminalisasi dalam SKB UU ITE

Tiga pimpinan lembaga negara resmi meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) perihal pedoman implementasi pasal tertentu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Rabu (23/6). Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai dengan adanya SKB tersebut maka UU ITE tidak perlu direvisi.

Kamis , 24 Jun 2021, 15:26 WIB

SKB Diteken, Legislator: Tidak Perlu Revisi UU ITE

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono

Kamis , 24 Jun 2021, 02:19 WIB

Polri Jadikan SKB Pedoman Implementasi UU ITE Sebagai Acuan

Rabu , 23 Jun 2021, 19:44 WIB

SKB Diteken, Ini Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE

Acara forum group discussion Pemanfaatan Teknologi Komunikasi (TIK) oleh Masyarakat dalam Bermedia Sosial Menghadapi Hoaks Tanpa Melanggar UU ITE di Kupang, Kamis (17/6).

Sabtu , 19 Jun 2021, 02:16 WIB

Pemerintah Siapkan Pasal Khusus Jerat Pembuat Hoaks

Selasa , 15 Jun 2021, 22:59 WIB

Ini Pandangan Komnas HAM RI atas Revisi Terbatas UU ITE

Ketua Subtim I Kajian UU ITE Henri Subiakto

Selasa , 15 Jun 2021, 16:33 WIB

Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani Besok

Selasa , 15 Jun 2021, 13:43 WIB

Mahfud: Revisi UU ITE Segera Masuk Legislasi DPR RI

Ahad , 13 Jun 2021, 14:03 WIB

FPKS Minta Pemerintah Segera Ajukan Draf Revisi UU ITE

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait UU ITE di Jakarta, Jumat (11/6/2021). Dalam keterangan tersebut, Mahfud mengatakan UU ITE masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi di dunia digital.

Sabtu , 12 Jun 2021, 13:32 WIB

UU ITE Hanya Direvisi Terbatas

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD

Pasal Ujaran Kebencian Juga Kena Revisi Terbatas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termasuk ke dalam pasal yang akan direvisi terbatas oleh pemerintah. Dalam usulan revisi yang disusun oleh Tim Kajian UU ITE, ada penambahan norma yang akan lebih menegaskan maksud dari aturan tersebut. "Kita mengusulkan di dalam revisi dipertegas dengan norma bukan hanya menyebarkan masalah SARA,...

Jumat , 11 Jun 2021, 18:30 WIB

Mahfud: Orang Berbuat Asusila tak Dapat Dikenakan UU ITE

Jumat , 11 Jun 2021, 17:48 WIB

Mahfud Sebut Bunuh Diri Jika UU ITE Dicabut

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya

Kamis , 10 Jun 2021, 18:07 WIB

Baleg Tunggu Pemerintah Ajukan Surat Revisi UU ITE

Rabu , 09 Jun 2021, 21:07 WIB

Ini Empat Pasal UU ITE yang Direvisi

Rabu , 09 Jun 2021, 00:04 WIB

Pemerintah Berencana Buat Omnibus Law Dunia Digital

Senin , 24 May 2021, 14:00 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Tambahan Pasal Baru UU ITE

Police line. Pelaku penghinaan Palestina di NTB dinilai tidak memenuhi unsur pidana UU ITE.

Jumat , 21 May 2021, 04:28 WIB

Polri Usung Keadilan Restoratif di Kasus Hina Palestina

Jumat , 30 Apr 2021, 16:45 WIB

Mahfud MD: Pemerintah tak akan Cabut UU ITE

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Kamis , 29 Apr 2021, 18:17 WIB

Mahfud: Pemerintah tak akan Cabut UU ITE

Jozeph Paul Zhang di Luar Negeri, Bisa Kena Hukum Indonesia Gak Sih? Ini Jawabannya (Foto: Getty Images)

Ahad , 25 Apr 2021, 13:52 WIB

Jozeph Paul Zhang di Luar Negeri, Bisa Dijerat UU ITE?

Jumat , 23 Apr 2021, 22:43 WIB

YLBHI: Pasal Bermasalah di UU ITE Bukan Cuma Pasal 27 Ayat 1

Kamis , 22 Apr 2021, 00:09 WIB

UU ITE Sepakat untuk Direvisi, Tinggal Tunggu Acc Jokowi

Rabu , 21 Apr 2021, 09:41 WIB

Tim Kajian Sepakat Revisi UU ITE, Ini kata Menkominfo

Selasa , 20 Apr 2021, 18:15 WIB

307 Kasus KBGO Terjadi di Tahun 2020

Sejumlah pasal di UU ITE yang disarankan direvisi (ilustrasi)

Selasa , 20 Apr 2021, 15:30 WIB

Pemerintah Sepakat Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Perlu Direvisi

Selasa , 20 Apr 2021, 13:38 WIB

Revisi UU ITE Perlu Lindungi Korban Kekerasan Seksual

Upaya memperjelas pasal karet dari revisi UU ITE dinilai anggota Komisi III DPR Johan Budi agar tidak ada alasan bagi penegak hukum menangani perkara UU ITE menggunakan pasal-pasal yang multitafsir atau pasal karet.

Pasal Karet UU ITE Harus Diperjelas di Revisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, menilai pasal-pasal multitafsir atau "karet" dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut. Tujuannya agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu."Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,"...

Kamis , 25 Mar 2021, 20:57 WIB